Partai Demokrat Tuding Yusril Bela Kepentingan Invisible dan Hidden Power

Anggota DPR, Benny K. Harman. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai ada kepentingan dari suatu kekuatan yang tak terlihat di balik permohonan uji materi Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Agung. Benny meragukan Yusril benar-benar bekerja demi kepentingan klien yang memberinya kuasa menggugat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, yakni empat bekas ketua DPC Demokrat yang telah dipecat.

"Pengacara Yusril patut diduga kuat tidak bekerja untuk membela kepentingan dari pihak-pihak yang telah memberinya kuasa, melainkan untuk membela kepentingan dari kekuatan tertentu yang tidak tampak ke permukaan (invisible power)," kata Benny dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 Oktober 2021.

Benny beralasan tak ada kepentingan nyata dari empat kader Demokrat yang telah dipecat itu. Menurut dia, justru kekuatan yang tidak tampaklah (hidden power) yang sebenarnya memiliki kepentingan politik lalu bersekutu atau memanfaatkan empat bekas ketua DPC Demokrat.

Benny berujar, kepentingan politik sebenarnya berasal dari kekuatan tersembunyi itu, bukan empat orang bekas kader Demokrat. Ia menilai terlalu besar pengorbanan empat orang itu jika mereka harus membayar Yusril ratusan miliar untuk menjadi kuasa hukum uji materi. "Tidak mustahil yang membiayai jasa hukum pengacara Yusril adalah kekuatan tersembunyi tersebut," ujar Benny.

Menurut Benny, kepentingan politik dari kekuatan tersembunyi itu ialah menyingkirkan Demokrat dan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, dari kontestasi politik menjelang Pemilu 2024. Dia menduga kekuatan ini menganggap Demokrat dan AHY sebagai batu sandungan atau penghalang utama untuk mewujudkan skenario gelap dari kekautan tersebut.

"Karena itu ia harus diganggu, disingkirkan, atau diambil-alih jika tidak mau bekerja sama dalam skema politik yang mereka desain," kata anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Benny mengatakan kekuatan tersembunyi itu sangat bervariasi. Namun, ia meyakini langkah Yusril membela empat bekas kader Demokrat itu tak terjadi dalam ruang hampa politik atau ujug-ujug saja. Hal tersebut, kata Benny, adalah titik kulminasi dari berbagai langkah dan proses yang telah berlangsung selama ini.

"Jelas ini bukan perkara biasa, bukan juga soal hukum semata. Di balik hukum itu ada maksud untuk memperlemah atau 'menyingkirkan' musuh potensial," ujar politikus asal Nusa Tenggara Timur ini.

Benny mengimbuhkan, langkah itu bak pemimpin Nazi Adolf Hitler yang selalu mengampanyekan negara hukum. Namun, hukum diperalat untuk mengabsahkan langkah yang jauh dari makna hukum sebenarnya.

Dalam sejumlah keterangan sebelumnya, Yusril mengatakan langkahnya menjadi kuasa hukum empat bekas kader Demokrat demi membela demokratisasi dalam partai politik. Mengaku hanya fokus urusan hukum, Yusril mengklaim tak ikut campur dalam pertikaian yang ada di internal Demokrat.

Yusril juga menanggapi enteng ucapan politikus Partai Demokrat Benny K. Harman bahwa dirinya mengikuti cara ala Hitler. Menurut Yusril, pemikirannya malah dianggap terlalu Islam atau ekstrem kanan. "Dua minggu lalu saya dijuluki pengacara Rp 100 miliar. Sekarang saya dijuluki sebagai Nazi pengikut Hitler. Masih untung saya tidak dijuluki PKI," kata Yusril dalam keterangannya.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca Juga: Kader Demokrat Sesalkan Yusril Ihza Mahendra Bantu Kubu Moeldoko






Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

4 jam lalu

Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

Demokrat menilai AHY memiliki keunggulan ketimbang Ridwan Kamil atau pun Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Anies Baswedan.


Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

7 jam lalu

Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

PKS menilai setiap warga dan relawan berhak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.


Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

10 jam lalu

Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

Sekjen NasDem Johnny G Plate tak mau berpikir negatif soal adanya penghalangan terhadap safari politik Anies Baswedan.


Hakeem Jeffries, Laki-laki Kulit Hitam Pertama yang Jadi Ketua DPR Amerika dari Partai Demokrat

16 jam lalu

Hakeem Jeffries, Laki-laki Kulit Hitam Pertama yang Jadi Ketua DPR Amerika dari Partai Demokrat

Hakeem Jeffries mencetak sejarah karena menjadi laki-laki kulit hitam pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat


Temui Pimpinan Politik Australia, AHY Bicara Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

1 hari lalu

Temui Pimpinan Politik Australia, AHY Bicara Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

AHY menyampaikan sejumlah isu pokok di berbagai forum tersebut. Di antaranya, menyoroti multilateralisme yang bermasalah.


Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

2 hari lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

3 hari lalu

Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

Kuasa Hukum Lukas Enembe menyatakan kondisi kesehatan kliennya memburuk.


Relawan Ubah Deklarasi Moeldoko Lebih Sederhana, Prioritaskan Bantu Korban Gempa Cianjur

4 hari lalu

Relawan Ubah Deklarasi Moeldoko Lebih Sederhana, Prioritaskan Bantu Korban Gempa Cianjur

Relawan mengubah agenda deklarasi Moeldoko menjadi lebih sederhana dan berfokus pada aksi kemanusiaan korban gempa Cianjur


Partai Demokrat Menolak Revisi UU IKN

6 hari lalu

Partai Demokrat Menolak Revisi UU IKN

Partai Demokrat menolak perubahan UU IKN untuk masuk dalam perubahan Prolegnas RUU Prioritas. Alasannya?


Kartu Prakerja Berjalan 3 Tahun, Penerima Manfaat di Aceh Tembus 400 Ribu Orang

8 hari lalu

Kartu Prakerja Berjalan 3 Tahun, Penerima Manfaat di Aceh Tembus 400 Ribu Orang

Sebanyak 440.287 dari total 16,4 juta penerima Program Kartu Prakerja berasal dari Provinsi Aceh.