INFO NASIONAL-Transformasi digital menjadi salah satu mandat dari Presiden Joko Widodo khususnya di masa pandemi 2020. Namunpada 2019, Presiden juga sudah menyampaikan lima visi pembangunan Indonesia, yang salah satunyapembangunan sumber daya manusia (SDM.)
“Ternyata dengan pandemi yang memaksa kita beralih dari offline menjadi online, Presiden menyampaikan arahan mengenai pentingnya mengimplementasikan percepatan transformasi digital yang salah satunya mempersiapkan kebutuhan SDM talenta digital,” kata Rizki Amelia, Koordinator Literasi Digital Ditjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo saat menjadi narasumber dalam acara webinar Literasi Digital “Peran Media Dalam Mendukung Pelindungan Data Pribadi”, yang diadakan secara daring, 29 Oktober 2021. Webinar ini diselenggarakan atas kerja sama Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo dan TEMPO Media Group.
Mandat Presiden itu mengharuskan Kemenkominfo melalui Ditjen Aptika bergerak cepat segera melaksanakan percepatan informasi digital tersebut. Salah satunya melalui program nasional literasi digital. “Jadi kami sedang gencar-gencarnya untuk mengimplementasikan kegiatan transformasi digital maupun mempercepat implementasi transformasi digital tersebut,” ujar Kiki, sapaan akrab Rizki Amelia.
Dalam hal ini, kata Kiki, selain sebagai regulator Kemenkominfo juga harus bergerak menjadi fasilitator dan katalisator untuk program literasi digital ini. Jadi, berbicara mengenai regulasi sudah ada UU mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bicara mengenai data pribadi saat ini tengah dibahas RUU Pelindungan Data Pribada (PDP).
“Karena itu, untuk mewujudkan transformasi digital bagaimana kita bisa mengimplementasikan regulasi-regulasi tersebut melalui program nasional literasi, Kemenkominfo bukan hanya sebagai pembuat kebijakan saja tapi juga harus bisa membuat sebuah program, mengimplementasikannya, sehingga semua yang dibutuhkan oleh pemerintah itu terimplementasi dengan baik,” katanya.
Sebagai regulator, Kemenkominfo membuat kebijakan. Kemudian sebagai fasilitator, Kemenkominfo juga sudah menjembatani sebuah program. Dan sebagai katalisator, Kemenkominfo akan mewujudkan SDM masyarakat digital.
“Jadi di Ditjen Aplikasi Informatika ini kami mengajari masyarakat mengenai literasi digital dasar. Dari empat modul literasi digital, ada budaya bermedia digital, etika bermedia digital, cakap bermedia digital, dan aman bermedia digital, yaitu masuk ke dalam bagaimana kita memahami, mengimplementasikan pelindungan data pribadi,” tuturnya.
Salah satu target Ditjen Aptika adalah masyarakat mengetahui dasar data pribadi. Jadi, kehadiran program literasi digital di sini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia betapa pentingnya menyadari bahwa mereka itu harus melindungi data pribadinya. “Karena, data pribadi itu sekarang merupakan alat vital utama bagi kehidupan kita. Apalagi berbicara mengenai dunia digital dan internet, menyebarkan nomor handphone, foto KTP itu sudah menjadi hal yang sangat berbahaya di dunia digital,” ujarnya.
Kemenkominfo melakukan literasi digital sejak 2010 dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, dan lokakarya atau kegiatan-kegiatan offline. “Masuk di 2017, kami baru menggunakan sebuah nama kegiatan literasi digital karena sudah memasuki masa-masa perkembangan internet yang penetrasi penggunanya sudah semakin meningkat,” katanya.
Dengan webinar ini, Kiki berharap indeks literasi digital Indonesia bisa semakin naik. Saat ini,ada 202 juta orang yang menggunakan internet di Indonesia. “Karena itu, kami berharap dengan adanya kegiatan ini, indeks literasi bisa meningkat lagi dari saat ini 3,43 di wilayah Barat, 3,57 wilayah Tengah, dan 3,44 wilayah Timur. Kami berharap di 2024 nanti bisa naik menjadi 5,0, tapi pelan-pelanlah,” katanya.
Karena itu, Kemenkominfo mengharapkan dukungan bukan hanya dari kementerian lain dan DPR saja, tapi juga dari media dan jugafigur publik lainnya untuk terus dapat mengimplementasikan secara bersama berbagai kegiatan literasi digital ini. “Ini penting untuk membantu meningkatkan indeks literasi digital ini di Indonesia,” ujarnya. (*)