Alasan PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Legislatif untuk Anak muda

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. wikipedia.org

TEMPO.CO, Jakarta - Bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka pendaftaran bakal calon legislatif yang menyasar anak-anak muda.

Acara yang diinisiasi bidang kepemudaan PKS ini diluncurkan pada Kamis, 28 Oktober 2021. “Kita buka luas kesempatan tersebut agar semua pihak bisa berpartisipasi baik dalam politik dan membangun bangsa ini,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Ahmad Fathul Bari kepada Tempo, Jumat, 29 Oktober 2021.

Ahmad menjelaskan bahwa partainya ingin menjadikan anak-anak muda sebagai subyek kebijakan. Sebab, pemilih pada Pemilu 2024 nanti akan didominasi generasi milenial dan Z. Sehingga diharapkan kehadiran mereka di kancah politik dapat memenuhi ruang yang selama ini belum terjangkau, untuk melihat kebijakan apa yang tepat untuk mereka.

Sehari setelah diluncurkan, Ahmad mengatakan ada sekitar 400 anak muda yang mendaftar program perekrutan ini melalui link. Nantinya, PKS akan memfasilitasi orientasi hobi atau aktivitas mereka, seperti di bidang kewirausahaan, religi, dan akademik.

Untuk pencalegan, Ahmad menyampaikan bahwa partainya juga meluncurkan PKS Muda Institute. Anak-anak muda yang direkrut akan dikembangkan pandangan dan kemampuannya, serta pemahaman terhadap sistem pemilu agar dapat berkompetisi dengan baik.

“Kita lakukan sekolah kepemimpinan atau sekolah politik agar bisa mengembangkan kemampuan mereka ketika nanti berkompetisi,” ujar Ahmad.

Meski menyasar anak muda, PKS juga aktif menggandeng berbagai kalangan untuk direkrut sebagai kader. Misalnya Mantan juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandi sekaligus pakar ekonomi, Harryadin Mahardika, yang belum lama ini bergabung dengan PKS. 

Baca juga: PKS Sebut Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan Bakal Menyulitkan Rakyat






Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

16 jam lalu

Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.


Mundur dari Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar Singgung Soal Prinsip Politik

1 hari lalu

Mundur dari Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar Singgung Soal Prinsip Politik

Michael Victor Sianipar menyatakan alasannya mundur dari Ketua DPW PSI DKI Jakarta salah satunya adalah soal prinsip politiknya.


Marullah Dicopot dari Sekda Jadi Deputi Gubernur DKI, PKS: Ada Muatan Politik dan Pengaruh Partai Berkuasa

2 hari lalu

Marullah Dicopot dari Sekda Jadi Deputi Gubernur DKI, PKS: Ada Muatan Politik dan Pengaruh Partai Berkuasa

Anggota DPRD DKI dari PKS Nasrullah mengaku tidak tahu-menahu soal pencopotan Marullah sebagai Sekda DKI oleh Heru Budi Hartono.


Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

5 hari lalu

Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

Demokrat menilai AHY memiliki keunggulan ketimbang Ridwan Kamil atau pun Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Anies Baswedan.


Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

5 hari lalu

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.


KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

5 hari lalu

KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

Komisioner KPU mengatakan, putusan MK akan dijadikan rujukan dalam merancang peraturan teknis.


Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

5 hari lalu

Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

PKS menilai setiap warga dan relawan berhak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.


Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

5 hari lalu

Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

Sekjen NasDem Johnny G Plate tak mau berpikir negatif soal adanya penghalangan terhadap safari politik Anies Baswedan.


Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN, PKS: Ini Menunjukkan UU IKN Cacat dan Terburu-buru

7 hari lalu

Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN, PKS: Ini Menunjukkan UU IKN Cacat dan Terburu-buru

Menurut politikus PKS Mardani Ali Sera, usulan revisi UU IKN malah menunjukkan praktik ketatanegaraan yang tidak baik.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

7 hari lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.