TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PKB menyebut pelaksanaan Pemilu 2024 pada 15 Mei 2024 sesuai usulan pemerintah berpotensi menyebabkan petugas penyelenggara pemilu kelebihan beban kerja yang membahayakan kesehatannya.
"Memaksakan pencoblosan Pemilu 15 Mei dan Pilkada 27 November, selain tidak realistis untuk dilaksanakan, juga akan menimbulkan beban petugas penyelenggara pemilu," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim, Minggu 10 Oktober 2021.
Dia mengingatkan, tahun 2019 dengan satu pemilu saja, ratusan petugas KPPS meninggal dunia dan ribuan lainnya jatuh sakit. Apalagi, kata dia, pada 2024 dengan beban pemilu dan pilkada Serentak dalam waktu berdekatan, akan sangat membahayakan petugas.
"Jangankan ribuan, satu nyawa saja bagi PKB sangat berharga untuk diselamatkan," ujarnya.
Menurut dia, PKB mempertimbangkan pentingnya menghindarkan tahapan-tahapan pemilu dari momentum yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan residu kontraproduktif lainnya.
Dia mencontohkan, apabila pencoblosan pemilu pada 15 Mei 2024, maka puncak kampanye Pemilu akan bersamaan dengan umat Islam menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh.
"Bulan Ramadan 2024 akan dimulai sekitar tanggal 9 Maret 2024 dan Idul Fitri sekitar 9-10 April 2024," ujarnya.
Wakil Sekjen DPP PKB itu menilai, puncak kampanye pemilu yang dilakukan di dalam bulan Ramadhan berpotensi mengganggu ibadah umat Islam.
Luqman mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, Sila Pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Saya merasa penting mengingatkan pemerintah mengenai sensitifitas publik, terutama umat Islam atas bulan Ramadan ini. Jangan sampai nanti pemerintah dituduh dengan sengaja menistakan Islam akibat memaksakan pencoblosan Pemilu dilaksanakan pada 15 Mei 2024 yang berakibat puncak kampanye berada di dalam bulan Ramadan," katanya.
Menurut dia, puncak kampanye Pemilu 2024 yang bertepatan dengan bulan Ramadan, juga berpotensi meningkatkan eskalasi politik identitas dan manuver politik bernuansa SARA.
Dia menegaskan bahwa PKB tidak ingin keutuhan NKRI terancam akibat Pemilu 2024, sehingga itu adalah pertimbangan partainya menilai pencoblosan Pemilu 21 Februari jauh lebih ideal dan rasional.
Baca: Anggota DPR Kaget Saat Pemerintah Tiba-tiba Usulkan Jadwal Pemilu 2024
