Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2 Tahun Jokowi - Ma'ruf: CSIS Ingatkan Pengkritik Pemerintah Tak Boleh Dihantam

image-gnews
Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Wapres Ma'aruf Amin saat tiba dalam Upacara Ziarah Nasional Ziarah Nasional dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan 2020 di Taman Makam Pahlawan, Jakarta, 10 November 2020. Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Wapres Ma'aruf Amin saat tiba dalam Upacara Ziarah Nasional Ziarah Nasional dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan 2020 di Taman Makam Pahlawan, Jakarta, 10 November 2020. Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Vermonte, menilai publik yang kritis terhadap pemerintah bukan berarti membenci. Hal ini disampaikan Philips menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang dua tahun pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.

"Survei ini menjelaskan bahwa kalau masyarakat kritis atau tidak puas itu bukan berarti membenci," kata Philips dalam acara rilis survei SMRC, Selasa, 19 Oktober 2021.

Dari temuan ini, Philips meminta agar orang-orang yang berseberangan dengan Jokowi secara politik tak mengeksploitasi kritisisme masyarakat sedemikian rupa. Di sisi lain, ia juga meminta agar para pendukung Jokowi atau pemerintah tak merespons suara kritis atau kritik secara berlebihan.

"Jika masyarakat kritis juga tidak boleh dihantam cepat-cepat. Karena apa, mereka bukan membenci," ujarnya.

Hasil survei SMRC pada September 2021 mencatat tingkat kepuasan atau approval rating terhadap Presiden Jokowi sebesar 68,5 persen. Secara demografi, tingkat kepuasan paling rendah ada pada warga yang berusia lebih muda, berpendidikan lebih tinggi, dan berpendapatan lebih besar.

Survei ini digelar pada 15-21 September 2021 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak. Response rate sebesar 981 responden atau 80 persen. SMRC menyebut margin of error surveinya plus minus 3,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Philips mengatakan demografi itu merupakan kelompok masyarakat kelas menengah. Mereka, kata dia, kemungkinan tak termasuk penerima bantuan sosial dari negara dan lebih independen secara ekonomi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Philips, kelompok muda, terdidik, dan berpendapatan besar ini penting bagi demokrasi. "Bahwa mereka kritis, sudah seharusnya begitu. Memang orang-orang yang tidak bergantung kepada negara secara ekonomi, itulah yang dianggap penting untuk menciptakan masyarakat yang balance," ucap dia.

Kendati kritis, Philips melanjutkan, kelompok masyarakat ini rasional dalam menilai kebijakan pemerintah. Ia berpendapat banyak di antara mereka yang menyatakan mendukung dan tetap puas dengan kinerja pemerintah.

Dia mencontohkan, dari 24,8 persen yang menilai penegakan hukum dalam kondisi buruk, sebanyak 47 persen di antaranya menyatakan sangat atau cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi secara umum. Begitu pula dari 48,2 persen yang menilai pemberantasan korupsi semakin buruk, yang tetap puas terhadap kinerja Jokowi - Ma'ruf Amin secara umum sebesar 58 persen.

Menurut Philips, ini menandakan bahwa masyarakat bisa memilah-milah isu sebelum menilai kinerja pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin. "Satu kebijakan tidak bisa membuat penilaian terhadap seluruh kebijakan kolaps, atau (penilaian) yang baik tidak menghilangkan kritisisme terhadap kebijakan yang lain," kata Direktur Eksekutif CSIS.

Baca juga: Rapor 2 Tahun: Jokowi - Ma'ruf Dinilai Tak Berkomitmen Jaga Demokrasi 

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

55 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

2 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

3 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

3 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

4 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

4 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

4 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.


Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

5 jam lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.


Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

6 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?


Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

7 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

Bawaslu RI menyatakan tindakan Presiden Jokowi yang membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran tidak melanggar netralitas.