Puan Maharani Minta Pemilik Pinjaman Online Ilegal Dijerat Hukum

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Tersangka dihadirkan pada keterangan pers terkait pengungkapan jaringan sindikat pinjaman online ilegal di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 15 Oktober 2021. Dalam pengungkapan tersebut polisi berhasil mengamankan barang bukti monitor, modem pool serta menangkap sejumlah tersangka pada delapan lokasi di wilayah Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Tersangka dihadirkan pada keterangan pers terkait pengungkapan jaringan sindikat pinjaman online ilegal di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 15 Oktober 2021. Dalam pengungkapan tersebut polisi berhasil mengamankan barang bukti monitor, modem pool serta menangkap sejumlah tersangka pada delapan lokasi di wilayah Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meminta agar penindakan hukum atas kejahatan pinjaman online ilegal harus menjerat sampai ke pemilik atau pemodalnya.

    “Penindakan jangan sampai terhenti sampai di operator atau pekerjanya, tapi harus sampai bos atau pemiliknya,” kata Puan dalam keterangannya, Sabtu, 16 Oktober 2021.

    Puan mengatakan, jika penindakan hanya sampai di operator, tidak akan ada efek jera untuk para pemiliknya. Juga ada kemungkinan mereka akan kembali membuka pinjol ilegal dengan merekrut pekerja baru.

    Puan juga mendorong agar praktik pinjaman online ilegal ditumpas hingga ke akar-akarnya, agar tidak ada lagi jeritan rakyat yang data pribadinya disalahgunakan dan diintimidasi.

    Politikus PDI Perjuangan ini mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta Kementerian Kominfo menyetop sementara izin pinjol baru untuk meminimalisasi penyalahgunaan layanan aplikasi digital tersebut.

    Lewat momen tersebut, Puan mengajak pemerintah untuk menyelesaikan rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi demi mencegah penyalahgunaan data pribadi warga, dan menghukum pelakunya lebih berat. Sebab, pelaku pinjol ilegal hanya dijerat dengan KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen.

    Puan juga mendorong pemerintah untuk terus menggencarkan literasi digital dan literasi keuangan ke masyarakat, dalam rangka pencegahan dari jeratan utang dari praktek pinjol, baik yang ilegal maupun tidak.

    “Kalau pencegahan dan penindakan bisa berjalan bersamaan, masyarakat akan semakin terlindungi dari jeratan lintah darat digital ini,” ucap Puan Maharani.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fitur Stiker

    Fitur "Add Yours" Instagram dapat mengundang pihak yang berniat buruk untuk menggali informasi pribadi pengguna. User harus tahu bahaya oversharing.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)