TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar data kemiskinan ekstrem 2022-2024 bisa terus dimutakhirkan dan semakin akurat. Ia mengatakan data rumah tangga miskin ekstrem yang ada saat ini masih belum sempurna.
“Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada 2022 sampai 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” kata Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Ahad, 17 Oktober 2021.
Hari ini, Ma'ruf memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021, di Rumah Jabatan Gubernur, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Adapun rapat ini dihadiri oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan para bupati dari 5 kabupaten yang merupakan sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021, yaitu Kabupaten Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Tengah, Rote Ndao, dan Timor Tengah Selatan.
jumlah rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di NTT mencapai 212.672 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 89.410 RT.
Jumlah tersebut tersebar di Sumba Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 17,47 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 45.550 jiwa; Timor Tengah Selatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 17.30 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 81.180 jiwa; Rote Ndao dengan tingkat kemiskinan ekstrem 16,21 persen jumlah dan penduduk miskin ekstrem 28.720 jiwa; Sumba Tengah dengan tingkat kemiskinan ekstrem 21,51 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 15.820 jiwa; serta Manggarai Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 15,43 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 44.630 jiwa.
Ma'ruf mengatakan rapat di NTT kali ini merupakan titik akhir dari rangkaian kunjungan kerja ke tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021. Enam provinsi lain yakni Bandung Jawa Barat, Surabaya Jawa Timur, Semarang Jawa Tengah, Ambon Maluku, Manokwari Papua Barat, dan Jayapura Papua.
Ia mengingatkan target Presiden Joko Widodo adalah menjadikan kemiskinan ekstrem di Indonesia 0 persen pada akhir 2024. “Bapak Presiden telah menetapkan target kemiskinan ekstrem harus dapat dihilangkan pada akhir tahun 2024,” kata Ma'ruf.
Pada kesempatan ini, ia menekankan bahwa anggaran bukanlah isu utama dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem. Tantangan sebenarnya, menurut Ma'ruf, adalah bagaimana membuat program pemerintah agar tepat sasaran.
“Tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program tadi, baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem yang ada di lima wilayah kabupaten prioritas tersebut,” kata Ma'ruf Amin.
Baca juga: Ma'ruf Amin Sebut Balai Latihan Kerja Komunitas akan Tingkatkan Kualitas SDM Papua