Bareskrim Polri Tangkap 7 Pelaku Usaha Pinjol Ilegal, 2 WNA Jadi Buron

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Suasana penggerebekan kantor pinjaman online (pinjol) ilegal di Cengkareng, Jakarta Barat, 13 Oktober 2021. Penggerebekan kantor pinjol itu bermula dari laporan masyarakat yang melaporkan adanya sindikat pinjol yang mengancam keselamatan warga.  Dok. Humas Polres Jakpus

    Suasana penggerebekan kantor pinjaman online (pinjol) ilegal di Cengkareng, Jakarta Barat, 13 Oktober 2021. Penggerebekan kantor pinjol itu bermula dari laporan masyarakat yang melaporkan adanya sindikat pinjol yang mengancam keselamatan warga. Dok. Humas Polres Jakpus

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Polri menangkap tujuh orang pelaku usaha pinjaman daring ilegal atau sering disebut pinjaman online alias pinjol ilegal. Total ada sembilan orang pelaku, namun dua di antaranya melarikan diri. 

    "Yang buron itu adalah dua warga negara asing berperan sebagai operator dan pendana kreditur tak resmi," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus  Bareskrim Brigadir Jenderal Helmy Santika melalui konferensi pers daring, Jumat, 15 Oktober 2021. 

    Helmy menuturkan penangkapan berawal dari laporan masyarakat pada 6 September lalu. Saat itu korban mengajukan pinjaman sebesar Rp 1 juta, tapi hanya cair Rp 600 ribu. Selama periode peminjaman, korban kerap diancam dan dilecehkan seksual secara verbal. Dari laporan itu lah polisi menyelidiki dan menangkap ketujuh pelaku di lokasi terpisah. 

    Dari penangkapan itu penyidik menyita 121 unit modem yang digunakan sebagai transisi penawaran dan penagihan pinjaman daring ilegal. Selain itu, ada juga 171 unit CPU Komputer, delapan layar monitor, delapan laptop, 13 ponsel, serta satu box berisi 500 simcard seluler. 

    Seluruh pelaku dijerat dengan Pasal 45B Jo Pasal 29 dan/atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan/atau Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) dan/atau Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang R.I. No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 311 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

    "Dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar," kata Helmy mengenai kejahatan pinjol ilegal tersebut. 

    ANDITA RAHMA

    Baca Juga: Ungkap Pinjol Ilegal, Polda Jawa Barat Tangkap 89 Orang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 3 selama Nataru Batal, Ini Aturan Baru yang Diterapkan

    Rencana PPKM Level 3 di seluruh tanah air selama Natal dan Tahun baru telah batal ditetapan. Gantinya, ada aturan baru pengganti pada periode Nataru.