Satgas BLBI Sita 4 Aset Tanah Milik PT Timor Putra Nasional di Karawang

Reporter

Satgas BLBI saat menyita aset PT Timor Putra Nasional di kawasan Industri Mandalapratama Permai, Dawuan, Cikampek, Karawang, Jumat, 5 November 2021. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyita empat aset berupa tanah debitur atas nama PT Timor Putra Nasional (TPN) yang dijaminkan pada PT Bank Dagang Negara.

Penyitaan dilakukan pada 5 November 2021 di Karawang, Jawa Barat sesuai dengan putungan pengadilan. Sebelumnya, Satgas telah memanggil Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto untuk menagih utang BLBI PT Timor Putera Nasional.

"Dengan kedua putusan tersebut, maka perjanjian perdamaian antara PT Vista Bella Pratama dengan Menteri Keuangan tanggal 27 November 2008 telah dianggap sah, sehingga hutang PT TPN kembali menjadi hak tagih Kementerian Keuangan. Dengan pertimbangan ini, maka hak tagih negara kepada PT TPN kembali menjadi milik Negara," demikian pernyataan dalam siaran pers resmi yang diterima Tempo pada Senin, 8 November 2021.

Saat ini, empat bidang tanah itu telah dipasang plat tanda sita dan siap dilelang secara terbuka. Rinciannya empat tanah itu adalah tanah seluas 530.125,526 meter persegi terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors; tanah seluas 98.896,700 meter persegi terletak di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors. Kemudian tanah seluas 100.985,15 meter persegi
terletak di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang
sebagaimana SHGB Nomor 5/ Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors dan tanah seluas 518.870 meter persegi terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 3/ Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen.

Selain itu, Satgas BLBI juga sudah menagih PT Usaha Mediatronika Nusantara, yang telah dua kali membayar kepada negara dengan pembayaran I pada 20 September 2021 sebesar Rp 909.090.909,00 dan pembayaran II pada 28 Oktober 2021 sebesar Rp 9.390.909.091,00.

Pemerintah melalui Satgas BLBI akan terus mengupayakan pengejaran terhadap obligor atau debitur guna memenuhi kewajibannya kepada negara. Salah satunya dengan menyita aset jaminan dan harta kekayaan lain, baik berupa tanah bangunan, saham, dan perusahaan, maupun pembatasan keperdataan.

Terhadap obligor atau debitur yang berdasarkan penelitian telah melakukan tindakan pidana, seperti mengalihkan aset, menjaminkan aset pihak ketiga tanpa legalitas, akan dilakukan proses pidana.

"Oleh karena itu, pemerintah meminta itikad baik kepada obligor atau debitur untuk memenuhi atau menyelesaikan kewajibannya," dalam keterangannya.

ANDITA RAHMA

Baca: BLBI: Mahfud Md Sebut Tommy Soeharto Sewakan Tanah yang Dijaminkan






Kasus Tanah di Bogor, PTUN Jakarta Batalkan Penyitaan Satgas BLBI

1 hari lalu

Kasus Tanah di Bogor, PTUN Jakarta Batalkan Penyitaan Satgas BLBI

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta membatalkan surat penyitaan Satgas BLBI atas tanah PT Bogor Raya Development (BRD) dan PT Bogor Raya Estatindo (BRE).


DJKN : Aset Jiwasraya dan Tommy Soeharto belum Laku Dilelang, Total Nilainya Rp 5,4 Triliun

12 hari lalu

DJKN : Aset Jiwasraya dan Tommy Soeharto belum Laku Dilelang, Total Nilainya Rp 5,4 Triliun

Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Joko Prihanto mengatakan aset Jiwasraya dan Tommy Soeharto belum laku dilelang


Cuaca Buruk di Sejumlah Wilayah, Berpotensi Gagal Panen?

22 hari lalu

Cuaca Buruk di Sejumlah Wilayah, Berpotensi Gagal Panen?

Cuaca buruk dengan hujan deras terjadi di sejumlah wilayah hingga membuat sawah terendam.


Tak Hanya Romahurmuziy, Ini Sederet Nama Eks Narapidana yang Kembali Berkiprah di Parpol

29 hari lalu

Tak Hanya Romahurmuziy, Ini Sederet Nama Eks Narapidana yang Kembali Berkiprah di Parpol

Eks Ketum PPP Romahurmuziy kembali menjadi pengurus di partai ramai menjadi pembicaraan. Berikut ini napi yang kembali masuk politik


Sertifikasi Tujuh Aset Properti Eks BPPN, Satgas BLBI Ganti Hak Kepemilikan ke Pemerintah

54 hari lalu

Sertifikasi Tujuh Aset Properti Eks BPPN, Satgas BLBI Ganti Hak Kepemilikan ke Pemerintah

Satgas BLBI melakukan sertifikasi aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)/eks BLBI.


Jual dan Gunakan Petasan Ilegal, Ini Hukumannya

54 hari lalu

Jual dan Gunakan Petasan Ilegal, Ini Hukumannya

Penjualan dan penfistribusian petasan tanpa izin telah tertuang di berbagai peraturan yang ada di hukum Indonesia. Pertaruan demi peraturan dibuat demi memberikan keamanan bagi lingkungan sekitar.


Satgas BLBI Alih Nama 7 Aset Properti Eks BPPN jadi Milik Pemerintah

55 hari lalu

Satgas BLBI Alih Nama 7 Aset Properti Eks BPPN jadi Milik Pemerintah

Sertifikasi aset dilakukan untuk mengamankan aset negara dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau eks BLBI.


Kerusuhan Pasar Rengasdengklok, Pedagang Tolak Direlokasi ke Pasar Baru

55 hari lalu

Kerusuhan Pasar Rengasdengklok, Pedagang Tolak Direlokasi ke Pasar Baru

Kerusuhan Pasar Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pecah setelah pedagang menolak direlokasi ke pasar yang baru dibangun.


OLX Autos Buka Lagi 2 Showroom Mobil Bekas, Lihat Lokasinya

3 Desember 2022

OLX Autos Buka Lagi 2 Showroom Mobil Bekas, Lihat Lokasinya

Terdapat 20 showroom mobil bekas bagian dari 100 jaringan Authorized Dealer OLX Autos. Jaringan ini didukung lebih dari 4.000 mitra.


PTUN Kabulkan Gugatan Salah Sita Aset PT Bogor Raya Development, Satgas BLBI Ajukan Banding

18 November 2022

PTUN Kabulkan Gugatan Salah Sita Aset PT Bogor Raya Development, Satgas BLBI Ajukan Banding

Satgas BLBI buka suara soal gugatan PT Bogor Raya Development yang dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).