Anggota DPR Dorong Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi pada November

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Sejumlah anggota DPR saat mengikuti rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 September 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sejumlah anggota DPR saat mengikuti rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 September 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan mendorong RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) disahkan pada November 2021. Ini mengingat urgensi perlindungan data pada era digitalisasi sekarang ini.

    "November besok adalah kesempatan terakhir kami selama 25 hari kerja untuk menentukan apakah kami akan meloloskan rancangan undang-undang ini atau tidak," kata Farhan dalam diskusi daring mengenai perlindungan data konsumen di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2021.

    Farhan mengatakan RUU PDP telah melalui proses pembahasan di badan legislasi, badan musyawarah, hingga rapat paripurna DPR namun belum bisa mengesahkannya menjadi undang-undang.

    Sementara, menurutnya, regulasi mengenai perlindungan data pribadi semakin diperlukan belakangan ini agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan.

    Farhan mencontohkan kasus pinjaman online atau pinjol yang dapat mengakses nomor kontak di ponsel debiturnya dan menghubungi kontak tersebut untuk menagih utang. Dia mengatakan hal tersebut termasuk dalam melanggar perlindungan data pribadi.

    Dia juga menerangkan perlindungan data pribadi bisa bermacam jenisnya. Farhan juga mengambil contoh pihak mal atau pusat perbelanjaan yang bisa mengirim SMS atau pesan WhatsApp pada ponsel seseorang yang sedang berada di lokasi yang sama juga dinilai bisa melanggar perlindungan data pribadi.

    Selain itu, Farhan juga menerangkan data pribadi sifatnya juga bisa nonelektronik seperti formulir kertas yang berisi identitas diri untuk keperluan administrasi, namun kertas tersebut bisa berakhir digunakan ulang untuk keperluan lain.

    "Perlindungan data pribadi ini merupakan sebuah bentuk undang-undang yang sebetulnya sifatnya sangat futuristik, tapi harus diputuskan sekarang. Kalau tidak diputuskan sekarang menunggu perkembangan demi perkembangan lama-lama tidak akan pernah jadi itu undang-undang," katanya.

    Menurutnya, penggunaan data pribadi oleh berbagai pihak seperti industri sebagai komoditas ekonomi maupun akademisi untuk kepentingan harus diawasi dan bisa dipertanggungjawabkan.

    "Untuk itu, memang dibutuhkan sebuah political will yang kuat dari pemerintah dan DPR RI agar undang-undang ini segera diberlakukan," kata Farhan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fitur Stiker

    Fitur "Add Yours" Instagram dapat mengundang pihak yang berniat buruk untuk menggali informasi pribadi pengguna. User harus tahu bahaya oversharing.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)