Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perludem:Juri Ardiantoro Jadi Ketua Pansel KPU Rawan Konflik Kepentingan

Reporter

image-gnews
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Arsul Sani (kiri) bersama kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra (tengah) dan Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Juri Ardiantoro (kanan) berkonsultasi dengan petugas di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin 27 Mei 2019. TKN mendatangi MK untuk meminta penjelasan tentang menjadi pihak terkait dalam permohonan gugatan Prabowo-Sandi terhadap hasil Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Arsul Sani (kiri) bersama kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra (tengah) dan Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Juri Ardiantoro (kanan) berkonsultasi dengan petugas di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin 27 Mei 2019. TKN mendatangi MK untuk meminta penjelasan tentang menjadi pihak terkait dalam permohonan gugatan Prabowo-Sandi terhadap hasil Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai penunjukan Juri Ardiantoro sebagai Ketua sekaligus anggota Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini tak terlepas dari posisi Juri yang sempat menjadi Wakil Direktur Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019 lalu.

"Hal ini tidak bisa dipisahkan begitu saja. Independensi timsel sangat penting karena jika ingin terpilih penyelenggara pemilu yang independen maka timselnya pun juga harus independen," kata Nissa, sapaan Khoirunnisa, saat dihubungi Tempo, Selasa, 12 Oktober 2021.

Nissa mengatakan dari sisi pengalaman, Juri memang punya pengalaman panjang sebagai penyelenggara pemilu. Ia tercatat juga pernah menjabat Ketua KPU definitif pada 2016, menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal. Ia juga pernah menjabat Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta periode 2008-2013.

Saat ini, Juri menjabat sebagai Deputi IV Kantor Staf Presiden Bidang Informasi dan Komunikasi Politik. Juri bergabung di KSP sejak 2018 sebagai Tenaga Ahli Utama.

Hal seperti ini, menurut dia, juga pernah terjadi pada 2012 lalu, saat Menteri Dalam Negeri saat itu, Gamawan Fauzi, ditunjuk menjadi ketua tim seleksi. Namun karena dikritik bisa berpotensi memunculkan konflik kepentingan, saat itu Gamawan kemudian mendeklarasikan bahwa dia tidak memiliki pendapat saat proses seleksi dan tak aktif di proses seleksinya.

"Sebaiknya ada pernyataan dari Pak Juri misalnya nanti beliau tidak ikut mengambil keputusan atau memberikan pendapat. Sehingga publik dapat melihat bahwa proses seleksinya berjalan secara netral," kata Nissa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nissa mengatakan keputusan seperti itu tidak akan mengganggu kinerja Pansel. Pada 2012 lalu pun, pemilihan bisa berjalan lancar karena semua tahapan sudah disiapkan dan sudah ada indikator untuk masing-masing penilaiannya.

Ia mencontohkan untuk tes tertulis yang sekarang sudah menggunakan ujian yang berbasis komputer. Selain itu, tes kesehatan dan psikotes yang juga sudah memiliki indikatornya masing-masing.

"Setelah serangkaian tes ini baru nanti akan ada tes wawancara dengan timsel. Dan biasanya dalam proses seleksi ini keputusannya diambil secara kolektif dengan para anggotanya," kata Nissa.

Juri Ardiantoro resmi dipilih menjadi Ketua sekaligus anggota Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini didasarkan pada Keputusan Presiden atau Kepres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 8 Oktober 2021.

Baca: Juri Ardiantoro, Eks Timses Jokowi yang Kini Jabat Ketua Pansel KPU dan Bawaslu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tonton Laga Pembuka Piala Presiden 2024, Jokowi Sebut Banyak Kompetisi Makin Baik

11 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui usai membuka Piala Presiden 2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Tonton Laga Pembuka Piala Presiden 2024, Jokowi Sebut Banyak Kompetisi Makin Baik

Jokowi menonton langsung pertandingan pembuka turnamen Piala Presiden 2024 antara Persib Bandung vs PSM Makassar pada Jumat, 19 Juli 2024.


Netizen Bandingkan Koleksi Gibran dengan Bung Hatta: Mainan Vs Buku

11 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengemasi barang miliknya di meja kerja Balai Kota Solo usai mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. Gibran mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo setelah dirinya ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Netizen Bandingkan Koleksi Gibran dengan Bung Hatta: Mainan Vs Buku

Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan karena mengoleksi mainan di ruang kerja Wali Kota Solo. Dibandingkan dengan Bung Hatta yang koleksi buku.


Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

12 jam lalu

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin membenarkan soal biaya pemungutan suara ulang atau PSU DPD di Sumbar menelan biaya hingga Rp 350 miliar.


Alasan KPU Bali Ingin Pengurangan Baliho Pilkada Dimulai dari Denpasar dan Badung

12 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menerima kunjungan awak media di kantor KPU Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Sabtu, 5 November 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Alasan KPU Bali Ingin Pengurangan Baliho Pilkada Dimulai dari Denpasar dan Badung

KPU Bali meyakini tingkat pendidikan pemilih di Denpasar dan Badung sudah cukup bagus.


KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

15 jam lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

KPU telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


Emaar Properties belum Masuk IKN usai Kunjungan Jokowi ke UAE, Investor Asing Ragu?

15 jam lalu

Presiden Jokowi disambut oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Qasr Al Watan, 17 Juli 2024. (Dok. presidenri.go.id)
Emaar Properties belum Masuk IKN usai Kunjungan Jokowi ke UAE, Investor Asing Ragu?

Emaar Properties tidak kunjung berinvestasi di IKN usai kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Uni Emirat Arab (UAE). Investor asing ragu?


Wamentan Sudaryono Ceritakan Masa Lalu sebagai Anak Petani: Pupuk Tak Ada Seperti Hidup dan Mati

19 jam lalu

Sudaryono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024.  Sudaryono akan menggantikan posisi Harvick Hasnul Qolbi yang sudah berada menjabat posisi itu sejak akhir 2020. TEMPO/Subekti.
Wamentan Sudaryono Ceritakan Masa Lalu sebagai Anak Petani: Pupuk Tak Ada Seperti Hidup dan Mati

Sudaryono menceritakan masa lalunya seabgai anak petani yang pernah merasakan kesulitan pupuk.


Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

20 jam lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

Fraksi PAN meminta agar Presiden Jokowi menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU.


KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

20 jam lalu

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan diwawancara soal kesepakatan kampanye tanpa baliho di Denpasar, Kamis, 18 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

KPU Bali akan membuat kesepakatan bersama peserta Pilkada 2024 di Pulau Dewata agar tidak ada penggunaan baliho.


Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

22 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.