Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konsultasi Publik tentang Harga Patokan Ikan Masih Berlangsung

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL- Sejumlah kalangan membahas peraturan perundang-undangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tentang Harga Patokan Ikan (HPI) dan produktivitas kapal penangkapan ikan di Media Center Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis, 14 Oktober 2021. Para pelaku usaha perikanan tangkap, nelayan tradisional, akademisi dan asosiasi perikanan memberikan beberapa masukan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Ikan Muhammad Zaini menuturkan ada dua rancangan peraturan yang tengah disusun yaitu Rancangan PP tentang Penangkapan Ikan Terukur serta Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Sistem Kontrak.

Hingga saat ini KKP tetap melakukan pengkajian dan konsultasi publik terkait peraturan perundang-undangan PNBP HPI dan produktivitas kapal penangkapan ikan. “Kami juga gelar pertemuan lapangan di banyak wilayah nelayan seperti di Muara Baru, Belawan, Cilacap, Pelabuhan Ratu, Probolinggo dan lain-lain," ujar Asisten Khusus Menteri KP Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto.  

Sebelumnya, pemungutan PNBP  hanya di mekanisme praproduksi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85/2021 menyatakan ada tiga formula penarikan PNBP yaitu penarikan pra-produksi, pasca-produksi dan sistem kontrak. Diharapkan formulasi penarikan PNBP Pasca Produksi akan tetap mengedepankan rasa keadilan sehingga jumlah PNBP yang dibayarkan sesuai  hasil tangkapan ikan dari laut.

Variabel HPI dapat mencerminkan kondisi perikanan. Peraturan baru  untuk pra produksi ini berupa ekstensifikasi pungutan terhadap ukuran kapal penangkap ikan, tarifnya sama dengan sebelumnya, namun jangkauan dapat lebih luas. Kapal dengan bobot 5-60 GT dikenakan tarif 5 persen, Kapal 60-1.000 GT tarifnya 10 persen sedangkan Kapal diatas 1.000 GT tarifnya 25 persen. “Penarikan PNBP pra produksi berlaku sampai 31 Desember 2022, setelah itu berlaku penarikan pasca produksi,” ujar Plt Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Trian Yunanda

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia mengharapkan agar regulasi ini tak lagi membuat kapal-kapal nelayan berbendera Indoensia jago kandang tapi dapat menggarap perikanan di kawasan Samudera Hindia. Karena itu KKP berharap dapat meningkatkan sumber daya manusia yang sangat besar di wilayah bahari ini termasuk infrastruktur pelabuhan dan jumlah perahu mesin nelayan tangkap ikan.

Diskusi terbuka ini merupakan respon dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang melakukan pemutakhiran HPI sesuai PP 85 Tahun 2021.  HPI sebelumnya yang dinilai tidak relevan lagi karena menggunakan basis data 10 tahun lalu. Trenggono memaparkan awal Oktober  lalu bahwa  tingkat kesejahteraan nelayan masih sama seperti tahun 2011. Dengan pemutakhiran HPI, diharapkan program pemberdayaan jauh lebih akurat untuk memajukan nelayan.

Kontribusi PNBP perikanan tangkap pada pendapatan negara relatif masih kecil. Capaian PNBP SDA Perikanan di 2020 misalnya, berkisar Rp 600 miliar. Padahal, nilai produksi perikanan tangkap sebesar Rp 220 triliun. Dengan demikian, PP 85/2021 menjadi instrumen utama untuk mengoptimalkan nilai pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia.

Hasil PNBP perikanan ini akan disalurkan kembali untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan termasuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan, pemberian jaminan sosial kepada nelayan dan ABK, serta memberi dukungan teknologi untuk kapal nelayan. Sekjen Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Dwi Agus Siswa Putra mengharapkan regulasi baru akan meningkatkan pendapatan nelayan (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

9 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

9 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

10 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

10 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

23 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Produksi Garam Nasional Lampaui Target

29 hari lalu

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

32 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

38 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida secara resmi membuka KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, Minggu (17/12).
Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.


Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

52 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, membahas rencana program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

Nilai investasi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia pada 2023 mencapai Rp 9,56 triliun. Cina menjadi investor asing terbesar Indonesia.