Ini Alasan Beberapa Eks Pegawai KPK Bikin Partai Politik

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • 57 orang pegawai KPK yang tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), meletakkan kartu identitas pegawai di trotoar dan resmi berpamitan serta keluar dari kantor KPK, Jakarta, Kamis, 30 September 2021. Surat Keputusan pemberhentian pegawai itu ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada 13 September 2021. TEMPO/Imam Sukamto

    57 orang pegawai KPK yang tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), meletakkan kartu identitas pegawai di trotoar dan resmi berpamitan serta keluar dari kantor KPK, Jakarta, Kamis, 30 September 2021. Surat Keputusan pemberhentian pegawai itu ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada 13 September 2021. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Pegawai KPK Rasamala Aritona mengatakan ingin membuat partai politik. Dia mengatakan terpikir untuk memberi nama partai itu Partai Serikat pembebasan.

    "Kalau mau bikin perubahan yang punya dampak besar, partai politik adalah salah satu kendaraan strategis," kata Rasamala, lewat keterangan tertulis, Kamis, 14 Oktober 2021.

    Rasamala mengatakan ada peluang besar untuk membangun partai politik yang bersih, berintegirtas dan akuntabel. Dia mengatakan sedang mendiskusikan rencananya itu dengan sejumlah kawan. Mereka, kata dia, juga ingin mendapatkan masukan dari sejumlah tokoh bangsa. "Kami lihat dulu," kata dia.

    Mantan pegawai Biro Hukum KPK ini mengakui tak mudah mendirikan parpol. Syarat pendirian parpol rumit. Meski demikian, bila terwujud, Rasamala meyakini partai itu bisa mendorong perubahan bagi Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi. "Layak dicoba," kata dia.

    Mantan pegawai KPK lainnya, Lakso Anindito mengatakan ide Partai Serikat Pembebasan muncul karena aspirasi masyarakat seakan menghadapi jalan buntu. Dia menganggap partai bisa menjadi wacana alternatif untuk mengatasi kebuntuan itu. "Partai Serikat Pembebasan diharapkan dapat menghadirkan wacana percontohan dalam isu integritas dan mimpi tata kelola kekuasaan yang akuntabel," kata dia.

    Baca juga: Dipecat Karena TWK, Eks Pegawai KPK Kerja Serabutan-Jadi Kenek Bangunan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kereta Cepat Jakarta - Bandung: Sembilan Tahun Perjalanan hingga Bengkak Biaya

    Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung jadi pembicaraan publik karena muncul cost overrun. Jokowi lantas meneken Perpres untuk mendukung proyek itu.