TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Achmad Baidowi menolak usulan pembubaran Kementerian BUMN. Usul itu sebelumnya dilontarkan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Maman Abdurrahman.
"Fraksi PPP menyatakan menolak usulan pembubaran Kementerian BUMN," kata Baidowi yang juga anggota Komisi BUMN DPR ini dalam keterangan tertulis, Senin, 18 Oktober 2021.
Baidowi juga menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo untuk tak memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN yang merugi. Menurut dia, ucapan itu justru dukungan kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang tengah melakukan pembenahan fundamental dalam pengelolaan perusahaan pelat merah.
"Bahkan beberapa BUMN yang merugi langsung ditutup," ucapnya.
Baidowi tak sepakat dengan usulan Maman agar BUMN dimasukkan ke kementerian teknis. Maman sebelumnya menyebut hal itu demi menghindari sikap politik yang mendua dari direksi perusahaan BUMN ke Kementerian BUMN dan kementerian teknis.
Baidowi menganggap hal tersebut justru rawan politisasi dan konflik kepentingan. Sebab, kata dia, kementerian teknis justru banyak dipimpin menteri-menteri dari partai politik.
"Kementerian teknis banyak yang berasal dari kalangan parpol, sehingga nantinya juga akan menjadi sasaran tembak," kata Baidowi.
Menurut Baidowi, yang perlu dilakukan adalah terus melakukan pembenahan terhadap BUMN. Termasuk merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang saat ini tengah disusun draf revisinya.
"PPP lebih mendorong selesaikan revisi UU BUMN sehingga secara regulasi ada pembenahan," kata dia.
Maman Abdurrahman mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan dan diubah menjadi badan atau super holding di bawah kementerian teknis. Menurut Maman, hal ini perlu agar program kementerian teknis dan perusahaan BUMN bisa selaras dan memiliki sistem kontrol satu pintu.
Maman menilai keberadaan Kementerian BUMN menjadi akar masalah sulitnya perusahaan negara untuk maju. Kementerian BUMN, kata dia, menyebabkan hilangnya kultur profesionalisme lantaran sifatnya yang politis serta memicu dualisme kepemimpinan dengan kementerian teknis.
Dia mengatakan para direksi perusahaan pelat merah akan lebih tunduk kepada Kementerian BUMN. Sebab, posisi mereka ditentukan oleh kementerian tersebut. Padahal, teknis dan operasionalisasi mereka sehari-hari bersama dengan kementerian teknis.
