TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Perlawanan Perubahan Iklim (APPI) mendesak pemerintah menghentikan pemberian izin baru untuk pembangunan Pembakit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. "Dan segera beralih ke energi terbarukan," demikian pernyataan APPI melalui siaran pers yang diterima Tempo pada Sabtu, 6 November 2021.
APPI meminta pemerintah agar mengedepankan zero deforestation, tanpa ada dalih proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang nyatanya hanya untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi segelintir.
Selain itu, pemerintah juga diminta segera mengesahkan National Gender Action Plan untuk memastikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat bagi perempuan dalam setiap kebijakan dan proyek iklim yang dilakukan, serta memastikan kebijakan maupun proyek tersebut tidak berbahaya dan merugikan perempuan.
Selanjutnya, pemerintah harus meningkatkan target penurunan emisi dalam NDC. Kemudian, memastikan rencana ambisius untuk mencapai net zero emission paling lambat sebelum 2050.
"Terakhir, menghentikan pemberian konsesi di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, dan meningkatkan perlindungan, pelibatan dan partisipasi dari garda terdepan seperti masyarakat adat, petani, masyarakat pesisir, dan komunitas lokal lainnya terhadap perlindungan lingkungan."
Novita Indri dari Jeda untuk Iklim menilai, sederet angka dan kata-kata yang yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada COP26 hanyalah omong kosong. Nyatanya, pencapaian yang disebutkan dalam forum tersebut tidaklah sesuai dengan fakta dilapangan.
Menurut Novita, klaim sepihak soal penurunan deforestasi maupun kebakaran hutan sejumlah 82 persen justru menunjukkan bahwa negara menutup mata dan hatinya.
"Fakta ribuan korban bencana banjir besar dalam waktu yang panjang di Kalimantan karena hilangnya serapan hutan, angka kebakaran yang tinggi masih terjadi dan itulah fakta angka yang terjadi di lapangan," ucap Novita sebagai salah satu perwakilan Aliansi Perlawanan Perubahan Iklim.
Baca juga: Lagu Lama Jokowi Soal Perubahan Iklim