Jubir Jokowi: Demokrasi di Indonesia Baik-baik Saja

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Salah satu yang paling awal mendapatkan jatah kursi komisaris adalah aktivis Fadjroel Rachman. Fadjroel yang kini menjadi juru bicara presiden tersebut ditunjuk menjadi komisaris utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada September 2015. Pada Kamis, 4 Juni 2020, Fadjroel tak lagi menjadi menjadi komisaris utama di Adhi Karya. Tapi, hanya berselang dua hari, ia ternyata sudah menjadi komisaris di PT Waskita Karya (Persero) Tbk. TEMPO/Subekti

    Salah satu yang paling awal mendapatkan jatah kursi komisaris adalah aktivis Fadjroel Rachman. Fadjroel yang kini menjadi juru bicara presiden tersebut ditunjuk menjadi komisaris utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada September 2015. Pada Kamis, 4 Juni 2020, Fadjroel tak lagi menjadi menjadi komisaris utama di Adhi Karya. Tapi, hanya berselang dua hari, ia ternyata sudah menjadi komisaris di PT Waskita Karya (Persero) Tbk. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Fadjroel Rachman, menolak jika demokrasi di Indonesia dikatakan memburuk di era pemerintahan saat ini.

    "Saya ingin mengatakan demokrasi di Indonesia sedang baik-baik saja," ujar Fadjroel melalui diskusi daring pada Ahad, 24 Oktober 2021.

    Fadjroel menjelaskan bahwa ruang di dalam demokrasi tetap dibuka, sehingga masyarakat hingga kini masih bisa menyampaikan masukan dan kritik kepada pemerintah, di mana kritik dan masukan itu menjadi evaluasi oleh pemerintah.

    "Lembaga demokratisasi terus dikritik, terus memperbaiki diri. Begitupun aparat hukumnya," kata Fadjroel Rachman. Ia mengatakan, masyarakat kini tak dibungkam seperti pada jaman orde baru.

    "Kritik adalah feedback dan diakui sebagai bagian dari upaya memperbaiki demokratisasi di Indonesia," ucap Fadjroel melanjutkan.

    Dosen University of Sydney, Thomas Power, menemukan bahwa demokrasi semakin turun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Thomas memaparkan bahwa ada empat hal yang menjadi indikator penilaian sebuah negara demokratis. Yakni pemilu dan oposisi resmi, lembaga penegakan hukum dan lembaga yudisial yang independen, media yang bebas dan berkualitas, serta oposisi tidak resmi dan ada kesempatan untuk berunjuk rasa.

    "Kalau kami lihat di masa Jokowi, terjadi pelemahan yang cukup pelan tetapi terus terjadi di sekitar indikator," ujar Thomas melalui diskusi daring yang sama. Salah satunya adalah pemerintah yang mulai membatasi dan membubarkan kegiatan kelompok oposisi.

    "Contoh adalah ketika munculnya kelompok #2019GantiPresiden," kata Thomas. Ia menilai, tindakan tersebut disebut sebagai upaya melawan radikalisme. Namun, aksi penolakan dan pembubaran paksa terhadap kelompok oposisi sebelum pemilu 2019 itu menjadi modal untuk medeletigimasi aksi protes pascapemilu. Sebut saja seperti aksi protes RUU KPK, KUHP, dan Omnibus Law.

    Pun dalam proses aksi unjuk rasa itu, kebebasan berekspresi semakin terancam. Sebab, demonstrasi dibubarkan secara paksa dan para demonstran menghadapi kekerasan aparat.

    Kemunduran demokrasi Indonesia ini juga terekam dalam laporan The Economist Intelligence Unit tentang Laporan Indeks Demokrasi 2020. Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3, menurun dari skor tahun sebelumnya sebesar 6,48. Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia selama 14 tahun terakhir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fitur Stiker

    Fitur "Add Yours" Instagram dapat mengundang pihak yang berniat buruk untuk menggali informasi pribadi pengguna. User harus tahu bahaya oversharing.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)