KPK Setor Uang Denda Rp600 Juta dari Terpidana OC Kaligis dan Edy Nasution

Tahanan KPK OC Kaligis (tengah) berjabat tangan dengan paduan suara pengisi acara Misa Natal di Gedung KPK, Jakarta, 25 Desember 2015. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang denda sejumlah Rp 600 juta ke kas negara. Uang denda tersebut berasal dari terpidana Otto Cornelis Kaligis dan Edy Nasution.

"Penyetoran uang ke kas negara sejumlah Rp600 juta dari 2 terpidana yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap," kata Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangan tertulis pada Jumat, 12 November 2021.

Uang denda yang disetor dari OC Kaligis sejumlah Rp300 juta berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 176/PK/PID.SUS/2017 tanggal 19 Desember 2017. Sedangkan uang denda dari mantan panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution, sejumlah Rp300 juta berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1353 K/Pid.Sus/2017 tanggal 16 Agustus 2017.

Juru bicara KPK menuturkan tim jaksa eksekusi akan terus menggencarkan penagihan uang denda dari para terpidana sebagai bentuk pemulihan aset dari hasil tindak pidana korupsi, yang telah dinikmati para terpidana tersebut.

Baca juga: KPK Limpahkan Berkas Perkara Tersangka Kasus Suap di Hulu Sungai Utara

FRISKI RIANA






Wapres Argentina Terancam Hukuman 12 Tahun dalam Kasus Dugaan Korupsi

4 jam lalu

Wapres Argentina Terancam Hukuman 12 Tahun dalam Kasus Dugaan Korupsi

Wapres Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, terancam hukuman 12 tahun dan kehilangan jabatan, karena kasus korupsi


Erick Thohir Siapkan Aturan Blacklist Direksi dan Komisaris BUMN Bermasalah, Kapan Berlaku?

11 jam lalu

Erick Thohir Siapkan Aturan Blacklist Direksi dan Komisaris BUMN Bermasalah, Kapan Berlaku?

Erick Thohir tengah berencana mengeluarkan aturan blacklist atau daftar hitam terhadap direksi dan komisaris BUMN yang terlibat kasus hukum.


Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

21 jam lalu

Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

KPK menyebut akan mulai kembali penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter AW 101 setelah pelantikan panglima TNI Laksamana Yudo Margono


KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

1 hari lalu

KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

KPK menyatakan telah menetapkan enam tersangka dalam kasus korupsi LNG Pertamina.


Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

1 hari lalu

Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

Menkopolhukam Mahfud Md mempersilakan pihak yang tak puas dengan RKUHP menempuh mekanisme hukum yang ada.


Wales Siap Terapkan Kebijakan Baru ke Pengungsi Ukraina

1 hari lalu

Wales Siap Terapkan Kebijakan Baru ke Pengungsi Ukraina

Kebijakan baru Pemerintah Wales untuk pengungsi Ukraina diambil setelah Inggris memperingatkan tentang prospek fiskal yang sulit.


Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

2 hari lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


Benazir Bhutto Perdana Menteri Perempuan Pertama di Pakistan, Akhir Hidup yang Tragis

4 hari lalu

Benazir Bhutto Perdana Menteri Perempuan Pertama di Pakistan, Akhir Hidup yang Tragis

Benazir Bhutto merupakan perdana menteri perempuan pertama di Pakistan. Ia tewas akibat dibunuh sekelompok orang tak dikenal pada Desember 2007.


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

4 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

4 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.