Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Risiko Korupsi di Pertahanan Tinggi, TII Minta Kemenhan Terbuka soal Anggaran

Reporter

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kiri) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (ketiga kiri) meninjau alutsista yang dipamerkan usai memimpin upacara peringatan HUT TNI ke-76 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 5 Oktober 2021. Perayaan HUT TNI ke-76 yang mengusung tema 'Bersatu, Berjuang Kita Pasti Menang' itu diisi dengan pameran 112 alutsista di sekitar Istana Merdeka. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kiri) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (ketiga kiri) meninjau alutsista yang dipamerkan usai memimpin upacara peringatan HUT TNI ke-76 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 5 Oktober 2021. Perayaan HUT TNI ke-76 yang mengusung tema 'Bersatu, Berjuang Kita Pasti Menang' itu diisi dengan pameran 112 alutsista di sekitar Istana Merdeka. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Transparency International Indonesia menilai anggaran sektor pertahanan tak seharusnya dilakukan secara tertutup dengan alasan keamanan nasional. Kerahasiaan tersebut dianggap menjadi “jubah pelindung” dalam melanggengkan praktik korupsi.

Peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola telah memaparkan hasil Indeks Integritas Pertahanan Pemerintah atau Government Defense Integrity Index (GDI) 2020, dimana Indonesia menempati peringkat ke-34 dari 86 negara, serta memperoleh skor 47 dari 100 (Nilai Keseluruhan D).

"Salah satu alasan rendahnya skor indeks yang diperoleh dikarenakan kurangnya keterbukaan informasi seputar anggaran dari sektor pertahanan," ujarnya dalam diskusi daring pada Senin, 22 November 2021.

Padahal, menurut Alvin, dari penilaian indeks tersebut dapat teridentifikasi bahwa keterbukaan informasi anggaran merupakan salah satu prasyarat penting terciptanya tata kelola sektor pertahanan yang efisien dan efektif.

“(Keterbukaan informasi) itu sangat penting, karena kita berada pada situasi dimana elit-elit politik sudah berkonsolidasi. Lalu, akhir-akhir ini terus (terjadi) penguatan ikatan bisnis di militer, dan (terjadi) juga pendekatan militer yang semakin eksesif untuk mengontrol ruang-ruang sipil,” ujar Alvin.

Dengan begitu, Alvin berkata, keberadaan dokumen anggaran merupakan satu-satunya jalan bagi rakyat untuk mengontrol kebijakan pertahanan. “Jadi tanpa (keterbukaan dokumen) itu, sangat sulit sebenarnya untuk melakukan pengawasan,” tambahnya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa logika terkait kerahasiaan anggaran muncul dari zaman saat terjadinya peperangan di masa lalu. Karena itu, menurutnya hal tersebut sudah tidak lagi relevan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bahkan, Alvin menyebut bahwa negara-negara yang memperoleh Indeks Integritas Pertahanan Pemerintah atau GDI dengan skor tinggi justru tidak menutupi anggaran pertahanan negaranya.

“Justru, indeks dari 86 negara ini menunjukkan bahwa negara-negara yang punya integritas pertahanan yang bagus, seperti Selandia Baru dan Inggris, (mereka memiliki) mekanisme keterbukaan informasinya (yang) juga justru progresif sekali,” ujar Alvin.

Atas dasar tersebut, Alvin mengatakan bahwa pemerintah tak seharusnya khawatir untuk membuka anggaran pertahanan secara terang-terangan ke publik. “Karena saya rasa, secara alamiah, jika keterbukaan anggaran informasi itu beranjak baik, mekanisme akuntabilitasnya (juga) akan terus berjalan mengikuti,” ujarnya.

AQSHAL RAIHAN BUDIPUTRA | MAGANG

Baca: Kementerian Pertahanan Dapat Anggaran Terbesar di 2022, Nilainya Rp 134 Triliun

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Perdana Menteri Pedro Sanchez Dimintai Keterangan oleh Pengadilan Spanyol atas Dugaan Korupsi Istrinya

8 jam lalu

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan istrinya Maria Begona Gomez Fernandez tiba menjelang pertemuan KTT G20 di Osaka, Jepang 27 Juni 2019. [REUTERS / Jorge Silva]
Perdana Menteri Pedro Sanchez Dimintai Keterangan oleh Pengadilan Spanyol atas Dugaan Korupsi Istrinya

Pengadilan Spanyol membenarkan Perdana Menteri Pedro Sanchez sudah dimintai keterangan terkait kasus hukum yang membelit istrinya.


Penyidikan Korupsi DJKA Kemenhub, KPK Jadwalkan Pemeriksaan 2 Saksi Tersangka Yofi Oktarisza

13 jam lalu

Wakil ketua KPK Johanis Tanak bersama Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan menyampaikan tersangka baru dalam kasus suap proyek DJKA, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 November 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Penyidikan Korupsi DJKA Kemenhub, KPK Jadwalkan Pemeriksaan 2 Saksi Tersangka Yofi Oktarisza

Modus korupsi DJKA Kemenhub yang dilakukan Yofi, yaitu melalui mekanisme sebelum dan setelah lelang barang dan jasa proyek jalur kereta api.


Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis dan Helena Lim Segera Disidangkan

13 jam lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar (kedua kiri) bersama Kepala Kejari Jakarta Selatan Haryoko Ari Prabowo (tengah) memberikan keterangan pers saat pelimpahan tahap dua kasus dugaan korupsi Timah di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. Kejaksaan Agung melakukan pelimpahan tahap II kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, dengan tersangka Harvey Moeis dan Helena Lim serta barang bukti sejumlah unit/bidang tanah dan bangunan, sejumlah mobil mewah, tas branded, perhiasan dan logam mulia, uang miliaran rupiah, jutaan dollar Singapura dan ratusan Dollar AS. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis dan Helena Lim Segera Disidangkan

Hal ini ditandai dengan penyerahan tersangka Harvey Moeis dan Helena Lim, beserta barang bukti oleh penyidik Jampidsus ke penuntut Kejari Jaksel.


Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

2 hari lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

KPK telah melarang empat orang berpergian ke luar negeri dalam penyidikan kasus korupsi di Pemkot Semarang, termasuk Hevearita dan suaminya.


Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

3 hari lalu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper keluar usai menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jumat, 19 Juli 2024. Foto: ANTARA/Zuhdiar Laeis
Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

KPK telah menggeledah sejumlah lokasi di Kota Semarang, yakni kantor Wali Kota Semarang dan rumah pribadi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti.


Korupsi Telkom, KPK Periksa Komisaris PT Indonesian Cloud Noerman Taufik

3 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Korupsi Telkom, KPK Periksa Komisaris PT Indonesian Cloud Noerman Taufik

KPK masih maraton menyelesaikan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di PT Telkom.


Kejati Jatim Geledah Kantor PT INKA di Madiun, Sita Ratusan Dokumen

3 hari lalu

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Jatim Geledah Kantor PT INKA di Madiun, Sita Ratusan Dokumen

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggeledah kantor PT INKA di Madiun. Ratusan dokumen disita.


Mulai Usut Dugaan Korupsi di ASDP, KPK Sita 3 Mobil dan Periksa Para Mantan Direksi

4 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Mulai Usut Dugaan Korupsi di ASDP, KPK Sita 3 Mobil dan Periksa Para Mantan Direksi

KPK menyatakan telah melakukan sejumlah upaya paksa dalam kasus dugaan korupsi di perusahaan pelat merah PT ASDP.


Ursula von der Leyen Terpilih Lagi Jadi Presiden Komisi Eropa

4 hari lalu

Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen memeriksa barisan tentara di Camp Shaheen, Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 13 Desember 2014. REUTERS/John MacDougall
Ursula von der Leyen Terpilih Lagi Jadi Presiden Komisi Eropa

Ursula von der Leyen terpilih lagi sebagai Presiden Komisi Eropa untuk periode kedua dengan masa jabatan lima tahun.


Kejati DKI Tahan 4 Tersangka Kasus Korupsi Penerbitan Surat Kredit di Askrindo

4 hari lalu

Tersangka AH, pimpinan PT Askrindo cabang Kemayoran. Dokumentasi Kejati DKI Jakarta
Kejati DKI Tahan 4 Tersangka Kasus Korupsi Penerbitan Surat Kredit di Askrindo

Kejati DKI menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan jaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) Askrindo.