TEMPO.CO, Jakarta – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal krisis iklim di forum COP26 Glasgow tidak merefleksikan masyarakat adat dan komunitas lokal.
Project Manager AMAN, Monica Kristiani Ndoen, mengatakan Presiden sama sekali tidak menekankan peran penting masyarakat adat dalam menghadapi krisis iklim. Padahal, ia menyebut sejumlah negara justru menekankan peran penting masyarakat adat.
“Tapi kita tahu Jokowi tidak ada sama sekali menyebutkan (peran masyarakat adat) itu, malah fokus pada carbon market, carbon pricing, dan istilah ekosistem mobil listrik yang lucu juga kalau didengar,” ujar Monica dalam diskusi daring pada Selasa, 2 November 2021.
Monica mengatakan komitmen pemerintah Indonesia berbanding terbalik dengan negara lain. Ia mengatakan negara seperti Britania Raya, Norwegia, Jerman, Amerika Serikat, Belanda, dan lainnya telah menyatakan komitmennya untuk mendukung peran masyarakat adat dalam krisis iklim yang terjadi.
“Di pidato itu sendiri tak menyebutkan bahwa memang ada peran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menjaga emisi karbon, menjaga stok karbon di wilayah adat, mengurangi emisi karbon, menjaga wilayah adat, (dan) menjaga alam,” ujar Monica.
Selain itu, Monica mengatakan pidato Jokowi juga banyak berisi false claim soal pencapaian pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis iklim. Menurutnya, klaim Jokowi dalam pidato yang menyebut terjadinya penurunan deforestasi, kebakaran hutan, dan rehabilitasi sangat berbanding terbalik dengan yang terjadi di wilayah adat.
AQSHAL RAIHAN BUDIPUTRA