Kepala Desa Rohul Pungli Surat Tanah, Berapa Warga Diketok Per Persil?

Reporter:
Editor:

S. Dian Andryanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Ilustrasi pungli. Shutterstock.com

    Ilustrasi pungli. Shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Pungutan liar (pungli) dapat terjadi diberbagai sektor, salah satunya dalam proses mengurus surat tanah. Pungli sudah menjadi permasalahan bersama. Bahkan Presiden Joko Widodo, pernah memerintahkan Kapolri untuk menuntaskan kasus pungli yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara beberapa bulan lalu. 

    Kepala desa (kades) Rokan Hulu (Rohul) dilaporkan melakukan pungli ketika warganya mengurus persuratan tanah. Hal ini berawal saat polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai pungli yang dilakukan kades Rokan Hulu ini. Pungli dilakukan pada pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat keterangan Ganti Kerugian (SKGR) di kantor Desa Rokan Hulu.

    Kemudian, Tim Unit III Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse dan Kriminal (Tipidkor Satreskrim) Polres Rohul melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). OTT ini dilakukan untuk menangkap kepala desa di Kabupaten Rokan Hulu.  

    “Ini merupakan tindak lanjut dari keluhan dan pengaduan warga ke Polres Rohul tentang proses pembuatan SKRT dan SKGR, yang setiap persilnya dipungut biaya RP2 juta oleh pelaku,” kata Kaporles Rohul AKBP Wimpi dikutip dari laman langgam.id mitra media Teras.id, pada 21 Oktober 2021.

    Petugas sebenarnya telah menyelidiki kantor desa Rokan Hulu. Para petugas menemukan barang bukti berupa 10 persil dengan satuannya dihargai Rp 2 juta Oleh karena itu, petugas menemukan sejumlah uang mencapai Rp 20 juta dalam kegiatan OTT ini. Sehingga kepala desa dan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, bersamaan dengan pernyataan dari para saksi.

    Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh para saksi, pengadilan akhirnya menjerat pelaku pungli oleh kepala desa ini dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 12 Huruf E yang kemudian diubah dengan Undang-Undangan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP. Jerat pidana ini membuat pelaku harus dipenjara selama 20 tahun dan pidana denda maksimal Rp 1.000.000.000,00.

    JACINDA NUURUN ADDUNYAA 

    Baca: Mahfud MD Klaim Pungutan Liar Sudah Sangat Berkurang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fitur Stiker

    Fitur "Add Yours" Instagram dapat mengundang pihak yang berniat buruk untuk menggali informasi pribadi pengguna. User harus tahu bahaya oversharing.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)