Yusril Nilai Pertimbangan Hukum MA soal AD/ART Demokrat Terlalu Sumir

Reporter

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Senin, 16 April 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum kader Demokrat kubu Moeldoko, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan menghormati putusan Mahkamah Agung atas uji formil dan materil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Namun, ia tak sependapat dengan putusan tersebut.

“Pertimbangan hukum MA terlalu sumir dalam memutus persoalan yang sebenarnya rumit berkaitan dengan penerapan asas-asas demokrasi dalam kehidupan partai,” kata Yusril dalam keterangannya, Selasa, 9 November 2021.

Putusan MA sebelumnya menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima atau niet onvanklijke verklaard karena AD dan ART partai bukanlah peraturan perundang-undangan yang berlaku umum. AD dan ART menurut Mahkamah Agung hanya mengikat ke dalam kepada anggota partai itu, tidak mengikat ke luar. 

MA juga menyatakan bahwa parpol bukan lembaga negara. Karena itu, lembaga tersebut tidak berwenang menguji AD dan ART Parpol manapun. 

Yusril mengatakan AD/ART tidak sepenuhnya hanya mengikat ke dalam, tetapi ke luar juga. AD parpol mengatur syarat menjadi anggota partai. Syarat tersebut mengikat setiap orang yang belum menjadi anggota parpol tersebut. “Parpol memang bukan lembaga negara, tetapi perannya sangat menentukan dalam negara seperti mencalonkan presiden dan ikut pemilu,” ujarnya.

Menurut Yusril, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jelas mengatakan bahwa UU dapat mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 

“Ketika UU mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada AD/ART partai, maka apa status AD/ART tersebut?” tanya Yusril. Jika demikian pemahaman MA, kata Yusril, berarti adalah suatu kesalahan apabila UU mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada AD/ART.

Pakar hukum tata negara itu menilai pertimbangan hukum MA dalam memeriksa perkara ini terlihat elementer. Yaitu masih jauh untuk dikatakan masuk ke area filsafat hukum dan teori ilmu hukum untuk memahami pembentukan norma hukum secara mendalam. Karena itu, ia memahami mengapa MA sampai pada keputusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima tanpa memandang perlu memeriksa seluruh argumen yang dikemukakan dalam permohonan.

Walaupun putusan MA secara akademik dapat diperdebatkan, Yusril mengatakan putusan lembaga peradilan tertinggi itu final dan mengikat. “Itulah putusannya dan apa pun putusannya, putusan itu tetap harus kita hormati,” kata dia.

Yusril juga menyatakan bahwa tugasnya sebagai pengacara dari empat kader Demokrat kubu Moeldoko telah selesai dengan adanya putusan MA tersebut. Sebab, tidak ada upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan setelah ada putusan judicial review oleh Mahkamah Agung.

Jika ada persoalan politik yang muncul sesudah putusan itu, Yusril Ihza Mahendra menegaskan dirinya yang bertindak sebagai advokat tidak dapat mencampur-adukkan antara masalah hukum dengan masalah politik. “Tugas saya sebagai lawyer sudah selesai sesuai ketentuan UU Advokat,” katanya ihwal putusan MA soal AD/ART Demokrat.

Baca juga: Anggota DPR Partai Demokrat Abdul Wahab Dalimunthe Meninggal Karena Sakit

FRISKI RIANA






Jokowi dan Joe Biden Sepakat Kembangkan Kendaraan Listrik, Dananya Rp 308 T

23 jam lalu

Jokowi dan Joe Biden Sepakat Kembangkan Kendaraan Listrik, Dananya Rp 308 T

Presiden Jokowi dilaporkan telah menjalin kesepakatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terkait pengembangkan kendaraan listrik.


Aksi Nyata Transisi Energi Bawa PLN Raih Green Initiative Awards 2022

1 hari lalu

Aksi Nyata Transisi Energi Bawa PLN Raih Green Initiative Awards 2022

Pemerintah menilai PLN telah melakukan aksi nyata. Antara lain melalui PLTS terapung dan penguatan ekosistem kendaraan listrik.


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

1 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

1 hari lalu

Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

Demokrat menilai AHY memiliki keunggulan ketimbang Ridwan Kamil atau pun Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Anies Baswedan.


BPJS Kesehatan Pastikan Jaminan Kesehatan bagi Hakim dan ASN di Institusi Peradilan

2 hari lalu

BPJS Kesehatan Pastikan Jaminan Kesehatan bagi Hakim dan ASN di Institusi Peradilan

Kepastian tersebut tertuang dalam nota kesepahaman per 8 November 2022.


Temui Pimpinan Politik Australia, AHY Bicara Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

3 hari lalu

Temui Pimpinan Politik Australia, AHY Bicara Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

AHY menyampaikan sejumlah isu pokok di berbagai forum tersebut. Di antaranya, menyoroti multilateralisme yang bermasalah.


Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

4 hari lalu

Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

Penegakkan etik terhadap Gazalba Saleh diharapkan tidak mengganggu proses penegakan hukum di KPK


Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

4 hari lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

Hakim Agung Gazalba Saleh memvonis pengurus KSP Intidana demi uang sebesar Rp 400 juta.


Kasus Suap Hakim Agung, KPK Imbau Hakim Gazalba Saleh Kooperatif

4 hari lalu

Kasus Suap Hakim Agung, KPK Imbau Hakim Gazalba Saleh Kooperatif

KPK menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh, sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di MA. KPK meminta agar Gazalba kooperatif


Demokrat Kritik Analogi Jokowi: Keriput dan Rambut Putih Tanda Penuaan

5 hari lalu

Demokrat Kritik Analogi Jokowi: Keriput dan Rambut Putih Tanda Penuaan

Demokrat menilai ucapan Jokowi bahwa pemimpin yang memikirkan rakyat adalah yang berambut putih dan memiliki keriput sebagai pembodohan.