Puluhan Ribu PNS Ikut Nikmati Bansos, Hidayat Nur Wahid: Permasalahan Berulang

Reporter

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid.
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid prihatin terhadap hasil verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial yang dilakukan Kementerian Sosial. Sebab ditemukan 31.624 Pegawai Negeri Sipil yang turut menikmati.

Hidayat mengingatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini agar lebih fokus dan membantu pemerintah daerah serta menjadi bagian dari pemecahan masalah yang selalu berulang setiap kali diadakan pembaruan Data Terpaku Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu.

“Menemukan masalah bansos itu adalah tugasnya BPKP, BPK, dan lembaga pengawas lainnya. Tugas utama Kemensos adalah membantu, mencegah, dan mengambil tindakan agar masalah tersebut tidak terus berulang-ulang," kata Nur Wahid, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. 18 November 2021.

Hidayat prihatin karena kekeliruan data bantuan sosial masih saja terjadi pada bantuan sosial yang bersifat reguler, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Padahal bantuan sosial itu berjalan rutin sehingga seharusnya memiliki basis data yang lebih kuat dan valid. Ia mengingatkan Risma agar lebih serius soal verikasi dan validasi pendataan bansos karena sesudah menjabat hampir satu tahun, ternyata masih ditemukan berbagai permasalahan.

“Setiap bulan Menteri Sosial melaporkan pembaruan DTKS dan juga dilaporkan banyaknya permasalahan seperti data ganda, keluarga PNS/TNI/Polri yang justru menerima bansos. Soal verivali DTKS memang tidak mudah, tapi kalau lebih fokus dan efektif dalam koordinasi, insya Allah masalah ini akan segera terselesaikan," ujarnya.

Menurut Hidayat Nur Wahid berdasarkan UU Nomor 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, data terpadu ditetapkan Menteri Sosial dan menjadi tanggung jawabnya. Karena itu menurut dia, jika memang Menteri Sosial yakin terdapat PNS yang menerima bantuan sosial dan sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kemendagri, maka Pusdatin Kementerian Sosial bisa langsung mencoret data tersebut dari daftar penerima bantuan sosial.

Baca Juga: Risma Temukan Ribuan ASN Terindikasi Terima Bansos








Bansos Beras Tahap I Disalurkan, Kepala Bapanas: Papua Sudah Mulai

12 jam lalu

Aktifitas pekerja di gudang PT Food Statsiun kawasan Pasar Induk Beras Cipinang. Jumat, 3 Februari 2023. Anggaran Bulog untuk membeli beras impor mencapai Rp. 7 Triliun termasuk 500 ribu ton hingga pertengahan Februari 2023. Sebelumnya Bulog mendapatkan tugas dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyerap hasil panen petani sebanyak 2,4 juta ton. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bansos Beras Tahap I Disalurkan, Kepala Bapanas: Papua Sudah Mulai

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran bansos beras sudah mulai dilakukan di beberapa wilayah.


HNW Ajak Akademisi Teladani Pendiri Bangsa

14 jam lalu

HNW Ajak Akademisi Teladani Pendiri Bangsa

Para pendiri bangsa mengedepankan kebhinekaan sebagai keragaman, bukan pemecah belah.


Biaya Sewa Rp 10.000 per Bulan, PPKS Dilarang Memindahtangankan Unit Rusun di Bambu Apus Jaktim

16 jam lalu

Menteri Sosial RI Tri Rismaharini blusukan membantu pemulung di bawah fly over Mampang Prapatan dan Jl Saharjo, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Januari 2021. Semenjak dilantik sebagai Menteri Sosial, Risma rutin menyapa masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Foto/kemensos.go.id
Biaya Sewa Rp 10.000 per Bulan, PPKS Dilarang Memindahtangankan Unit Rusun di Bambu Apus Jaktim

Mensos Tri Rismaharini mewanti-wanti para PPKS penghuni Rusun Sentra Mulia Jaya di Bambu Jaktim tidak memindahtangankan unit hunian.


Risma Resmikan Rusun Khusus Bagi PPKS di Jakarta Timur, Biaya Sewa Rp 10.000 per Bulan

17 jam lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini, bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan penjangkauan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Risma Resmikan Rusun Khusus Bagi PPKS di Jakarta Timur, Biaya Sewa Rp 10.000 per Bulan

Rusun khusus bagi PPKS ini merupakan hunian sementara hingga mereka bisa mandiri. Calon penghuni menjalani asesmen 4-5 bulan.


Jokowi Sebut Penyerapan Beras oleh Bulog Tahun Ini Menurun, Ini Penyebabnya

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (ketiga kanan), Dirut Perum Bulog Budi Waseso (kedua kiri) dan Bupati Indramayu Nina Agustina (keempat kanan) menghadiri panen raya padi di desa Wanasari, Bangodua, Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 21 April 2021. ANTARA/Dedhez Anggara
Jokowi Sebut Penyerapan Beras oleh Bulog Tahun Ini Menurun, Ini Penyebabnya

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyatakan penyerapan beras oleh Perum Bulog tahun ini menurun dibandingkan periode serupa tahun lalu.


Resmikan Rusun, Risma Menangis Ingat Keluarga yang Tinggal di Kolong Jembatan

1 hari lalu

Tangkapan layar - Menteri Sosial Tri Rismaharini meresmikan Rumah Susun Sentra Mulia Jaya Jakarta, Jumat, 31 Maret 2023. Foto: ANTARA/YouTube Kemensos
Resmikan Rusun, Risma Menangis Ingat Keluarga yang Tinggal di Kolong Jembatan

Menteri Sosial Tri Rismaharini menangis saat meresmikan Rumah Susun Sentra Mulia Jaya Jakarta yang dikhususkan bagi warga PPKS


Pemerintah Bagikan Bansos Lagi, Pos Indonesia Siap Salurkan

1 hari lalu

Pemerintah Bagikan Bansos Lagi, Pos Indonesia Siap Salurkan

Program bansos bahan pangan diperuntukkan bulan Maret hingga Mei 2023.


Per Hari Ini, Bansos Beras 630 Ribu Ton Mulai Dibagikan Bertahap ke 21,3 Juta Keluarga Sasaran

1 hari lalu

Sejumlah warga antre untuk mendapatkan bantuan beras bansos PPKM di kawasan Sukatani, Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis, 19 Agustus 2021. Pemerintah melalui Kementerian Sosial melanjutkan program Bantuan Beras PPKM tahap 2 dengan penerima sebanyak 8,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa paket 10kg beras. TEMPO/M Taufan Rengganis
Per Hari Ini, Bansos Beras 630 Ribu Ton Mulai Dibagikan Bertahap ke 21,3 Juta Keluarga Sasaran

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memastikan penyaluran bansos beras dapat mulai disalurkan ke penerima manfaat secara bertahap per hari ini,


Tim Advokasi Gagal Ginjal Akut Ikut Aksi Kamisan Bersama Para Korban

2 hari lalu

Massa Class Action Korban Gagal Ginjal Akut, Menghadiri Sidang Lanjutan Perkara Gagal Ginjal Akut  di PN Jakarta Pusat, 7 Februari 2023. TEMPO/Farrel Fauzan
Tim Advokasi Gagal Ginjal Akut Ikut Aksi Kamisan Bersama Para Korban

Aksi tersebut dilakukan dalam rangka menuntut tanggung jawab pemerintah atas tragedi gagal ginjal akut sebagai pelanggaran HAM.


Polres Metro Depok Distribusikan 500 Paket Sembako Kapolri

4 hari lalu

Ilustrasi pembagian sembako. ANTARA
Polres Metro Depok Distribusikan 500 Paket Sembako Kapolri

Pembagian sembako ini merupakan bantuan kemanusiaan untuk negeri yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo kepada Kapolri.