TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan kemiskinan ekstrem dan kemiskinan tidak akan selesai hanya dengan pemberian bantuan sosial (bansos). "Upaya pemberdayaan ekonomi juga harus ikut digerakkan dalam upaya penyelesaian kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah," kata Ma’ruf di acara Halal Trade Forum di Trade Expo Indonesia (TEI) 2021 melalui konferensi video dari Jakarta, Jumat, 22 Oktober 2021.
Menurut Ma’ruf Amin pemberian bansos harus dibarengi dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat dengan kondisi miskin dan miskin ekstrem tersebut, lanjut Ma'ruf, perlu mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. "Di sinilah peran penting UMKM yang selama ini telah berperan menjadi tulang punggung perekonomian nasional," kata Ma’ruf.
Soal penyelesaian kemiskinan ekstrem, Wapres telah melakukan kunjungan kerja ke tujuh provinsi yang 35 kabupatennya menjadi daerah prioritas dalam pencapaian angka miskin esktrem nol persen di akhir 2021. Provinsi-provinsi itu ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Setiap provinsi terdapat lima kabupaten prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem.
Dalam kunjungannya, Wapres mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait. "Saya juga mengamati pentingnya kehadiran pemerintah dan pihak swasta melalui kebijakan yang holistik dan komprehensif," katanya.
Seluruh kebijakan dalam rangka penyelesaian kemiskinan ekstrem tersebut, kata Wapres, harus utuh dan tidak terpisahkan secara sektoral sehingga target miskin ekstrem nol persen dapat tercapai. "Serta harus memberikan peran kepada para pemangku kepentingan dan sesuai dengan karakter dan keunggulan masing-masing daerah," ujar Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Ma'ruf Amin Bahas Kemiskinan Ekstrem dengan Kepala Daerah di Papua
