TEMPO.CO, Jakarta - Berita paling banyak menjadi perhatian hingga pagi ini di antaranya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menilai, penurunan harga tes PCR tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas. Kemudian, Empat ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan menyatakan tak terpengaruh dengan isu calon presiden-calon wakil presiden 2024. Mereka mengaku tetap fokus dan menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Berikut ringkasannya:
1. Harga Tes PCR 4 Kali Turun, Koalisi: Bukti Pemerintah Tak Transparan Sejak Awal
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menilai, penurunan harga tes PCR tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas.
Salah satu perwakilan koalisi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menduga kebijakan tersebut hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu yang memiliki bisnis alat kesehatan.
"Ketentuan mengenai harga pemeriksaan PCR setidaknya telah berubah sebanyak empat kali," ujar Wana melalui keterangan tertulis pada Ahad, 31 Oktober 2021.
Wana menyatakan, pemerintah tidak menggunakan prinsip kedaruratan kesehatan masyarakat dan mementingkan kepentingan kelompok bisnis tertentu.
Koalisi melihat bahwa penurunan harga seharusnya dapat dilakukan ketika gelombang kedua melanda, sehingga warga tidak kesulitan mendapatkan hak atas kesehatannya.
"Penurunan harga PCR untuk kebutuhan mobilitas juga mencerminkan bahwa kebijakan ini tidak dilandasi asas kesehatan masyarakat, namun pemulihan ekonomi," ucap Wana.
Dari seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR sejak awal hingga akhir, koalisi mencatat setidaknya ada lebih dari Rp 23 triliun uang yang berputar dalam bisnis tersebut. Total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 10 triliun lebih.
Ketika ada ketentuan yang mensyaratkan penggunaan PCR untuk seluruh moda transportasi, perputaran uang dan potensi keuntungan yang didapatkan tentu akan meningkat tajam. "Kondisi tersebut menunjukan bahwa pemerintah gagal dalam memberikan jaminan keselamatan bagi warga," kata Wana.
Berdasarkan anggaran penanganan pandemi Covid-19 sektor kesehatan tahun 2020, diketahui bahwa realisasi penggunaan anggaran untuk bidang kesehatan hanya 63,6 persen dari Rp 99,5 triliun.
Kondisi keuangan tahun ini pun demikian. Per 15 Oktober diketahui bahwa dari Rp193,9 triliun alokasi anggaran penanganan Covid-19 untuk sektor kesehatan, baru terserap 53,9 persen. Dari kondisi tersebut, menurut koalisi, sebenarnya pemerintah masih memiliki sumber daya untuk memberikan akses layanan pemeriksaan PCR secara gratis kepada masyarakat.
Koalisi pun mendesak agar pemerintah menghentikan segala upaya untuk mengakomodir kepentingan bisnis tertentu melalui kebijakan.
Selain itu, Kementerian Kesehatan harus membuka informasi mengenai komponen pembentuk tarif tes PCR beserta dengan besaran persentasenya. "Dan pemerintah harus menggratiskan pemeriksaan PCR bagi seluruh masyarakat," ujar Wana.
2. 4 DPD PDIP Ini Manut ke Megawati soal Capres 2024
Empat ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan menyatakan tak terpengaruh dengan isu calon presiden-calon wakil presiden 2024. Mereka mengaku tetap fokus dan menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ketua DPD PDIP Aceh, Muslahuddin Daud, mengatakan seluruh kader partai banteng di Aceh tegak lurus bahwa keputusan Capres 2024 merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri. Tugas kader, kata dia, ialah menyiapkan struktur dan gerak pemenangan.
"Sebagai petugas partai, kami siap melaksanakan instruksi agar di lapangan kami siap melaksanakan pemenangan," kata Muslahuddin, dikutip dari keterangan tertulis, Ahad, 31 Oktober 2021.
Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat mengatakan para kader saat ini fokus melaksanakan instruksi pengurus pusat agar mengonsolidasikan seluruh kekuatan struktur dan kader. Dia menilai isu capres-cawapres yang muncul sekarang merupakan isu yang sengaja digaungkan pihak tertentu untuk mengganggu konsolidasi PDIP.
Kendati begitu, Rachmat mengatakan DPD PDIP NTB tak terganggu. Ia menyebut partai banteng sudah biasa menghadapi gangguan-gangguan semacam ini.
"Kalau berusaha diadu domba dengan isu capres itu biasa. Mereka ingin ganggu kami karena kami besar," ucap Rachmat.
Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan, Andi Ridwan Wittiri memastikan jajarannya tetap tegak lurus menyerahkan keputusan capres-cawapres di tangan Megawati, sesuai amanat kongres.
"Dan bagi kami sesuai pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau struktur dan lapangan siap, siapa pun capres-cawapresnya kami berjuang dengan penuh keyakinan untuk menang," kata Wittiri.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan akan segera melaksanakan safari politik ke Jabar bagian Selatan. Hal ini demi memperkuat terus konsolidasi pemenangan di sana.
Ono berujar bagi kader PDIP Jabar soal capres-cawapres tak lebih penting ketimbang konsolidasi struktur, mesin kepartaian, dan pengorganisasian rakyat. Ia juga mengungkit pengalaman Pemilu 2014 saat Megawati memutuskan mencalonkan Jokowi sebagai kandidat presiden enam bulan sebelum pemilihan.
Tak seperti saat ini, kata dia, saat sejumlah pihak berusaha 'memaksa' partainya buru-buru menetapkan calon. "Dan kami pastikan, relawan di Jabar hanya akan dibentuk setelah keputusan capres-cawapres diambil oleh Ibu Ketua Umum," kata Ono.
Sejak Sabtu, 30 Oktober 2021, seluruh ketua DPD PDIP berkumpul di Gedung Sekolah Partai yang terletak di Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan. Mereka melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pra-Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dijadwalkan pada 1-3 Desember 2021.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan semua pernyataan para ketua DPD tersebut membuktikan soliditas partai. Megawati, kata dia, selalu berpesan bahwa menjaga kepercayaan rakyat adalah hal utama.
Menurut Hasto, menjaga kepercayaan publik itu tak bisa dilakukan dengan pencitraan tokoh saja. Melainkan, ucapnya, mesti dengan kerja konsolidasi dan pengorganisasian di internal PDIP. "Itulah kunci kemenangan kami di 2024," kata Hasto.
Baca juga: Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan, Jokowi Sempat Persoalkan Koordinasi Anak Buahnya
