Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bupati Kukar Bentuk Tim Tertibkan Aset Pemkab

image-gnews
Bupati Kukar H Edi Damansyah
Bupati Kukar H Edi Damansyah
Iklan

INFO NASIONAL – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menertibkan sejumlah aset bergerak maupun tidak bergerak. Bupati Kukar Edi Damansyah membentuk tim yang fokus untuk melakukan pengawalan terhadap proses penertiban tersebut. 

Melalui Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Pemkab Kukar telah membentuk tim penertiban aset daerah y ang diketuai oleh Asisten III. Tugas tim bukan hanya menertibkan benda bergerak atau aset bergerak saja berupa kendaraan, melainkan juga aset tidak bergerak seperti rumah dinas.

Pekerjaan tim penertiban di lapangan tentunya banyak menemukan berbagai halangan, termasuk ketika berhadapan dengan pensiunan yang memiliki kedekatan secara emosional. Hanya saja, proses penertiban yang juga turut langsung dikomandoi oleh Sekretaris Kabupaten Kukar dilakukan dengan prosedur yang jelas.

“Mengacu pada perundang-undangan, surat kita berikan melalui pemberitahuan pertama, kedua dan ketiga, setelah itu langsung kita tindak sebagaimana seperti yang diatur dalam Permendagri 19 terkait akuisisi dan pengembalian aset-aset bergerak maupun tidak bergerak yang masih dipegang oleh eks pejabat,” kata Edi Damansyah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemkab Kukar pun melakukan penghapusan aset dengan melakukan lelang sejumlah kendaraan operasional pemerintah, termasuk ratusan unit kendaraan roda dua dan empat yang telah berhasil dilakukan penertiban.

Sementara untuk aset yang masih layak digunakan akan didistribusikan untuk dimanfaatkan. Penertiban aset ini juga yang menjadi alasan Pemkab Kukar terus mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). (*)

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPKH Raih Opini WTP 5 Kali Berturut-Turut dalam Laporan Keuangan Haji

59 hari lalu

BPKH Raih Opini WTP 5 Kali Berturut-Turut dalam Laporan Keuangan Haji

BPKH kembali mendapat Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2022.


Laporan Keuangan Kementan Diapresiasi BPK

59 hari lalu

Laporan Keuangan Kementan Diapresiasi BPK

BPK menyatakan bahwa sebanyak 80,52 persen laporan yang sudah ditindaklanjuti BPK sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan.


Komitmen Kepatuhan Jalankan Aturan, Kemendag Raih Opini WTP

12 Juli 2023

Komitmen Kepatuhan Jalankan Aturan, Kemendag Raih Opini WTP

Kemendag telah menerima opini WTP untuk kesebelas kalinya dari BPK.


BPK Minta Presiden Jokowi Ingatkan Semua Menteri Follow Up Hasil Pemeriksaan

26 Juni 2023

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Juni 2023. ANTARA/Indra Arief Pribadi
BPK Minta Presiden Jokowi Ingatkan Semua Menteri Follow Up Hasil Pemeriksaan

BPK menyampaikan 669.268 rekomendasi hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk BUMN dan BUMD.


Jokowi Bilang Laporan Keuangan WTP Bukan Prestasi, tapi Kewajiban

26 Juni 2023

Presiden Joko Widodo bersama Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono saat meninjau Pasar Pal Merah, Jakarta, Senin 26 Juni 2023. Kunjungan ke pasar merupakan agenda rutin Jokowi dan menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 H. Memantau harga kebutuhan pokok dan dampaknya baik untuk pedagang dan masyarakat. TEMPO/Subekti.
Jokowi Bilang Laporan Keuangan WTP Bukan Prestasi, tapi Kewajiban

Menurut Jokowi, sudah kewajiban para menteri dan para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab.


Rapat Paripurna Memperingati Ulang Tahun Jakarta, Ketua DPRD Singgung Opini WTP dari BPK

22 Juni 2023

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi saat rapat paripurna HUT DKI Jakarta, Kamis (22/6/2023). ANTARA/Walda
Rapat Paripurna Memperingati Ulang Tahun Jakarta, Ketua DPRD Singgung Opini WTP dari BPK

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta ke-496. Ketua DPRD DKI menyinggung soal opini WTP.


Respons DPRD DKI soal BPK yang Temukan Rp197 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Mandek

3 Juni 2023

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Respons DPRD DKI soal BPK yang Temukan Rp197 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Mandek

Begini respons DPRD DKI Jakarta BPK yang Temukan Rp197 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Mandek


DKI Jakarta Raih WTP Keenam Kali dari BPK, Tapi Ada 4 Temuan dari KJP Plus hingga Aset Tak Wajar

2 Juni 2023

Warga berbelanja kebutuhan pokok saat kegiatan program pangan murah di Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022. Pemprov DKI Jakarta menggelar program pangan murah bertujuan untuk meningkatkan gizi anak dan warga golongan tertentu pemegang KJP Plus, kartu pekerja, kartu lansia Jakarta, PPSU, PHL, PJLP setara UMP, serta penghuni rusun pemda. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DKI Jakarta Raih WTP Keenam Kali dari BPK, Tapi Ada 4 Temuan dari KJP Plus hingga Aset Tak Wajar

Tujuh bulan menjabat, Heru Budi Hartono membawa DKI Jakarta meraih opini WTP atas laporan keuangan daerah untuk keenam kalinya.


BPK Temukan Sejumlah Masalah Laporan Keuangan DKI 2022, Sekda Singgung Opini WTP

1 Juni 2023

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat ditemui di lobby Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 1 Juni 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
BPK Temukan Sejumlah Masalah Laporan Keuangan DKI 2022, Sekda Singgung Opini WTP

BPK RI menemukan sejumlah masalah dalam laporan keuangan Pemprov DKI 2022. Sekda DKI merespons isu ini dengan menyinggung soal opini WTP.


4 Temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2022

30 Mei 2023

Rapat paripurna penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 8 November 2022. TEMPO/Lani Diana
4 Temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2022

BPK menemukan 4 temuan dalam laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2022 yang meraih predikat Opini WTP. Ada kelebihan bayar.