Pemerintah Ingin Pemilu 2024 Digelar 15 Mei, Perludem Pertanyakan Simulasinya

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Ilustrasi pemilu. REUTERS

    Ilustrasi pemilu. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Nurul Amalia Salabi, mempertanyakan simulasi yang dilakukan pemerintah hingga mengusulkan agar pemilu 2024 diadakan pada 15 Mei 2024.

    “Saya sendiri belum ketemu simulasi yang dilakukan pemerintah kenapa bisa keluar dengan 3 opsi, 24 April, 9 Mei, 15 Mei. Sekarang pilihan 15 Mei 2024 dari pemerintah,” kata Nurul dalam diskusi, Ahad, 24 Oktober 2021.

    Nurul menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memiliki perhitungan yang matang atas usulan agar hari pemungutan suara Pemilu 2024 diadakan 21 Februari 2024. Pasalnya, berkaca pada 2019, pelaksanaan pemilu serentak juga pilkada cukup rumit dan membebani penyelenggara.

    Menurut Nurul, pemerintah beralasan mau fokus penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional di 2022. Sebab, jika pemilu digelar pada 21 Februari 2024, maka tahapan pemilu juga akan dimulai lebih cepat, yaitu pada 20 Februari 2022. Pemerintah, kata Nurul, menilai tahapan yang panjang akan membuat masyarakat terpolarisasi dan berkonflik terlalu lama, ditambah adanya hoaks.

    Dia mengatakan, disinformasi memang menjadi salah satu bentuk gangguan terhadap pemilu. Namun, hal tersebut bisa diselesaikan jika ada protokol disinformasi yang cepat dan tepat. “Soal hoaks pemilu ada solusinya sendiri. Bukan minta KPU menyelenggarakan hari pemungutan suara yang berdekatan dengan jadwal pemungutan pilkada,” kata dia.

    Jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 hingga kini belum diputuskan. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat bersama Menteri Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu urung menemukan kesepakatan mengenai penentuan tanggal. KPU mengusulkan agar pemungutan suara Pemilu 2024 digelar 21 Februari, sedangkan pemerintah ingin diadakan pada 15 Mei 2024.

    Beberapa fraksi menyatakan tak setuju dengan usulan pemerintah. Misalnya Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Mereka menilai jadwal pemilu tak seharusnya dimundurkan ke bulan Mei lantaran bakal berimpitan dengan tahapan Pilkada 2024.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fitur Stiker

    Fitur "Add Yours" Instagram dapat mengundang pihak yang berniat buruk untuk menggali informasi pribadi pengguna. User harus tahu bahaya oversharing.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)