Konflik TNI dan KKB Akibatkan Warga Mengungsi, Ini Desakan LBH Papua ke Jokowi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) korban penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) turun dari helikopter milik TNI AD di Lapangan Frans Kaisepo Makodam XVII Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Jumat, 17 September 2021. Sembilan dari 11 tenaga kesehatan Puskesmas Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang yang menjadi korban penyerangan KKB dievakuasi ke Jayapura. ANTARA/Indrayadi TH

    Sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) korban penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) turun dari helikopter milik TNI AD di Lapangan Frans Kaisepo Makodam XVII Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Jumat, 17 September 2021. Sembilan dari 11 tenaga kesehatan Puskesmas Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang yang menjadi korban penyerangan KKB dievakuasi ke Jayapura. ANTARA/Indrayadi TH

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur LBH Papua Emanuel Gobay meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengimplementasikan Undang-Undang Kepalangmerahan untuk menangani warga Pegunungan Bintang yang mengungsi sejak kontak senjata antara kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan TNI-Polri.

    “Pemerintah dan PMI belum maksimal implementasikan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan pelaksana UU Kepalangmerahan,” kata Emanuel dalam keterangannya, Senin, 25 Oktober 2021.

    Emanuel mengatakan, banyak masyarakat sipil di empat distrik di Pegunungan Bintang yang mengungsi dan terpencar hingga ke Papua Nugini. Mereka yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti karena konflik, kata Emanuel, secara langsung menunjukan fakta pelanggaran hak beribadah, hak atas tempat tinggal, hak atas pendidikan, hak atas rasa aman, dan hak atas tanah ulayat.

    Karena itu, ia meminta pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengimplementasikan tugas penemuan, penampungan, pelindungan, dan pengawasan bagi para pengungsi. Emanuel juga meminta Palang Merah Indonesia turun menangani pengungsi di Papua.

    Kepada Komnas HAM, Emanuel meminta agar lembaga tersebut turut memantau pemenuhan hak para pengungsi oleh pemerintah dan PMI.

    Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib mengatakan telah mendapat informasi ihwal adanya serangan besar-besaran di Distrik Kiwirok, Papua, yang diduga dilakukan aparat keamanan gabungan. Mereka diduga menjatuhkan bom lewat helikopter. Ia mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI ditengarai menjatuhkan bom ke perkampungan penduduk.

    Menurut Timotius, pengeboman tersebut terjadi pada 10 Oktober lalu. Akibat peristiwa itu, diperkirakan ratusan hingga ribuan warga sipil terpaksa mengungsi ke hutan, kampung sekitarnya, hingga ke Papua Nugini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fitur Stiker

    Fitur "Add Yours" Instagram dapat mengundang pihak yang berniat buruk untuk menggali informasi pribadi pengguna. User harus tahu bahaya oversharing.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)