Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Sipil Kritik Skema Carbon Offset yang Dibahas di KTT COP26

image-gnews
Demonstran melakukan aksi teatrikal saat berunjuk rasa untuk memprotes pertemuan KTT G20 di Roma, Italia, 30 Oktober 2021. Selain itu, mereka juga memprotes perubahan iklim. REUTERS/Yara Nardi
Demonstran melakukan aksi teatrikal saat berunjuk rasa untuk memprotes pertemuan KTT G20 di Roma, Italia, 30 Oktober 2021. Selain itu, mereka juga memprotes perubahan iklim. REUTERS/Yara Nardi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kelompok masyarakat sipil mengkritik skema carbon offset yang akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perubahan iklim atau KTT COP26. Skema ini merupakan salah satu solusi yang dipromosikan berbagai negara untuk mengatasi perubahan iklim global.

Perwakilan Greenpeace Indonesia, Khalisah Khalid, mengatakan skema perdagangan emisi karbon merupakan praktik greenwashing.

"Setiap perusahaan yang mengumumkan dana untuk melindungi hutan melalui skema carbon offset hanya melakukan greenwashing jika mereka tidak berkomitmen secara sungguh-sungguh untuk menurunkan emisi karbon," kata Khalisah dalam keterangan tertulis, Senin, 1 November 2021.

Menyitir situs waste4change.com, skema carbon offset ialah tindakan meniadakan emisi CO2 yang dihasilkan di satu tempat dengan tindakan pengurangan emisi di tempat lain. Sebuah perusahaan sebagai penghasil emisi karbon dapat melakukan investasi offset alih-alih secara aktif mengurangi emisinya sendiri.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan, skema carbon offset justru berpotensi melahirkan ketidakadilan bagi masyarakat rentan, termasuk masyarakat adat. Apalagi di tengah ketidakadilan hukum Indonesia dalam mengakui dan melindungi masyarat adat serta wilayah adat.

"Mekanisme tersebut potensial menjadi tunggangan baru para perampas wilayah adat," kata Rukka dalam keterangan tertulis yang sama.

Rukka mengatakan, negara-negara dan komunitas global mestinya tak lagi berkutat pada mekanisme pasar. Namun, harus serius membicarakan mekanisme dukungan yang berbeda terhadap berbagai inisiatif dan praktik masyarakat adat dalam menjaga, melindungi, dan mengelola wilayah adat dan sumber daya yang telah berkontribusi langsung pada penurunan emisi karbon.

Manajer Kampanye Iklim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yuyun Harmono mengatakan, penerapan mekanisme pasar dan perizinan alam bisa menambah rantai panjang konflik dengan masyarakat. Ia mengatakan skema ini berpotensi menjadi perampasan tanah dan hutan secara sistemik dengan kedok hijau dan pemulihan iklim.

Menurut Yuyun, pemerintah masih memiliki pilihan yang jauh lebih menguntungkan, seperti mendorong pendanaan iklim nonpasar. "Negara-negara maju harus memenuhi janji pembiayaan perubahan iklimnya, seperti Amerika yang berkomitmen memberikan pendanaan sebesar Rp 1.415 triliun setiap tahunnya," kata Yuyun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI) mengatakan Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menekan emisi karbon, seperti menekan laju deforestasi dan kebakaran hutan serta lahan. Dia mengatakan deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 1,1 juta hektare/tahun pada 2009-2013 menjadi 1,47 juta hektare/tahun pada 2013-2017.

Mufti menilai klaim penurunan laju deforestasi dari pemerintah dalam dua tahun terakhir tidaklah relevan. Sebab, terjadi pergeseran area-area yang terdeforestasi dari wilayah barat ke wilayah timur.

Mufti mengatakan, deforestasi secara besar terjadi hanya di beberapa lokasi. "Sedangkan di tempat lain, deforestasi menurun bukan karena upaya yang dilakukan pemerintah, melainkan karena sumber daya hutannya yang sudah habis," ucapnya.

Dia melanjutkan, begitu pula dengan kebakaran hutan dan lahan. Pada 2021, kata Mufti, ada sekitar 229 ribu hektare hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia.

Bahkan dua tahun sebelumnya atau pada 2019, luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1,6 juta hektare, dengan 1,3 juta hektare atau 82 persen di antaranya terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. "Ironisnya, di dua pulau itu pula izin-izin industri ekstraktif menguasai hutan dan wilayah adat," kata Mufti.

Dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, pemerintah Indonesia menyatakan tengah menyiapkan infrastruktur kebijakan perdagangan karbon.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: Forest Watch Indonesia Bantah Klaim Jokowi soal Penurunan Deforestasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jakarta dan Banten Masuki Puncak Kemarau pada Agustus 2024, Mundur Akibat Gejolak Iklim

3 hari lalu

Ilustrasi kekeringan: Warga berjalan di sawah yang kering akibat kemarau di Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten. ANTARA FOTO/Fauzan/ama.
Jakarta dan Banten Masuki Puncak Kemarau pada Agustus 2024, Mundur Akibat Gejolak Iklim

Jakarta dan Banten diperkirakan memasuki musim kemarau mulai Juni mendatang, dan puncaknya pada Agustus. Sedikit mundur karena anomali iklim.


Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

9 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

AMAN mengidentifikasi belasan masyarakat adat di IKN Nusantara dan sekitarnya. Mereka terancam rencana investasi proyek IKN dan dampak krisis iklim.


13 Persen Resort Ski Dunia Diprediksi Gundul dari Salju Pada 2100

9 hari lalu

Australia dalam sepekan harus menyiapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona di resor ski. Foto: @thredboresort
13 Persen Resort Ski Dunia Diprediksi Gundul dari Salju Pada 2100

Studi hujan salju di masa depan mengungkap ladang ski dipaksa naik ke dataran lebih tinggi dan terpencil. Ekosistem pegunungan semakin terancam.


Studi Terbaru: IKN Nusantara dan Wilayah Lain di Kalimantan Terancam Kekeringan Ekstrem pada 2050

10 hari lalu

Pekerja menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 15 Februari 2024. Pembangunan PLTS tersebut untuk fase pertama sebesar 10 megawatt (MW) dari total kapasitas 50 MW yang akan menyuplai energi terbarukan untuk IKN dan akan beroperasi pada 29 Pebruari 2024. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Studi Terbaru: IKN Nusantara dan Wilayah Lain di Kalimantan Terancam Kekeringan Ekstrem pada 2050

Kajian peneliti BRIN menunjukkan potensi kekeringan esktrem di IKN Nusantara dan wilayah lainnya di Kalimantan pada 2033-2050. Dipicu perubahan iklim.


BRIN Genjot Penelitian Mengenai Krisis Air, Apa Saja Solusi yang Dikembangkan?

15 hari lalu

Sejumlah warga Muara Angke membawa jerigen saat melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Februari 2022. Para warga yang datang dari blok Limbah, blok Eceng dan blok Empang RW 022 Muara Angke ini menggelar aksi terkait krisis air bersih yang melanda di pemukiman mereka. Selain meminta layanan air bersih, mereka juga meminta agar PAM Jaya melakukan pelayanan suplai air minum menggunakan kios air sementara untuk warga sebanyak 293.208 liter per hari, dan pemberlakuan tarif air sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2021 yaitu seharga Rp. 1.575,-/ meter kubik. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
BRIN Genjot Penelitian Mengenai Krisis Air, Apa Saja Solusi yang Dikembangkan?

BRIN mendorong penguatan riset dan inovasi terkait solusi krisis air. Berbagai teknologi pengelolaan air dikembangkan.


Komisi Fatwa MUI Pergi ke Kalteng dan Riau Sebelum Haramkan Deforestasi

27 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Komisi Fatwa MUI Pergi ke Kalteng dan Riau Sebelum Haramkan Deforestasi

MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggundulan hutan (deforestasi) serta pembakaran hutan dan lahan yang berdampak pada krisis iklim.


Ashoka dan Kok Bisa Seleksi 29 Finalis Penemu Solusi Krisis Iklim

28 hari lalu

Pengrajin membuat kerajinan daur ulang sampah di Bank Sampah Persatuan, Pondok Kelpa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Bank Sampah yang di dirikan pada 2019 ini memperkerjakan sejumlah ibu-ibu rumah tangga untuk membuat kerajinan dari olahan sampah plastik yang dijadikan menjadi tas, lampu hias hingga berbagai ornamen dan memiliki nilai jual mulai dari 30 ribu hingga 130 ribu per produknya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ashoka dan Kok Bisa Seleksi 29 Finalis Penemu Solusi Krisis Iklim

Ashoka dan Kok Bisa menyaring para pemilik inisiatif baru untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.


Peneliti yang Sebut Puting Beliung Rancaekek Tornado Menilai Banyak Ilmuwan Tak Paham Perubahan Iklim

29 hari lalu

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin saat ditemui seusai acara Media Lounge Discussion perihal cuaca ekstrem, Rabu 31 Januari 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Peneliti yang Sebut Puting Beliung Rancaekek Tornado Menilai Banyak Ilmuwan Tak Paham Perubahan Iklim

Peneliti di BRIN ini paparkan tiga fenomena cuaca ekstrem yang dulu tak dibayangkan bakal bisa terjadi di Indonesia


WALHI Apresiasi dan Beri Catatan Fatwa MUI soal Perubahan Iklim

29 hari lalu

Aktivis lingkungan WALHI Jakarta saat melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, Rabu 3 Agustus 2022. Dalam aksinya, aktivis mengkritisi Japan Energy Summit 2022  yang sedang berlangsung di Tokyo. Dalam pertemuan tersebut transisi energi masih memberi ruang terhadap solusi palsu untuk mengatasi perubahan iklim. TEMPO/Subekti.
WALHI Apresiasi dan Beri Catatan Fatwa MUI soal Perubahan Iklim

WALHI menyambut baik fatwa MUI nomor 86 tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Ada juga catatan atas fatwa itu.


Dirjen di KLHK Beberkan Cara Mitigasi Puting Beliung Rancaekek

29 hari lalu

Citra satelit yang menunjukkan pusaran awan penyebab puting beliung Rancaekek, Rabu sore, 21 Februari 2024. Foto : BRIN
Dirjen di KLHK Beberkan Cara Mitigasi Puting Beliung Rancaekek

Bencana puting beliung bisa terjadi di Rancaekek disebutkan karena faktor perubahan iklim dan kenaikan suhu global.