TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad mengatakan ada enam tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sangat strategis.
Tugas pertama adalah penentuan siapa yang menjadi pemilih atau right to vote. Muhammad menjelaskan, dari pemilu ke pemilu, masalah akurasi daftar pemilih selalu berulang.
“Saya sudah ingatkan teman-teman KPU dan Bawaslu jangan terulang lagi di 2024. Maka relasi antar Dirjen Dukcapil dan KPU ini harus dibangun sepagi mungkin,” kata Muhammad dalam diskusi, Rabu, 13 Oktober 2021.
Muhammad mengatakan, KPU bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mengidentifikasi masalah daftar pemilu dan mengevaluasinya agar tidak terus berulang di pemilu berikutnya.
Tugas kedua adalah penentuan peserta pemilu 2024 atau right to be candidate. Muhammad mengatakan tidak ingin lagi ada perbedaan istilah terpidana dan mantan terpidana. “Urusan-urusan yang berpotensi multitafsir dalam pasal-pasal UU Pemilu tolong selesaikan di kamar KPU dan Bawaslu baru sampaikan ke publik,” ujarnya.
Ketiga, pemungutan dan penghitungan suara. Muhammad menegaskan jangan ada lagi yang mengatakan, “Boleh lah menang di TPS tapi nanti kita lihat siapa yang dilantik”. Kalimat tersebut, kata mantan Ketua Bawaslu ini, terang-terangan mau curang. Maka, proses pemungutan dan penghitungan suara harus dikawal dengan komitmen integritas.
Keempat, pengadaan dan distribusi logistik. Menurut Muhammad, tugas keempat ini terkadang mengganggu KPU jika tidak dikelola dengan manajemen yang baik. “Maka Sekjen KPU dan Sekjen Bawaslu juga harus memberikan support yang kuat," ujarnya.
Tugas kelima adalah penetapan dan pengumuman hasil pemilu. Sedangkan tugas keenam adalah penetapan calon terpilih.
FRISKI RIANA
Baca: DPR Sebut Ada 2 Acuan untuk Tim Seleksi Merekrut Anggota KPU dan Bawaslu
