TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung pemerintah dalam memerangi aksi mafia tanah di Indonesia. Sebab, konflik sengketa atau perebutan lahan yang kerap terjadi saat ini, merupakan bom waktu dari persoalan yang tidak diselesaikan secara serius di masa lalu.
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo meminta seluruh pemangku kepentingan seperti Kementerian ATR/BPN dan Polri agar dapat meningkatkan sinergi dan bekerja lebih serius. Ia menilai, perlu ada upaya perbaikan yang progresif dan fokus pada upaya memberantas mafia tanah.
"Sebetulnya langkah Presiden menjadikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setingkat kementerian serta menggabungkannya dengan urusan tata ruang sudah tepat. Namun sayangnya, belum ada catatan prestasi BPN yang cukup signifikan dalam sejak pelembagaan itu berjalan, yang menunjukkan kesungguhan pemberantasan mafia tanah ini," ujar Hasto melalui keterangan tertulis pada Jumat, 22 Oktober 2021.
Hasto mengatakan, persoalan tanah saat ini bukan hanya terjadi pada di daerah, namun juga muncul di perkotaan. Banyak tanah yang tidak termanfaatkan bahkan pada area bisnis di Jakarta akibat sengketa kepemilikan.
”Banyak kerugian dari sengketa kepemilikan tanah di Jakarta, misalnya, siapa yang membayarkan pajak tanah tersebut? Selain itu, tanah-tanah tersebut sebetulnya bisa digunakan untuk membangun fasilitas yang bermanfaat serta menyerap tenaga kerja," kata Hasto.
LPSK, kata Hasto, saat ini kerap mendapatkan permohonan perlindungan kasus-kasus yang disebabkan sengketa lahan dan sepak terjang mafia tanah. Konflik tanah acapkali menyebabkan orang mendapatkan ancaman hingga mengalami kekerasan seperti penganiayaan dan penyiksaan.
”Sebagai representasi negara untuk melindungi saksi dan korban, kami siap memberikan perlindungan bagi warga yang menjadi korban akibat mafia tanah tersebut," kata Hasto.
