TEMPO.CO, Jakarta – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyatakan bahwa munculnya buzzer pada situasi politik sekarang memicu munculnya pertarungan narasi yang dinilai tidak sehat.
Narasi tidak sehat, kata dia, dititikberatkan pada penggiringan opini publik tanpa adanya perdebatan yang sehat. Dalam penjelasannya, ia menyebut bahwa seharusnya perdebatan publik yang sehat dilakukan dengan data ilmiah, berdasarkan bukti, dapat diukur, obyektif, dan melibatkan keahlian spesifik.
“Buzzer bisa mengemas sedemikian rupa informasi sehingga hal-hal yang ilmiah tidak (dianggap) relevan lagi dalam konteks kebijakan publik,” kata Koordinator ICW Adnan dalam diskusi daring pada Kamis, 14 Oktober 2021.
Menurutnya, fenomena buzzer ini seringkali dilakukan dengan penggiringan opini publik terkait berbagai isu kebijakan publik dan politik dengan mengarah pada sisi emosional personal dan sentimentil dari para pengguna jejaring sosial. Langkah ini akan memberikan buzzer lebih cepat memperoleh dukungan dari publik.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Wijayanto menjelaskan definisi dari buzzer. “(yaitu) akun palsu di media sosial yang mempengaruhi opini publik terkait suatu isu tertentu,” ujarnya.
Oleh karena itu, ujar Wijayanto, pengaruh manipulasi buzzer dapat dihindari apabila publik telah mengetahui ciri-cirinya. Menurutnya, ciri ini utamanya berupa kemunculan banyaknya narasi yang mengandung unsur tema serupa di media sosial. Oleh karena itu, pengguna media sosial perlu berhati-hati dalam menyerap informasi dari narasi tersebut.
AQSHAL RAIHAN | MAGANG
