Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hujan Kritik untuk Siti Nurbaya yang Dianggap Tak Peduli Deforestasi

image-gnews
Menteri LHK Siti Nurbaya mengambil gambar saat jumpa pers terkait disahkannya UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020. Jumpa pers yang diikuti juga secara virtual oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri ESDM Arifin Tasrif ini menjelaskan sekaligus menepis berbagai keraguan akan isi UU Cipta Tenaga Kerja yang beredar di masyarakat. Tempo/Tony Hartawan
Menteri LHK Siti Nurbaya mengambil gambar saat jumpa pers terkait disahkannya UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020. Jumpa pers yang diikuti juga secara virtual oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri ESDM Arifin Tasrif ini menjelaskan sekaligus menepis berbagai keraguan akan isi UU Cipta Tenaga Kerja yang beredar di masyarakat. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menuai kritik setelah menyinggung soal pembangunan di era Presiden Joko Widodo tak boleh berhenti atas nama emisi karbon.

Melalui akun Twitter resminya pada Rabu, 3 November, Siti berkata, "Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi."

Twitt ini akhirnya menuai protes dari masyarakat. Berikut beberapa kritik koalisi masyarakat terhadap cuitan Menteri Lingkungan Hidup.

1. Diingatkan Punya Waktu sampai 2030

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad mengatakan bahwa tidak harus memilih antara pembangunan dan menghentikan deforestasi.

“Konsep pembangunan berkelanjutan mengedepankan pembangunan yang tanpa merusak lingkungan, termasuk hutan dan lahan. Keduanya bisa tetap dijalankan,” kaat Nadia kepada Tempo, Kamis, 4 November 2021.

Nadia mengatakan, dalam UUD 1945 terdapat hak konstitusional warga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Apalagi di masa menghadapi krisis, nasib kesejahteraan bangsa dipertaruhkan jika tindakan-tindakan konkrit dalam mitigasi dan adaptasi untuk megurangi dampak perubahan iklim. “Kita cuma punya waktu sampai 2030 untuk membuat tindakan nyata,” kata dia.

Karena itu, Nadia menyarankan agar Presiden Jokowi tegas mengeluarkan kebijakan pembangunan yang konsisten dengan agenda Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink 2030, juga janji untuk mengakhiri dan membalikkan deforestasi dan degradasi lahan.

2. Dinilai Bertolak Belakang dengan Komitmen mengakhiri Deforestasi

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, M Iqbal Damanik, menilai cuitan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bertolak belakang dengan komitmen Indonesia mengakhiri deforestasi sampai 2030.

“Bertolak belakang dengan apa yang disampaikan menteri di tweet-nya itu bahwa deforestasi tidak akan menghentikan pembangunan besar-besaran di era Pak Presiden,” kata Iqbal kepada Tempo, Kamis, 4 November 2021.

Iqbal menyoroti cuitan Siti yang mencontohkan bahwa jika diberlakukan zero deforestasi, maka tidak boleh ada jalan di kawasan Kalimantan dan Sumatera. Ia menilai, cuitan tersebut seakan-akan membenturkan dua kepentingan bagi pembangunan yang ada di remote area atau wilayah terpencil.

Menurut Iqbal, jika pembangunan yang dimaksud adalah membangun infrastruktur jalan di wilayah terpencil sebagai aksesibilitas masyarakat yang tinggal di sana, maka tidak masalah. "Yang dikritik masyarakat sipil selama ini adalah deforestasi yang terjadi dalam skala besar yang didorong oleh mekanisme perindustrian, seperti hutan tanaman industri (HTI),” ujarnya.

3. Dinilai Pro Pembangunan Skala Besar

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik pernyataan Menteri Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya yang pro pembangunan skala jumbo.

“Dia (Siti) mau bicara soal carbon sink, tapi kenapa ngomong pembangunan besar-besaran. Kan pembangunan yang dimaksud bukan hanya soal proyek yang besar. Cara pandang kita soal pembangunan harusnya beda,” ujar Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi Yuyun Harmono saat dihubungi Tempo pada Kamis, 4 November 2021.

Walhi menilai pembangunan skala besar berpotensi merusak lingkungan hidup. Artinya, pernyataan Siti soal pembangunan jumbo bertentangan dengan peran Kementerian LHK yang semestinya melindungi wilayah hijau.

Yuyun berujar, sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk mencapai tahun emas pada 2045, pola pembangunan negara harus merujuk pada pengembangan sumber daya manusia, pemenuhan infrastruktur dasar, dan kualitas lingkungan hidup. Pembangunan dalam skala besar yang merusak ekosistem lingkungan justru dinilai salah kaprah.

4. Dinilai Sesat Berpikir

Wakil Sekretaris Jenderal PartaiDemokrat Irwan Fecho menilai pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya soal deforestasi adalah kesesatan berpikir.

“Logikanya rusak kalau sudah seperti itu. Bu Menteri harus cabut pernyataannya. Malu kita di tengah komitmen dunia menjaga bumi dan fokus masyarakat dunia bicara environmental ethics,” kata Irwan dalam keterangannya, Kamis, 4 November 2021.

Irwan mengatakan, komitmen dunia melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim atau COP ke-26 di Glasgow, Skotlandia, untuk menghentikan penggundulan hutan (deforestasi) dan kerusakan lahan pada 2030 harusnya disambut baik pemerintah Indonesia. Sehingga, sebelum 2030, pemerintah sudah bisa moratorium segala izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pinjam pakai, juga perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

8 jam lalu

Sawit 2
365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.


Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

9 jam lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Pengelolaan Hutan Didominasi Negara, Peneliti BRIN Usul Cegah Deforestasi melalui Kearifan Lokal

12 jam lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Pengelolaan Hutan Didominasi Negara, Peneliti BRIN Usul Cegah Deforestasi melalui Kearifan Lokal

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan seringkali tidak mendapatkan hak akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya di dalamnya.


Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

2 hari lalu

Uni Eropa menegaskan keinginan menolak komoditas yang dihasilkan dengan membabat hutan dan merusak lingkungan
Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.


Jakarta dan Banten Masuki Puncak Kemarau pada Agustus 2024, Mundur Akibat Gejolak Iklim

2 hari lalu

Ilustrasi kekeringan: Warga berjalan di sawah yang kering akibat kemarau di Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten. ANTARA FOTO/Fauzan/ama.
Jakarta dan Banten Masuki Puncak Kemarau pada Agustus 2024, Mundur Akibat Gejolak Iklim

Jakarta dan Banten diperkirakan memasuki musim kemarau mulai Juni mendatang, dan puncaknya pada Agustus. Sedikit mundur karena anomali iklim.


Tingkat Deforestasi Tinggi, Kawasan Hutan IKN Baru 16 Persen dari Target 65 Persen

2 hari lalu

Massa buruh membawa poster saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Para buruh juga menuntut pemerintah untuk menghentikan obral tanah dan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). TEMPO/M Taufan Rengganis
Tingkat Deforestasi Tinggi, Kawasan Hutan IKN Baru 16 Persen dari Target 65 Persen

Kondisi hutan di IKN yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung masih jauh dari kondisi ideal.


SMA Labschool Cibubur Selenggarakan Pentas Seni Cravier 2024 Usung Tema Peduli Lingkungan

4 hari lalu

SMA Labschool Cibubur mengadakan pentas seni CRAVIER yang kini memasuki tahun ke-10. Tahun ini, CRAVIER digelar pada 27 Juli 2024 di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta. Foto: Istimewa
SMA Labschool Cibubur Selenggarakan Pentas Seni Cravier 2024 Usung Tema Peduli Lingkungan

Acara tahunan SMA Labschool Cibubur akan mengusung tema lingkungan dalam kacamata anak muda di Cravier 2024.


Mungkinkah Minyak Makan Merah Beri Ancaman Deforestasi Baru? Peneliti BRIN: Belum Tentu Semua Suka

6 hari lalu

Presiden Jokowi melihat kemasan minyak makan merah setelah meresmikan pabriknya di Deli erdang, Sumut, 14 Maret 2024.  Foto: BPMI Setpres/Kris
Mungkinkah Minyak Makan Merah Beri Ancaman Deforestasi Baru? Peneliti BRIN: Belum Tentu Semua Suka

Minyak makan merah lebih murah dan bernutrisi. Pabrik pertama telah diresmikan Presiden Joko Widodo di Deli Serdang, 14 Maret 2024.


Sinetron dan Film yang Dibintangi Donny Kesuma, Ini Perannya di Film Buya Hamka

7 hari lalu

Donny Kesuma. Foto: Instagram.
Sinetron dan Film yang Dibintangi Donny Kesuma, Ini Perannya di Film Buya Hamka

Selain menjadi atlet berprestasi, Donny Kesuma merupakan aktor yang telah membintangi sejumlah sinetron hingga layar lebar di Tanah Air, yang terbaru ada Trilogi Buya Hamka


Top 3 Tekno: Aktivitas Perusahaan Sukanto Tanoto di IKN, Deforestasi Kalimantan, Bencana Akibat Penggundulan Hutan

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Top 3 Tekno: Aktivitas Perusahaan Sukanto Tanoto di IKN, Deforestasi Kalimantan, Bencana Akibat Penggundulan Hutan

Tiga artikel terkait IKN menjadi Top 3 Tekno Tempo pada hari ini. Berita terpopuler mengenai aktivitas perusahaan milik Sukanto Tanoto di IKN.