4 DPD PDIP Ini Manut ke Megawati soal Capres 2024

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Megawati Soekarnoputri memberi sinyal bahwa dirinya akan menerima mandat dari para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memimpin partai berlambang banteng itu kembali, dalam sambutannya di acara Malam Budaya PDIP di Grand Inna Beach, Bali pada Rabu malam, 7 Agustus 2019. TEMPO/Dewi N Piliang

    Megawati Soekarnoputri memberi sinyal bahwa dirinya akan menerima mandat dari para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memimpin partai berlambang banteng itu kembali, dalam sambutannya di acara Malam Budaya PDIP di Grand Inna Beach, Bali pada Rabu malam, 7 Agustus 2019. TEMPO/Dewi N Piliang

    TEMPO.CO, Jakarta - Empat ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan menyatakan tak terpengaruh dengan isu calon presiden-calon wakil presiden 2024. Mereka mengaku tetap fokus dan menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Ketua DPD PDIP Aceh, Muslahuddin Daud, mengatakan seluruh kader partai banteng di Aceh tegak lurus bahwa keputusan Capres 2024 merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri. Tugas kader, kata dia, ialah menyiapkan struktur dan gerak pemenangan.

    "Sebagai petugas partai, kami siap melaksanakan instruksi agar di lapangan kami siap melaksanakan pemenangan," kata Muslahuddin, dikutip dari keterangan tertulis, Ahad, 31 Oktober 2021.

    Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat mengatakan para kader saat ini fokus melaksanakan instruksi pengurus pusat agar mengonsolidasikan seluruh kekuatan struktur dan kader. Dia menilai isu capres-cawapres yang muncul sekarang merupakan isu yang sengaja digaungkan pihak tertentu untuk mengganggu konsolidasi PDIP.

    Kendati begitu, Rachmat mengatakan DPD PDIP NTB tak terganggu. Ia menyebut partai banteng sudah biasa menghadapi gangguan-gangguan semacam ini.

    "Kalau berusaha diadu domba dengan isu capres itu biasa. Mereka ingin ganggu kami karena kami besar," ucap Rachmat.

    Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan, Andi Ridwan Wittiri memastikan jajarannya tetap tegak lurus menyerahkan keputusan capres-cawapres di tangan Megawati, sesuai amanat kongres.

    "Dan bagi kami sesuai pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau struktur dan lapangan siap, siapa pun capres-cawapresnya kami berjuang dengan penuh keyakinan untuk menang," kata Wittiri.

    Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan akan segera melaksanakan safari politik ke Jabar bagian Selatan. Hal ini demi memperkuat terus konsolidasi pemenangan di sana.

    Ono berujar bagi kader PDIP Jabar soal capres-cawapres tak lebih penting ketimbang konsolidasi struktur, mesin kepartaian, dan pengorganisasian rakyat. Ia juga mengungkit pengalaman Pemilu 2014 saat Megawati memutuskan mencalonkan Jokowi sebagai kandidat presiden enam bulan sebelum pemilihan.

    Tak seperti saat ini, kata dia, saat sejumlah pihak berusaha 'memaksa' partainya buru-buru menetapkan calon. "Dan kami pastikan, relawan di Jabar hanya akan dibentuk setelah keputusan capres-cawapres diambil oleh Ibu Ketua Umum," kata Ono.

    Sejak Sabtu, 30 Oktober 2021, seluruh ketua DPD PDIP berkumpul di Gedung Sekolah Partai yang terletak di Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan. Mereka melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pra-Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dijadwalkan pada 1-3 Desember 2021.

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan semua pernyataan para ketua DPD tersebut membuktikan soliditas partai. Megawati, kata dia, selalu berpesan bahwa menjaga kepercayaan rakyat adalah hal utama.

    Menurut Hasto, menjaga kepercayaan publik itu tak bisa dilakukan dengan pencitraan tokoh saja. Melainkan, ucapnya, mesti dengan kerja konsolidasi dan pengorganisasian di internal PDIP. "Itulah kunci kemenangan kami di 2024," kata Hasto.

    Baca juga: Tanggapi Hasto PDIP, JK Beberkan Keputusan Penting yang Diambil Zaman SBY

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu Satelit Orbit 123 derajat BT dan Kronologi Kekisruhannya?

    Kejaksaan Agung menilai pengelolaan slot satelit orbit 123 derajat BT dilakukan dengan buruk. Sejumlah pejabat di Kemenhan diduga terlibat.