Risma Temukan Ribuan ASN Terindikasi Terima Bansos

Reporter

Editor

Amirullah

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati (tengah) bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) menyusur peta kerawanan potensi tsunami di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sabtu 11 September 2021. (ANTARA/HO-BMKG)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sosial melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menyatakan, ada enam metode yang ditempuh Kemensos dalam melakukan pemutakhiran data.

Enam metode itu adalah dari usulan daerah, melalui fitur “usul” dan “sanggah” pada aplikasi CekBansos.go.id, dari data bencana, hasil pengecekan lapangan berdasarkan berita media, hasil verifikasi pejuang muda, dan hasil dari geo-tagging data spasial dari citra satelit.

Dari daerah memuat dinamika data kependudukan terkait warga yang meninggal, pindah alamat atau pindah segmen. Bila tidak terdaftar oleh pemerintah daerah, masyarakat memiliki kesempatan mendaftarkan diri melalui fitur “usul” dan “sanggah”.

Kemudian dari bencana, membuka peluang menambah jumlah orang miskin, sehingga perlu diusulkan pada data kemiskinan. Dari berita media, Kemensos melakukan verifikasi lapangan. Bila terbukti memenuhi persyaratan, maka bisa dimasukkan dalam data penerima bantuan.

“Kami juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah. Di daerah dimana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh pejuang muda yang juga melakukan tagging. Dengan mendatangi dan memotret rumah,” kata Risma lewat keterangan tertulis, Kamis, 18 November 2021.

Risma menekankan, dengan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit, dapat difoto tampak depan dari rumah penerima bantuan. Bila diketahui luas rumah hingga 100 meter persen, diyakini mereka merupakan kelompok keluarga mampu. “Penerapan teknologi geo-tagging ini untuk sementara masih berjalan di wilayah perkotaan,” kata dia.

Hasil geo-tagging tempat tinggal penerima bantuan tersebut, Risma menjelaskan bahwa terdapat data 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN). “Dari data tersebut, ASN yang aktif sebanyak 28.965 orang. Mereka tersebar di 511 kota/kabupaten di 34 provinsi,” ujar dia.

Ia menekankan, data tersebut sudah merupakan hasil konsinyering dengan Badan Kepagawaian Negara (BKN). “Ketemu data 311.122. profesi mereka bermacam-macam. Ada yang dosen, ASN, tenaga medis, dan sebagainya. Mereka tinggal di jalan-jalan utama kota,” kata Risma.

Kemensos akan berkoordinasi dan menyerahkan hasil geo-tagging tersebut kepada pemerintah daerah. "Supaya dilakukan verifikasi ulang oleh daerah," ujarnya.






Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

6 jam lalu

Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

Penduduk miskin ekstrem di DKI sudah diintervensi dengan berbagai bantuan sosial, seperti KJP , kartu lansia hingga pangan bersubsisi.


Pegawai Negeri Disebut Sejahtera, Ini Rincian Gaji ASN

1 hari lalu

Pegawai Negeri Disebut Sejahtera, Ini Rincian Gaji ASN

Gaji ASN di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia. Jika dirasa masih kurang itu karena ada cicilan utang alias kreditan.


Dari 3.414 Jadi 3 Klasifikasi Jabatan, Kemenpan RB Sederhanakan Jabatan Pelaksana ASN

3 hari lalu

Dari 3.414 Jadi 3 Klasifikasi Jabatan, Kemenpan RB Sederhanakan Jabatan Pelaksana ASN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyederhanakan 3.414 nomenklatur jabatan pelaksana menjadi 3 klasifikasi jabatan.


Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

4 hari lalu

Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

Hutama Karya membeberkan bagaimana perusahaan itu membidik sejumlah proyek di IKN seperti pembangunan Istana Wakil Presiden dan rumah susun bagi ASN.


Demo Perangkat Desa di DPR Berakhir, Kapolres: Kondusif

5 hari lalu

Demo Perangkat Desa di DPR Berakhir, Kapolres: Kondusif

Massa demo perangkat desa bubar setelah 50 orang perwakilan PPDI diterima Komisi II di Gedung DPR/MPR RI.


Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

7 hari lalu

Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

Berita terkini ekonomi dan bisnis petang ini mulai dari penjelasan Kemenag mengenai biaya haji hingga Erick Thohir yang ungkap persoalan hukum di BUMN


Terkini Bisnis: Jokowi Setop PPKM, Warga Tetap Minta Bansos ; PHK di Amerika Bulan Ini

7 hari lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Setop PPKM, Warga Tetap Minta Bansos ; PHK di Amerika Bulan Ini

LSI mencatat dalam hasil surveinya, meskipun Jokowi sudah mencabut PPKM, warga tetap berharap Bansos tetap ada.


Survei LSI: Publik Tetap Harapkan Bansos Meski PPKM Dicabut Jokowi, Ini Penjelasannya

7 hari lalu

Survei LSI: Publik Tetap Harapkan Bansos Meski PPKM Dicabut Jokowi, Ini Penjelasannya

Hasil survei LSI menyimpulkan bahwa publik masih berharap tetap mendapatkan Bansos meskipun PPKM telah dicabut oleh Jokowi.


Turut Dugaan Korupsi di UIN Suska, Benny Sukma Negara Pernah Diobservasi di Rumah Sakit Jiwa

9 hari lalu

Turut Dugaan Korupsi di UIN Suska, Benny Sukma Negara Pernah Diobservasi di Rumah Sakit Jiwa

Selain Mantan Rektor UIN Suska Riau Akhmad Mujahidin, dugaan korupsi pengadaan jaringan internet di kampust itu menyeret nama Benny Sukma Negara.


Sri Mulyani Dukung Risma Jalankan Program Pengentasan Kemiskinan Terpadu

10 hari lalu

Sri Mulyani Dukung Risma Jalankan Program Pengentasan Kemiskinan Terpadu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendukung Menteri Sosial Tri Rismaharini menjalankan program pengentasan kemiskinan terpadu