TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir di Forum Dialog The 17th International Institute for Strategic Studies (IISS) Manama Dialogue 2021, Sabtu, 20 November 2021, di Bahrain. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk perdamaian di Palestina.
“Indonesia mendukung resolusi damai yang mencakup solusi dua negara untuk Palestina. Dan Indonesia sangat bersedia melakukan semua yang kami bisa untuk meningkatkan prospek solusi tersebut,” ujar Prabowo dalam keterangan tertulis.
Prabowo mengatakan masyarakat Indonesia mengikuti peristiwa dan perkembangan di Timur Tengah dengan cermat. Tak hanya itu, dia menyebut rakyat Indonesia ingin adanya perdamaian dan kemakmuran di Timur Tengah.
“Konflik dan kekerasan serta kekerasan yang terjadi sangat menyedihkan bagi kita,” kata Prabowo.
Di sisi lain, Prabowo mengatakan Indonesia senantiasa menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan di Timur Tengah pada sektor kontraterorisme dalam rangka kepentingan keamanan Indonesia.
Menurut dia, banyak kelompok garis keras Indonesia dipengaruhi oleh kelompok-kelompok berpikiran sama di Timur Tengah. Ia menyebut, misalnya, hubungan antara Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah. Dan antara ISIS dan afiliasinya di Indonesia, Jamaah Ansharut Daulah (JAD).
“Kami memantau dengan sangat cermat, dan kami menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan di Timur Tengah di sektor kontraterorisme. Secara umum, kami terus mengawasi komplikasi keamanan regional,” kata Prabowo.
Prabowo melanjutkan bahwa Indonesia juga di saat yang sama berupaya agar ekstremisme tidak tumbuh subur di Indonesia. Salah satu caranya, dengan menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi warganya.
“Saya percaya bahwa ekstremisme, dan radikalisme akan tumbuh subur ketika ada kemiskinan, ketika ada ketidaksetaraan, ketidakadilan. Ketika rakyat kehilangan harapan, ketika warga miskin tidak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, ketika mereka merasa ditinggalkan oleh yang berkuasa, ini adalah lahan subur bagi radikalisme, dan ekstremisme,” kata dia.
Prabowo meyakini penyebaran paham ekstremisme tak akan terjadi jika di suatu negara memiliki keadilan, demokrasi, dan pemimpin yang akuntabel. Hal ini juga harus didukung oleh perlakuan yang sama di mata hukum bagi semua orang.
