TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung krisis politik di Myanmar ketika menghadiri KTT ASEAN ke-39 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 26 Oktober 2021.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyatakan bahwa ASEAN sangat berharap demokrasi melalui proses yang inklusif dapat segera dipulihkan di Myanmar.
Jokowi mengingatkan kembali saat ada pertemuan Leaders Meeting di Jakarta pada 24 April 2021. Ia optimistis bahwa sebagai satu keluarga, ASEAN akan dapat membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya.
“Sayangnya, uluran tangan keluarga ini tidak disambut baik oleh militer Myanmar. Akses yang diminta oleh Utusan Khusus ASEAN sampai saat-saat akhir KTT masih belum diberikan oleh militer Myanmar,” ujar Jokowi seperti dikutip dari keterangan BPMI Sekretariat Presiden, Selasa, 26 Oktober 2021.
Jokowi menuturkan keputusan ASEAN untuk mengundang Myanmar pada tingkat non-politik dan memberikan kesempatan bagi Myanmar guna menyelesaikan isu dalam negerinya terlebih dahulu, merupakan keputusan yang berat namun memang harus dilakukan.
“Di satu pihak kita tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip non-interference, namun di pihak lain, kita juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain dalam Piagam ASEAN, seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah yang konstitusional,” tuturnya.
Keputusan ini juga memberikan ruang bagi ASEAN untuk tetap menjalankan kemajuan-kemajuan, sebagaimana janji kepada rakyat ASEAN. "Namun uluran tangan tetap harus ditawarkan kepada Myanmar, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar," ujar Jokowi.
Baca juga: Myanmar Janji Mau Kerja Sama dengan ASEAN
DEWI NURITA
