Ini Kriteria DKPP untuk Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (ki-ka) Ketua DKPP Muhammad, Plt Ketua KPU Ilham Saputra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Bawaslu Abhan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Januari 2021. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    (ki-ka) Ketua DKPP Muhammad, Plt Ketua KPU Ilham Saputra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Bawaslu Abhan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Januari 2021. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad mengatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus memiliki kriteria mandiri, profesional, berintegritas, dan mempunyai kepemimpinan yang kuat.

    Ia menjelaskan, ukuran penyelenggara yang mandiri adalah bukan anggota partai politik, namun tidak anti parpol. “ Itu clear and clear di UU, tidak boleh 5 tahun masih menjabat atau setelah menjabat 5 tahun, tapi bukan anti parpol,” kata Muhammad dalam diskusi, Rabu, 13 Oktober 2021.

    Muhammad menuturkan, penyelenggara pemilu harus membangun komunikasi politik. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari diskusi dengan pemerintah dan partai politik. Sebab, penyelenggara pemilu tidak bekerja di ruang hampa. Mereka akan tersesat dan kesulitan apabila anti parpol, karena aspirasi masyarakat keluar dari lisan partai politik.

    “Bukan kah pilar demokrasi keempat adalah parpol? Maka harus bisa jaga jarak aman antara dirinya dan parpol,” kata dia.

    Penyelenggara pemilu juga tidak berada di lembaga manapun, yaitu bukan bagian dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. 

    Selain itu, Muhammad mengatakan penyelenggara pemilu melaksanakan tugas dan kewenangan tidak di bawah tekanan, paksaan, maupun siap dari siapapun dalam bentuk apapun. Ia menyebut, anggota KPU dan Bawaslu yang terpilih harus punya jantung cadangan.

    “Mereka yang tidak kuat tekanan saya kira bukan figur yang kita harapkan. Dia harus kuat tanpa membatasi diri untuk tidak berdiskusi dengan stakeholder yang ada,” ujarnya.

    Anggota KPU dan Bawaslu, kata Muhammad, harus berpedoman pada UUD, UU Pemilu, dan peraturan teknis. Ia mengingatkan agar penyelenggar tidak coba-coba menggunakan ‘kitab suci’ yang lain dalam mengelola amanah menyelenggarakan pemilu. “Pahami dengan benar kitab suci anda yaitu UU dan peraturan KPU.”

    Sosok lainnya yang harus ada dalam anggota KPU dan Bawaslu adalah profesional. Muhammad menilai, mereka harus ahli tata kelola pemilu, bisa menjadi wasit pemilu yang andal, dan tidak boleh setengah-setengah. Kemudian berintegritas, seperti bekerja tegak lurus tanpa takut tekanan atasan atau penilaian siapapun, termasuk DKPP. Muhammad menegaskan, lembaganya akan menjaga kehormatan penyelenggara pemilu.

    Masih mengenai integritas, Muhammad meminta agar penyelenggara pemilu memenuhi unsur jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. 

    Dengan tugas dan kewenangan yang banyak, anggota KPU dan Bawaslu juga tidak mungkin melaksanakannya tanpa kepemimpinan yang kuat atau strong leader. Di tengah situasi pandemi, Muhammad melihat bahwa dibutuhkan penyelenggara pemilu yang kreatif dan punya terobosan. “Semua itu dibungkus dengan strong leader, kepemimpinan anggota KPU dan Bawaslu,” ucapnya.

    FRISKI RIANA

    Baca: DKPP Ungkap 6 Tugas Strategis KPU dan Bawaslu


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pro - Kontra Syarat Tes PCR Covid-19 untuk Penerbangan Jawa - Bali

    Syarat terbaru naik transportasi udara antara lain wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR. Kebijakan ini dinilai menyulitkan tak hanya penumpang.