"

Partai Demokrat Tuding Yusril Bela Kepentingan Invisible dan Hidden Power

Anggota DPR, Benny K. Harman. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Anggota DPR, Benny K. Harman. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai ada kepentingan dari suatu kekuatan yang tak terlihat di balik permohonan uji materi Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Agung. Benny meragukan Yusril benar-benar bekerja demi kepentingan klien yang memberinya kuasa menggugat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, yakni empat bekas ketua DPC Demokrat yang telah dipecat.

"Pengacara Yusril patut diduga kuat tidak bekerja untuk membela kepentingan dari pihak-pihak yang telah memberinya kuasa, melainkan untuk membela kepentingan dari kekuatan tertentu yang tidak tampak ke permukaan (invisible power)," kata Benny dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 Oktober 2021.

Benny beralasan tak ada kepentingan nyata dari empat kader Demokrat yang telah dipecat itu. Menurut dia, justru kekuatan yang tidak tampaklah (hidden power) yang sebenarnya memiliki kepentingan politik lalu bersekutu atau memanfaatkan empat bekas ketua DPC Demokrat.

Benny berujar, kepentingan politik sebenarnya berasal dari kekuatan tersembunyi itu, bukan empat orang bekas kader Demokrat. Ia menilai terlalu besar pengorbanan empat orang itu jika mereka harus membayar Yusril ratusan miliar untuk menjadi kuasa hukum uji materi. "Tidak mustahil yang membiayai jasa hukum pengacara Yusril adalah kekuatan tersembunyi tersebut," ujar Benny.

Menurut Benny, kepentingan politik dari kekuatan tersembunyi itu ialah menyingkirkan Demokrat dan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, dari kontestasi politik menjelang Pemilu 2024. Dia menduga kekuatan ini menganggap Demokrat dan AHY sebagai batu sandungan atau penghalang utama untuk mewujudkan skenario gelap dari kekautan tersebut.

"Karena itu ia harus diganggu, disingkirkan, atau diambil-alih jika tidak mau bekerja sama dalam skema politik yang mereka desain," kata anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Benny mengatakan kekuatan tersembunyi itu sangat bervariasi. Namun, ia meyakini langkah Yusril membela empat bekas kader Demokrat itu tak terjadi dalam ruang hampa politik atau ujug-ujug saja. Hal tersebut, kata Benny, adalah titik kulminasi dari berbagai langkah dan proses yang telah berlangsung selama ini.

"Jelas ini bukan perkara biasa, bukan juga soal hukum semata. Di balik hukum itu ada maksud untuk memperlemah atau 'menyingkirkan' musuh potensial," ujar politikus asal Nusa Tenggara Timur ini.

Benny mengimbuhkan, langkah itu bak pemimpin Nazi Adolf Hitler yang selalu mengampanyekan negara hukum. Namun, hukum diperalat untuk mengabsahkan langkah yang jauh dari makna hukum sebenarnya.

Dalam sejumlah keterangan sebelumnya, Yusril mengatakan langkahnya menjadi kuasa hukum empat bekas kader Demokrat demi membela demokratisasi dalam partai politik. Mengaku hanya fokus urusan hukum, Yusril mengklaim tak ikut campur dalam pertikaian yang ada di internal Demokrat.

Yusril juga menanggapi enteng ucapan politikus Partai Demokrat Benny K. Harman bahwa dirinya mengikuti cara ala Hitler. Menurut Yusril, pemikirannya malah dianggap terlalu Islam atau ekstrem kanan. "Dua minggu lalu saya dijuluki pengacara Rp 100 miliar. Sekarang saya dijuluki sebagai Nazi pengikut Hitler. Masih untung saya tidak dijuluki PKI," kata Yusril dalam keterangannya.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca Juga: Kader Demokrat Sesalkan Yusril Ihza Mahendra Bantu Kubu Moeldoko








Demokrat Sebut Perpu Cipta Kerja Sudah Kehilangan Alasan Kegentingan Memaksa

2 jam lalu

Demo buruh menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja berkumpul di depan Pintu Irtih Monas dan bersiap bertolak menuju Istana Negara, Sabtu, 14 Januari 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun.
Demokrat Sebut Perpu Cipta Kerja Sudah Kehilangan Alasan Kegentingan Memaksa

Sebab jika ada kegentingan, maka Perpu Cipta Kerja mestinya disahkan dalam masa sidang terdekat usai Perpu terbit pada 30 Desember 2022.


Partai Buruh hingga Demokrat Dukung Kebijakan Jokowi Larang Thrifting

1 hari lalu

Suasana penjualan pakaian impor bekas di Pasar Senen, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting yang saat ini tengah populer di masyarakat. TEMPO/Subekti.
Partai Buruh hingga Demokrat Dukung Kebijakan Jokowi Larang Thrifting

Kebijakan larangan thrifting Jokowi menuai banyak komentar, tidak terkecuali dari partai politik


Pakar Politik Sebut Pidato AHY Pertegas Posisi Demokrat sebagai Oposisi

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Dalam pidatonya AHY menyampaikan beberapa hal diantaranya ekonomi di Indonesia yang semakin sulit akibat tata kelola keuangan negara tidak dilakukan dengan baik serta isu penundaan pemilu 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Pakar Politik Sebut Pidato AHY Pertegas Posisi Demokrat sebagai Oposisi

Pidato politik AHY mempertegas posisi Partai Demokrat sebagai oposisi. Akan mengusik berbagai kelompok yang selama ini terlena menikmati kekuasaan.


Partai Demokrat Dukung Jokowi Soal Pelarangan Thrifting

3 hari lalu

Suasana penjualan pakaian impor bekas di Pasar Senen, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting yang saat ini tengah populer di masyarakat. TEMPO/Subekti.
Partai Demokrat Dukung Jokowi Soal Pelarangan Thrifting

Partai Demokrat mendukung Jokowi soal pelarangan bisnis baju bekas impor atau thrifting. Pakaian bekas bikin Indonesia jadi pembuangan limbah.


Demokrat Klaim AHY Banjir Dukungan sebagai Bakal Cawapres Anies Baswedan

3 hari lalu

Bakal Calon Presiden yang diusung Partai Demokrat Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyapa kader dan simpatisan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023. Partai Demokrat secara resmi memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebelumnya Anies Baswedan menghadiri rapat terbatas yang digelar Majelis Tinggi Partai Demokrat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Demokrat Klaim AHY Banjir Dukungan sebagai Bakal Cawapres Anies Baswedan

Partai Demokrat menyebut banyak relawan yang ingin agar AHY jadi bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan.


Bertemu Yusril di Kantor PKB, Cak Imin Sebut Bahas Kemungkinan Koalisi

4 hari lalu

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra di kantor DPP PKB, Kamis, 16 Maret 2023/Zulnis/Tempo
Bertemu Yusril di Kantor PKB, Cak Imin Sebut Bahas Kemungkinan Koalisi

Cak Imin menyebut PKB dahulu pernah berkoalisi dengan PBB pada Pilpres 2004. Saat itu Yusril diusulkan oleh PBB menjadi calon presiden.


Sebut Kritik AHY ke Jokowi Prematur, PPP Ungkit Kasus Hambalang

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo (keenam kanan) didampingi Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono (keenam kiri), Sekjen PPP Arwani Thomafi (kelima kanan), Mensesneg Pratikno (kelima kiri) dan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani (keempat kiri) saat menghadiri puncak perayaan Hari Lahir ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Jumat 17 Februari 2023. Acara tersebut diisi dengan diperkenalkannya tokoh-tokoh baru yang bergabung dengan PPP serta pembukaan bimbingan teknis untuk anggota-anggota DPRD fraksi PPP. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Sebut Kritik AHY ke Jokowi Prematur, PPP Ungkit Kasus Hambalang

PPP mengatakan penilaian AHY terhadap kabinet Jokowi-Ma'ruif Amin prematur. Arsul mengungkit soal Hambalang.


Moeldoko Siapkan 42 Tenaga Ahli Jadi Juru Bicara Kantor Staf Presiden

4 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menjelaskan kasus penipuan dengan modus mengatasnamakan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu, 6 April 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Moeldoko Siapkan 42 Tenaga Ahli Jadi Juru Bicara Kantor Staf Presiden

Moeldoko menekankan bahwa KSP selalu siap mendiseminasikan kerja-kerja pemerintah kepada masyarakat di ruang-ruang publik.


Alasan PKS Sebut PDIP Sebagai Kubu Penentu di Pilpres 2024

4 hari lalu

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat memberikan sambutan pada puncak Peringatan HUT Ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa 10 Januari 2023. ANTARA/HO-DPP PDI Perjuangan
Alasan PKS Sebut PDIP Sebagai Kubu Penentu di Pilpres 2024

Selain Koalisi Perubahan, PKS menyebut PDIP sebagai kubu penentu di Pilpres 2024. Apa alasannya?


Demokrat Ingin Deklarasi Koalisi Perubahan Umumkan Paket Komplit Capres-Cawapres

5 hari lalu

Bakal Calon Presiden yang diusung Partai Demokrat Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyapa kader dan simpatisan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023. Partai Demokrat secara resmi memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebelumnya Anies Baswedan menghadiri rapat terbatas yang digelar Majelis Tinggi Partai Demokrat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Demokrat Ingin Deklarasi Koalisi Perubahan Umumkan Paket Komplit Capres-Cawapres

Partai Demokrat berharap deklarasi bersama Koalisi Perubahan dapat dilakukan secepatnya.