Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Top Nasional: Luhut dan Erick Dilaporkan ke KPK dan Fit and Proper Test Andika

Reporter

Pada awal September, Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) Penunjukan itu tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. (ANTARA/Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI)
Pada awal September, Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) Penunjukan itu tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. (ANTARA/Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang menjadi perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya, Partai Rakyat Adil Makmur melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat Badan Musyawarah Dewan pada Rabu, 3 November kemarin memutuskan rangkaian fit and proper test calon Panglima TNI digelar mulai hari ini. Berikut ringkasannya:

1. Luhut dan Erick Thohir Dilaporkan ke KPK

Partai Rakyat Adil Makmur melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Keduanya dilaporkan atas dugaan terlibat bisnis tes polymerase chain reaction (PCR).

"Di tengah situasi keresahan masyarakat ada pandemi, situasi ekonomi belum pulih, kami ada dengar bisnis pejabat dalam PCR ini," ujar Wakil Ketua Umum PRIMA Alif Kamal usai melapor pada Kamis, 4 November 2021.

Selain itu, pelaporan juga berlandaskan aturan harga PCR yang kerap berubah-ubah. Alif mengatakan, selama ini masyarakat bahkan tak tahu harga dasar PCR.

"Ada keuntungan sekian dari pemerintah atau dari pelaku bisnis itu berpa, ini masuk ke kas negara atau seperti apa, nah ini menjadi keresahan kami," kata Alif.

Alif mengatakan, pelaporan ini dilakukan agar dugaan keterlibatan dua menteri itu tak menjadi isu liar. Sehingga, ia meminta KPK untuk mengusut hal tetsebut.

Dalam pelaporan ini, Alif membawa pemberitaan Majalah Tempo sebagai data awal. Adapun selain pemberitaan, ia enggan menyampaikan barang bukti apalagi yang dibawanya.

"Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap ini, panggil aja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK menjelaskan kepada publik," ucap dia.

PT Genomik atau GSI merupakan perusahaan yang mengelola laboratorium untuk tes PCR dan memiliki lima cabang di Jakarta. Majalah Tempo edisi 1 November 2021 menulis, dua perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut, PT Toba Sejahtra dan PT Tiba Bumi Energi, tercatat mengempit saham di GSI. Kedua perusahaan itu mengantongi 242 lembar saham senilai Rp 242 juta di GSI.

Luhut pun telah membantah hal tersebut. Ia mengklaim tak pernah mengambil keuntungan baik dalam bentuk dividen atau pendapatan lainnya di PT Genomik Solidaritas Indonesia.

“Saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia,” ujar Luhut dalam media sosial Instagram-nya, Rabu malam, 3 November 2021.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

2. Kata DPR soal Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat Badan Musyawarah Dewan pada Rabu, 3 November kemarin memutuskan rangkaian fit and proper test calon Panglima TNI digelar mulai hari ini. Dia mengatakan rangkaian itu akan diawali dengan rapat internal Komisi I DPR, dilanjutkan uji kelayakan dan kepatutan.

"Rangkaian fit and proper test dimulai hari ini, hari ini adalah rapat internal, kemudian direncanakan besok adalah fit and proper test yang dilaksanakan oleh Komisi satu," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 November 2021.

DPR telah menerima Surat Presiden Joko Widodo ihwal pergantian calon Panglima TNI. Dalam suratnya, Jokowi mengajukan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal.

Lantaran hanya ada satu calon, kata Dasco, proses fit and proper test bisa selesai dalam satu hari. "Kalau menurut pengalaman-pengalaman yang ada, fit and proper test tidak lebih dari satu hari karena calon tunggal," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga menyebut fit and proper test akan segera digelar. Puan bahkan mengatakan prosesnya bakal dimulai hari ini. Adapun hasil fit and proper test, kata politikus PDIP ini, akan dibawa ke rapat paripurna pada 8 November 2021.

"Jadi dalam lima hari ke depan sudah ada keputusan DPR untuk calon Panglima TNI," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 3 November 2021.

Namun, Komisi I DPR beda suara ihwal jadwal ini. Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi I mengatakan mereka bakal menggelar rapat internal terlebih dulu untuk membahas mekanisme dan jadwal fit and proper test.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid berujar, rapat internal akan digelar pada pukul 14.00 WIB hari ini. Ia juga belum memastikan apakah fit and proper test calon Panglima TNI akan dilaksanakan Jumat besok atau pekan depan.

"Kami rapatkan dulu siang ini. Mekanismenya demikian, Komisi satu rapat internal dulu untuk memutuskan," kata Meutya pada Kamis, 4 November 2021.

Baca: Calon Panglima TNI Andika Perkasa: Pernah Tangkap Tokoh GAM hingga Hobi Fitnes

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Kasus Yana Mulyana, KPK Sita Dokumen dan Bukti Elektronik dari Kantor PDAM Bandung

4 menit lalu

Walikota Bandung, Yana Mulyana, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring tangkap tangan KPK, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Minggu dinihari, 16 April 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap 6 orang tersangka baru sebagai penerima suap Walikota Bandung, serta mengamankan barang bukti uang sejumlah Rp.924,6 juta sepasang sepatu merk Louis Vuitton tipe Cruise Charlie Sneaker 1A9JN8 dalam tindak pidana korupsi kasus suap terkait proyek pengadaan CCTV dan Internet Service Provider untuk layanan digital Bandung Smart City di Pemerintahan Kota Bandung Jawa Barat Tahun 2022-2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Yana Mulyana, KPK Sita Dokumen dan Bukti Elektronik dari Kantor PDAM Bandung

KPK menyita dokumen dan barang bukti elektronik dalam kasus korupsi Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana.


Terpopuler: Luhut Soal Urgensi Bule Awasi Proyek IKN, Deretan Tingkah Nyeleneh Basuki Hadimuljono

23 menit lalu

Presiden Jokowi juga pernah menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Satgas Covid-19 guna menekan penyebaran Covid-19 di sembilan provinsi prioritas. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Terpopuler: Luhut Soal Urgensi Bule Awasi Proyek IKN, Deretan Tingkah Nyeleneh Basuki Hadimuljono

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Jumat, 9 Juni 2023 dimulai dari pernyataan Luhut soal pentingnya orang bule untuk mengawasi proyek di IKN.


Pemerintah Batal Bikin Pansel Capim KPK, IM57 Makin Curiga Ada Kepentingan 2024

34 menit lalu

Ilustrasi KPK. ANTARA
Pemerintah Batal Bikin Pansel Capim KPK, IM57 Makin Curiga Ada Kepentingan 2024

IM57 Institute makin curiga ada kepentingan Pilpres 2024 dalam perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.


KPK Hormati Keputusan Pemerintah Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan

48 menit lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Hormati Keputusan Pemerintah Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan

KPK menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK


PSSI Jalin Kerja sama dengan DFL, Ini Penjelasan Erick Thohir Soal Tujuannya

7 jam lalu

Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kedua dari kanan) dan Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali (kedua dari kiri) berpose di markas klub Liga Jerman Eintracht Frankfurt di Frankfurt, Kamis (8/6/2023). (ANTARA/HO/PSSI)
PSSI Jalin Kerja sama dengan DFL, Ini Penjelasan Erick Thohir Soal Tujuannya

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sangat mengapresiasi sambutan dari DFL.


Rekam Jejak Agus Martowardojo, Calon Komisaris Utama Baru GOTO

8 jam lalu

Agus Martowardojo. wikipedia.org
Rekam Jejak Agus Martowardojo, Calon Komisaris Utama Baru GOTO

Profil Agus Martowardojo, calon Komisaris Utama GOTO yang pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan di era SBY


Bule untuk Awasi Proyek di IKN, Luhut: Jangan Istana Presiden Itu Jadi, tapi Kualitas Tidak Bagus

12 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dalam acara peresmian PT Free The Sea di Batam, Kamis, 9 Maret 2023. TEMPO/ Yogi Eka Sahputra
Bule untuk Awasi Proyek di IKN, Luhut: Jangan Istana Presiden Itu Jadi, tapi Kualitas Tidak Bagus

Menteri Luhut Pandjaitan blak-blakan menjelaskan alasan menggunakan orang asing untuk mengawasi kualitas proyek di IKN.


Masa Jabatan Firli Bahuri Cs Diperpanjang, Mahfud Md Sebut Putusan Mahkamah Konstitusi Inkonsisten

13 jam lalu

Menkopolhukam Mahfud MD memberikan ketetangan saat pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023. Dalam keteranganya Mahfud membentuk tim ini sampai 31 Desember untuk melakukan riset seperti dugaan korupsi di lingkungan peradilan, masalah konflik agraria, hingga mafia hukum, anggota tim Najwa Shihab juga menegaskan akan tetap bekerja secara independen karena mayoritas diisi oleh kalangan masyarakat sipil. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Masa Jabatan Firli Bahuri Cs Diperpanjang, Mahfud Md Sebut Putusan Mahkamah Konstitusi Inkonsisten

Mahfud Md menyatakan pemerintah sebenarnya tak sepakat untuk memperpanjang masa jabatan Firli Bahuri cs hingga 2024. Putusan MK disebut tak konsisten


Kenapa Luhut Tak Suka Dipanggil Lord? Ternyata Begini Alasannya

14 jam lalu

Ekspresi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan saat memberi kesaksian dalam sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2023. Dalam pengakuannya Luhut merasa kesal dituding sebagai penjahat hingga disebut Lord dalam konten video YouTube berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya.' TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kenapa Luhut Tak Suka Dipanggil Lord? Ternyata Begini Alasannya

Kenapa Luhut tak suka dipanggil Lord, karena dianggap seperti mengejek atau menghina dalam konteks negatif mengenai pekerjaannya selama ini di pemerin


Masa Jabatan Firli Bahuri Cs Diperpanjang Hingga 2024, Mahfud Md Sebut Pemerintah Harus Patuhi Putusan MK

14 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Mahfud Md usai mengikuti Rapat Banggar DPR RI, Jumat, 9 Juni 2023. TEMPO/Tika Ayu
Masa Jabatan Firli Bahuri Cs Diperpanjang Hingga 2024, Mahfud Md Sebut Pemerintah Harus Patuhi Putusan MK

Mahfud Md menyatakan pemerintah mau tak mau mematuhi putusan MK soal masa jabatan pimpinan KPK. Firli Bahuri cs bertahan hingga 2024.