Top Nasional: Cerita Korban Pelecehan, Herman Hery Dicopot dari Ketua Komisi III

Reporter

ilustrasi pelecehan seksual (pixabay.com)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang mendapat perhatian pembaca hingga pagi ini, di antaranya cerita dari korban pelecehan seksual yang sulit untuk menyembuhkan trauma. Fraksi PDI Perjuangan DPR merotasi Herman Hery dari jabatan Ketua Komisi III DPR RI menjadi anggota Komisi VII per 16 November 2021. Sebagai petugas partai, Herman menyatakan siap ditugaskan dimana pun oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Berikut ringkasannya

1. Kisah Dosen UI Jadi Korban Pelecehan Seksual, Sulit Sembuhkan Trauma

Hampir setiap malam Hurriyah bermimpi buruk. Dosen di Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia itu mengalaminya di akhir 2019 setelah mengetahui data pribadi dan fotonya diakses oleh salah satu kolega tanpa seizinnya.

“Begitu tahu kejadian itu down betul. Enggak bisa tidur, selalu menangis,” kata Hurriyah kepada Tempo, Rabu, 17 November 2021.

Pada November 2019, Hurriyah baru mengetahui bahwa rekan kerja yang ia anggap seperti keluarga ternyata pernah mengakses emailnya pada 2012, lalu mengirimkan foto-foto Hurriyah ke email pelaku. Hal itu pertama kali diketahui istri dari pelaku dan langsung menyampaikannya kepada Hurriyah.

Pada 6 Januari 2020, Hurriyah melaporkan kejadian yang menimpanya ke Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Namun tanggapan yang didapatnya kurang memuaskan hingga membuatnya marah dan sakit kepala. Ia malah diminta untuk melupakannya.

Hurriyah dijanjikan bahwa pimpinan departemen akan menindaklanjuti laporannya ke dekan. “Bahkan memanggil yang bersangkutan (pelaku), saya siap untuk dikonfrontasi. Tetapi justru setelah itu enggak ada kabar,” ujarnya.

Sebulan tak mendapat kejelasan sejak laporannya, Hurriyah frustasi sampai akhirnya jatuh sakit dan harus mendapat perawatan medis, pada Februari 2020. Saat itu, Hurriyah enggan membicarakan kejadian yang dialaminya. Bahkan, ia sempat menyalahkan dirinya sendiri atau self blaming yang membuatnya makin tertekan.

Kondisi tersebut, kata Hurriyah, turut mempengaruhi hubungan dengan suaminya. Pasalnya, sang suami juga sempat syok selama sebulan pascakejadian yang menimpa Hurriyah.

Dari rumah sakit, Hurriyah pun memberanikan diri untuk buka suara. Ia menyampaikan kejadian yang dialaminya di grup WhatsApp departemennya. “Saya tidak malu untuk bicara ini karena ini bukan aib. Kalau ini dianggap aib, ini aib dia (pelaku), dia yang melanggar hak privasi saya,” kata dia.

Setelah aksinya tersebut memicu kehebohan, departemen membentuk tim untuk menelusuri kasus. Untuk sesaat, Hurriyah merasakan angin segar karena tim sudah membuat laporan dan meminta kepala departemen untuk memproses laporan ke dekan. Tetapi, lagi-lagi perkembangan aduan Hurriyah mandek.

Padahal, aksi Hurriyah buka suara atas kejadian yang dialaminya agar ada mekanisme penyelesaian kelembagaan yang jelas. Ia bisa saja melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Namun bagi Hurriyah, kebutuhan adanya ruang kampus yang aman dan nyaman juga menjadi hal yang mendesak.

Di awal masalah ini muncul, pelaku menyampaikan permintaan maaf dan menyebut kelakuannya itu sebagai kekhilafan. “Ada kata-kata dia yang menyakitkan. Walaupun minta maaf ‘jangan sampai nila setitik rusak susu sebelanga’. Seolah-olah simpel kenakalan dia saat masih single. Buat saya enggak tulus minta maaf,” katanya. Hurriyah juga tak bisa memaafkan pelaku karena ia turut difitnah.

Hingga kini, Hurriyah belum 100 persen merasa pulih. Setiap mengingat kasusnya, ia merasa emosional. Apalagi, pelaku sampai saat ini masih berstatus aktif walaupun sedang cuti mengajar. Dampak dari kejadian itu juga membuat ia mudah curiga dengan rekan kerja pria.

Sulitnya menyembuhkan trauma membuat Hurriyah pun menghindari pertemuan-pertemuan di kampus. “Saya merasa perlu melindungi perasaan saya sendiri, jangan sampai trauma muncul kembali karena merasa tidak berdaya,” ujar Hurriyah.

2. Dicopot dari Ketua Komisi III, Herman Hery Sebut Taat pada Keputusan Megawati

Fraksi PDI Perjuangan DPR merotasi Herman Hery dari jabatan Ketua Komisi III DPR RI menjadi anggota Komisi VII per 16 November 2021. Sebagai petugas partai, Herman menyatakan siap ditugaskan dimana pun oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Begitu pun ketika partai memberikan mandat baru untuk bertugas di Komisi VII DPR RI. Saya taat dan loyal pada keputusan tersebut. Yang pasti, tugas konstitusional sebagai wakil rakyat dari NTT akan terus saya emban untuk bisa mengabdi pada tanah NTT tercinta," ujar Herman lewat akun Instagram @hermanherryntt, Kamis, 18 November 2021.

Menurut Herman, pengabdian sepenuh hati adalah komitmen yang ia pegang teguh sejak pertama kali memutuskan bergabung dengan PDI Perjuangan berpuluh-puluh tahun lalu. "Sebagai petugas partai, prinsip saya cuma satu, yakni memenangkan pertempuran di medan perang mana pun saya ditempatkan oleh Ibu Ketua Umum Megawati Sukarnoputri dan pimpinan partai yang saya cintai ini," ujarnya.

Posisi Herman sebagai Ketua Komisi III akan digantikan oleh Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul.

Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto menjelaskan tidak ada alasan khusus memindahkan Herman Hery ke Komisi VII DPR. Utut mengatakan kepindahan ini adalah murni rotasi untuk penyegaran. "Ini tour of duty. Tour of duty biasa," kata dia.

Nama Herman Hery menjadi sorotan karena muncul dalam perkara dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos. Kasus ini menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Ia diduga meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk memperoleh kuota pengadaan bantuan kebutuhan pokok.

Sejumlah perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Herman, mendapat kuota pengadaan bansos sebanyak 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun. Setelah sejumlah perusahaan itu menerima anggaran, mereka kemudian mentransfer sebagian besar uangnya ke rekening PT Dwimukti Graha Elektrindo, perusahaan milik Herman.

Sementara itu, Herman Hery membenarkan bahwa PT Dwimukti Graha Elektrindo menjalin kontrak dengan PT Anomali Lumbung Artha, salah satu penyedia bansos Covid-19. Namun, ia mengklaim kontrak itu semata-mata urusan bisnis. "Kalau dirasa memang ada yang dilanggar, kan sudah diperiksa KPK, Dwimukti sudah digeledah juga," kata Herman pada Januari 2021.

Herman Hery membantah mendapatkan 7 juta paket bansos Covid-19 di Kemensos. “Itu hanya isapan jempol, harus ditanya dari mana datanya,” kata dia seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi Maret 2021. “Selama menjadi anggota DPR sejak 2004, saya tidak pernah duduk sebagai pemilik perusahaan,” kata dia.

Baca: Polisi Jamin Hak-hak Farid Okbah Cs Selama Jalani Pemeriksaan Kasus Terorisme






Cegah Pelecehan Seksual, Dishub DKI Akan Dirikan Pos SAPA di Seluruh Terminal di Jakarta

1 jam lalu

Cegah Pelecehan Seksual, Dishub DKI Akan Dirikan Pos SAPA di Seluruh Terminal di Jakarta

Pos SAPA atau Pos Sahabat Perempuan dan Anak akan didirikan di setiap terminal di Jakarta untuk mengantisipasi tindakan pelecehan seksual.


KPK Sebut Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Suap Soal Proyek dan Jual Beli Jabatan

3 jam lalu

KPK Sebut Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Suap Soal Proyek dan Jual Beli Jabatan

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo disebut terlibat suap soal pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.


Firli Bahuri Pastikan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Kasus Suap

4 jam lalu

Firli Bahuri Pastikan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Kasus Suap

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo disebut terlibat kasus suap. Statusnya belum ditentukan oleh KPK.


Eks Pegawai Situs Judi Online Laporkan Penganiayaan, Colong Uang Rp 13 Juta untuk Keperluan Anak

5 jam lalu

Eks Pegawai Situs Judi Online Laporkan Penganiayaan, Colong Uang Rp 13 Juta untuk Keperluan Anak

Eks pegawai perusahaan penyedia situs judi online di Penjaringan melaporkan penganiayaan yang dialaminya ke polisi. Ia mengaku dianaya dan disekap.


Soal Penangkapan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Ini Kata KPK

5 jam lalu

Soal Penangkapan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Ini Kata KPK

KPK membenarkan penangkapan seorang kepala daerah di Jawa Tengah, namun tak menyebutkan nama Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.


OTT Bupati Pemalang di Sekitar Kompleks Parlemen, Ini Kata Sekjen DPR

5 jam lalu

OTT Bupati Pemalang di Sekitar Kompleks Parlemen, Ini Kata Sekjen DPR

Sekjen DPR tak bisa memastikan apakah peristiwa yang terjadi di sekitar gerbang belakang Kompleks DPR adalah operasi penangkapan Bupati Pemalang.


Partai Buruh Targetkan Dapat Kursi DPR RI dan 5 Kepala Daerah

17 jam lalu

Partai Buruh Targetkan Dapat Kursi DPR RI dan 5 Kepala Daerah

Partai Buruh menargetkan dapat kursi di Senayan dan kepala daerah. Ditargetkan bisa meraih 6,5 juta suara untuk lolos parlimentary threshold.


Kasus MeToo China, Pengadilan Tolak Banding Korban Dugaan Pelecehan Seksual

1 hari lalu

Kasus MeToo China, Pengadilan Tolak Banding Korban Dugaan Pelecehan Seksual

Pengadilan Beijing menolak banding oleh penggugat dalam kasus pelecehan seksual tingkat tinggi China yang melibatkan penyiar terkenal stasiun TV


Dikritik Banyak Diam di Kasus Brigadir J, DPR Balas Sebut Mahfud Md Banyak Komentar

1 hari lalu

Dikritik Banyak Diam di Kasus Brigadir J, DPR Balas Sebut Mahfud Md Banyak Komentar

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto tak terima jika lembaganya dituding diam saja dalam kasus Brigadir J. Dia menyebut Mahfud Md menteri komentator.


Intoleransi di 10 Sekolah Jakarta, Politikus PDIP Minta Harus Ada Sanksi Agar Tak Terulang

1 hari lalu

Intoleransi di 10 Sekolah Jakarta, Politikus PDIP Minta Harus Ada Sanksi Agar Tak Terulang

Ima Mahdiah meminta Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana untuk menyelesaikan masalah intoleransi di sekolah tersebut.