Ini Isi Lengkap Putusan MA Soal Gugatan AD/ART Partai Demokrat

Reporter

Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung telah memutuskan menolak judicial review terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang digugat oleh kubu Moeldoko lewat Yusril Ihza Mahendra. Putusan ini dibuat MA pada Selasa, 9 November 2021 kemarin.

"Menyatakan permohonan keberatan HUM dari Para Pemohon tidak dapat diterima," ujar Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, dalam keterangan tertulis, Rabu, 10 November 2021.

Dalam permohonannya, Yusril menyebut AD/ART Parpol termasuk peraturan perundang-undangan, karena merupakan peraturan yang diperintahkan oleh UU 2/2008 juncto UU 2/2011 (UU Parpol) dan dibentuk oleh Parpol sebagai badan hukum publik.

Ia juga menyebut pembentukan AD dan ART Parpol beserta perubahannya juga harus disahkan oleh Termohon, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Karena itu, Yusril mengatakan proses pembentukannya sama dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UU;

Namun dalam putusannya, MA mengatakan bahwa mereka tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan. Karena AD/ART tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 UU PPP.

"AD ART Parpol bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal Parpol yang bersangkutan," kata MA dalam pendapatnya.

Selain itu, MA juga berpendapat Parpol bukanlah lembaga negara, badan atau lembaga yang dibentuk oleh UU atau Pemerintah atas perintah UU. Pendapat lainnya, MA menyebut tidak ada delegasi dari UU yang memerintahkan Parpol untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Agung tentang gugatan AD/ART Partai Demokrat ini dibuat oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Supandi sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, dan Yodi Martono Wahyunadi, sebagai Hakim Anggota.

Baca juga: MA Tolak Kasasi Irjen Napoleon, Tetap Divonis 4 Tahun Penjara






KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

1 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

1 hari lalu

Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

Demokrat menilai AHY memiliki keunggulan ketimbang Ridwan Kamil atau pun Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Anies Baswedan.


BPJS Kesehatan Pastikan Jaminan Kesehatan bagi Hakim dan ASN di Institusi Peradilan

2 hari lalu

BPJS Kesehatan Pastikan Jaminan Kesehatan bagi Hakim dan ASN di Institusi Peradilan

Kepastian tersebut tertuang dalam nota kesepahaman per 8 November 2022.


Temui Pimpinan Politik Australia, AHY Bicara Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

3 hari lalu

Temui Pimpinan Politik Australia, AHY Bicara Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

AHY menyampaikan sejumlah isu pokok di berbagai forum tersebut. Di antaranya, menyoroti multilateralisme yang bermasalah.


Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

4 hari lalu

Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

Penegakkan etik terhadap Gazalba Saleh diharapkan tidak mengganggu proses penegakan hukum di KPK


Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

4 hari lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

Hakim Agung Gazalba Saleh memvonis pengurus KSP Intidana demi uang sebesar Rp 400 juta.


Kasus Suap Hakim Agung, KPK Imbau Hakim Gazalba Saleh Kooperatif

4 hari lalu

Kasus Suap Hakim Agung, KPK Imbau Hakim Gazalba Saleh Kooperatif

KPK menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh, sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di MA. KPK meminta agar Gazalba kooperatif


Demokrat Kritik Analogi Jokowi: Keriput dan Rambut Putih Tanda Penuaan

5 hari lalu

Demokrat Kritik Analogi Jokowi: Keriput dan Rambut Putih Tanda Penuaan

Demokrat menilai ucapan Jokowi bahwa pemimpin yang memikirkan rakyat adalah yang berambut putih dan memiliki keriput sebagai pembodohan.


Demokrat Kritik Acara Nusantara Bersatu: Lebih Baik Dananya Untuk Korban Gempa Cianjur

6 hari lalu

Demokrat Kritik Acara Nusantara Bersatu: Lebih Baik Dananya Untuk Korban Gempa Cianjur

Partai Demokrat menyebut dana acara Nusantara Bersatu lebih baik disalurkan untuk korban Gempa Cianjur.


UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

7 hari lalu

UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

Rencana pemerintah merevisi UU IKN yang baru berumur 9 bulan menuai kritik