Pro Kontra Penunjukan Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam acara pelantikan dan penyerahan kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa, 2 April 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam acara pelantikan dan penyerahan kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa, 2 April 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya resmi melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Oktober 2021. Penempatan Megawati yang merupakan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, sejak awal telah menuai pertanyaan.

    Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herlambang P. Wiratraman pada Mei lalu menilai ada arah kepentingan politik untuk menempatkan sains di bawah kekuasaan. Dewan Pengarah harusnya jadi pagar aktivitas keilmuan agar tetap berlandaskan ideologi Pancasila.

    "Apa yang kita saksikan hari ini justru bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik karena potensinya otoritas kekuasaan akan banyak campur tangan," kata Herlambang pada 1 Mei 2021 lalu.

    Herlambang menilai tak ada relevansi menempatkan Dewan Pengarah BPIP sebagai Dewan Pengarah BRIN. Kecuali, kata dia, lembaga riset dan inovasi itu dibentuk untuk melayani kekuasaan dan bukannya didorong berani kritis terhadap kekuasaan.

    Ia juga melihat ditempatkannya Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN justru merupakan kemunduran. Dengan kapasitas politik Megawati yang begitu besar dalam rezim kekuasaan hari ini, kata Herlambang, bukan tidak mungkin ada intervensi kekuasaan atau partai penguasa dalam strategi atau implementasi riset Indonesia ke depannya.

    "Intervensi kekuasaan bahkan intervensi selevel parpol PDIP yang berkuasa hari ini sangat mungkin besar pengaruhnya di pelaksanaan atau implementasi riset-riset, strategi riset di Indonesia," ujar dia.

    Namun Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah hal ini. Ia mengatakan Megawati merupakan ketua umum partai politik yang paling konsisten menyuarakan pentingnya ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi, dan terus memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian 5 persen dari Produk Domestik Bruto.

    "Beliau juga penggagas awal dari BRIN, dengan mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar BRIN hadir menjabarkan politik Indonesia Berdikari, dengan memfokuskan diri pada penelitian untuk manusia Indonesia, flora, fauna, dan teknologi itu sendiri. Semua dibumikan bagi tanah air Indonesia," kata Hasto, 3 Mei 2021 lalu.

    Menurut Hasto sikap Megawati mengenai riset dan inovasi ini berangkat dari kepeloporan Bung Karno. Ia mengatakan Bung Karno memiliki perhatian menempatkan supremasi sains dan teknologi untuk kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia serta sumbangsih Indonesia bagi dunia tersebut.

    Hasto menyebut hal ini tampak dari keseriusan Bung Karno menempatkan lebih dari 600 doktor peneliti saat merancang Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. "Ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Bung Karno selalu ditempatkan dalam konteks kemajuan dan kejayaan Indonesia Raya," kata dia ihwal penunjukan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

    Baca Juga: Kepala BRIN Ungkap Hambatan Utama Riset di Indonesia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pro - Kontra Syarat Tes PCR Covid-19 untuk Penerbangan Jawa - Bali

    Syarat terbaru naik transportasi udara antara lain wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR. Kebijakan ini dinilai menyulitkan tak hanya penumpang.