Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas Perempuan Ungkap Perannya dalam Permendikbud Kekerasan Seksual

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ilustrasi kekerasan seksual. Doc. Marisa Kuhlewein (QUT) and Rachel Octaviani (UPH)
Ilustrasi kekerasan seksual. Doc. Marisa Kuhlewein (QUT) and Rachel Octaviani (UPH)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komnas Perempuan, Maria Ulfah mengungkap peran lembaganya dalam Permendikbud soal penanganan kekerasan seksual.

"Peran Komnas Perempuan lebih banyak pada pemberi masukan," kata Ulfah dalam keterangan tertulis pada Kamis, 18 November 2021.

Hal ini diungkapkan Ulfah berkaitan dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 soal penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Belakangan beleid ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Ulfah mengatakan gagasan mengenai Permendikbud itu sudah direncanakan sejak Februari 2020. Komnas Perempuan melakukan diskusi dengan beberapa kementerian dan memaparkan tingginya kasus kekerasan seksual.

"Sepanjang 2019 saja ada 65 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang masuk ke Komnas Perempuan. Itu kasus yang dilaporkan," kata Ulfah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komnas Perempuan meminta kementerian, khususnya Kemendikbudristek untuk serius dalam penanganan kekerasan seksual. "Rupanya permintaan kami disambut Kementerian Pendidikan," ungkap Ulfah.

Setelah penyusunan draf, kata Ulfah, Permendikbud itu juga sudah diuji publik di Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya pada akhir 2020.

Pada September 2021, kata Ulfah,Kemendikbudristek juga mendiskusikan dengan mengundang sejumlah lembaga, misalnya yayasan perguruan tinggi NU dan Muhammadiyah, Fatayat dari NU, Muhammadiyah diwakili PP Aisyiyah, Universitas Pancasila, dan sejumlah kampus lain.

SRI RAHMAWATI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

5 Perbedaan Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013

3 jam lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
5 Perbedaan Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013

Perbedaan Kurikulum Merdeka yang mulai berlaku pada tahun ajaran 2024/2025 dengan Kurikulum 2013.


Apa itu Kurikulum Merdeka Sebagai Kurikulum Nasional? Ini Penjelasannya

4 jam lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Apa itu Kurikulum Merdeka Sebagai Kurikulum Nasional? Ini Penjelasannya

Mengenal Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional 2024.


LRC-KJHAM Catat 452 Laporan Kekerasan Perempuan di Jawa Tengah sejak 2020, Mayoritas Kekerasan Seksual

6 jam lalu

Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik.com
LRC-KJHAM Catat 452 Laporan Kekerasan Perempuan di Jawa Tengah sejak 2020, Mayoritas Kekerasan Seksual

Kota Semarang menjadi daerah terbanyak laporan kekerasan perempuan di Jawa Tengah yaitu ada 59 kasus.


Hilmar Farid Dorong Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Pelaku Budaya

1 hari lalu

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Hilmar Farid (tengah), didampingi Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin (kiri), menyerahkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia, yaitu Oen Sin Yong (kanan), Abdul Rachman (kedua dari kanan), serta Anitawati (kedua dari kiri), di Gedung Kemendikbudristek, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Dok. BPJS Kesehatan.
Hilmar Farid Dorong Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Pelaku Budaya

Kemendikbudristek memberikan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi para pelaku budaya yang memperoleh penghargaan dari Mendikbudristek.


Pegiat Pendidikan Ingatkan Penghapusan Jurusan di SMA Bisa Jadi Bumerang

1 hari lalu

Peniadaan jurusan di SMA membuat siswa tidak fokus. Sudah diterapkan di beberapa negara, tapi dengan infrastruktur yang memadai.
Pegiat Pendidikan Ingatkan Penghapusan Jurusan di SMA Bisa Jadi Bumerang

Kemendikbud mengklaim sekitar 90-95 persen satuan pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK mulai menerapkan program Kurikulum Merdeka.


Peniadaan Jurusan IPA-IPS di SMA, Anggota Dewan Pendidikan Jatim: Masalahnya Ada di Guru

1 hari lalu

Ilustrasi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA). TEMPO/Prima Mulia
Peniadaan Jurusan IPA-IPS di SMA, Anggota Dewan Pendidikan Jatim: Masalahnya Ada di Guru

Peniadaan jurusan IPA-IPS di SMA dinilai tepat asalkan ketersediaan guru menunjang.


Kerja Sama dengan 162 Kampus, Baznas Luncurkan Program Beasiswa 2024

1 hari lalu

Menteri Agama RI, KH. Yaqut Cholil Qoumas, Ketua BAZNAS RI, KH. Noor Achmad, Wakil Ketua BAZNAS RI, H. Mokhamad Mahdum, serta jajaran Pimpinan BAZNAS RI berfoto bersama saat peLuncurkan Program Beasiswa Dalam Negeri dan Mahad Aly 2024 yang bekerja sama dengan 162 kampus di Indonesia di Gedung Kemenag RI, Jakarta, Selasa,23 Juli 2024.
Kerja Sama dengan 162 Kampus, Baznas Luncurkan Program Beasiswa 2024

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI secara resmi meluncurkan Program Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB) Dalam Negeri dan Mahad Aly 2024


Kemendikbudristek dan Puspeka Gelar Spesial Dongeng Profil Pelajar Pancasila

1 hari lalu

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), melalui Pusat Prestasi Karakter (Puspeka) memperkuat pendidikan karakter Pancasila pada anak melalui dongeng di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Selasa 23 Juli 2024. Dok. BKHM Kemendikbudristek
Kemendikbudristek dan Puspeka Gelar Spesial Dongeng Profil Pelajar Pancasila

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), melalui Pusat Prestasi Karakter (Puspeka) selenggarakan Spesial Dongeng Profil Pelajar Pancasila,


Pengamat Anggap Penghapusan Jurusan di SMA Kebijakan Keliru

2 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Pengamat Anggap Penghapusan Jurusan di SMA Kebijakan Keliru

Kebijakan penghapusan jurusan di SMA oleh Kemendikbudristek merupakan bagian dari penerapan Kurikulum Merdeka.


Agar Skandal Guru Besar Tak Terulang, Kemendikbudristek Cegah dengan Sosialiasi Aturan

3 hari lalu

Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Lukman. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Agar Skandal Guru Besar Tak Terulang, Kemendikbudristek Cegah dengan Sosialiasi Aturan

Kemendikbudristek mengimbau kepada masyarakat yang memiliki bukti dugaan pelanggaran pengajuan guru besar dapat melaporkannya