TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sosial melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menyatakan, ada enam metode yang ditempuh Kemensos dalam melakukan pemutakhiran data.
Enam metode itu adalah dari usulan daerah, melalui fitur “usul” dan “sanggah” pada aplikasi CekBansos.go.id, dari data bencana, hasil pengecekan lapangan berdasarkan berita media, hasil verifikasi pejuang muda, dan hasil dari geo-tagging data spasial dari citra satelit.
Dari daerah memuat dinamika data kependudukan terkait warga yang meninggal, pindah alamat atau pindah segmen. Bila tidak terdaftar oleh pemerintah daerah, masyarakat memiliki kesempatan mendaftarkan diri melalui fitur “usul” dan “sanggah”.
Kemudian dari bencana, membuka peluang menambah jumlah orang miskin, sehingga perlu diusulkan pada data kemiskinan. Dari berita media, Kemensos melakukan verifikasi lapangan. Bila terbukti memenuhi persyaratan, maka bisa dimasukkan dalam data penerima bantuan.
“Kami juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah. Di daerah dimana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh pejuang muda yang juga melakukan tagging. Dengan mendatangi dan memotret rumah,” kata Risma lewat keterangan tertulis, Kamis, 18 November 2021.
Risma menekankan, dengan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit, dapat difoto tampak depan dari rumah penerima bantuan. Bila diketahui luas rumah hingga 100 meter persen, diyakini mereka merupakan kelompok keluarga mampu. “Penerapan teknologi geo-tagging ini untuk sementara masih berjalan di wilayah perkotaan,” kata dia.
Hasil geo-tagging tempat tinggal penerima bantuan tersebut, Risma menjelaskan bahwa terdapat data 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN). “Dari data tersebut, ASN yang aktif sebanyak 28.965 orang. Mereka tersebar di 511 kota/kabupaten di 34 provinsi,” ujar dia.
Ia menekankan, data tersebut sudah merupakan hasil konsinyering dengan Badan Kepagawaian Negara (BKN). “Ketemu data 311.122. profesi mereka bermacam-macam. Ada yang dosen, ASN, tenaga medis, dan sebagainya. Mereka tinggal di jalan-jalan utama kota,” kata Risma.
Kemensos akan berkoordinasi dan menyerahkan hasil geo-tagging tersebut kepada pemerintah daerah. "Supaya dilakukan verifikasi ulang oleh daerah," ujarnya.
