Bersiap Hadapi Pemilu 2024, Partai Pelopor Berganti Nama Partai Perkasa

Reporter

Kader Partai Pelopor berfoto bersama setelah sepakat mengganti nama partai jadi Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa) pada kongres di Jakarta, Sabtu 9 Oktober 2021. ANTARA/HO-Partai Pelopor

TEMPO.CO, JakartaPartai Pelopor mengganti namanya jadi Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa) dalam kongres di Jakarta, Sabtu 9 Oktober 2021.

"Pergantian nama partai, yang kemudian akan disusul dengan perubahan AD/ART sebagaimana ditetapkan dalam kongres, merupakan salah satu cara menguatkan konsolidasi kader menjelang Pemilihan Umum 2024," kata Ketua Panitia Kongres Partai Pelopor 2021 Ristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 9 Oktober 2021.

Ristiyanto menjelaskan bahwa pergantian nama Partai Pelopor ke Partai Perkasa merupakan keputusan kongres.

"Selanjutnya tentu sesuai agenda akan ada perubahan AD/ART serta pemilihan pengurus Partai Perkasa," katanya.

Agenda partai ini berikutnya, kata dia, mengadakan Kongres I Partai Perkasa menjelang Pemilu 2024. Sehingga, kongres di Jakarta menjadi muktamar terakhir Partai Pelopor, yang resmi berganti nama jadi Partai Perkasa.

Ristiyanto menerangkan bahwa Partai Perkasa punya paradigma perjuangan yang baru, yaitu menitikberatkan pada kepentingan-kepentingan warga desa.

Partai Perkasa juga punya misi untuk mengembalikan praktik perpolitikan nasional agar konsisten menerapkan nilai-nilai Pancasila.

"Partai Perkasa hadir untuk mengubah paradigma partai politik yang cenderung memecah-belah kehidupan berbangsa dengan idiom nasionalis atau religius,” terang Ristiyanto.

Dikotomi itu, menurut dia, justru tidak sesuai dengan ajaran Pancasila, yang terbentuk dari ragam tradisi, budaya, falsafah, dan nilai-nilai agama masyarakat Indonesia.

Partai Pelopor, yang merupakan cikal bakal Partai Perkasa, resmi terbentuk pada tanggal 29 Agustus 2020, dan didirikan oleh Diah Permana Rachmawati Sukarno atau yang populer dengan nama Rachmawati Soekarnoputri. Partai Pelopor yang dipimpin oleh Ketua Umum Eko Santjojo dan dibantu oleh Sekretaris Jenderal Ristiyanto pernah menjadi peserta pemilu pada tahun 2009 dengan nomor urut 22.

Baca: Presiden Partai Buruh Umumkan Susunan Pengurus, Ini Daftar Lengkapnya






Mahfud MD Akui Aparat Hukum Perlu Dibenahi Soal Mafia Jelang Pemilu 2024

1 jam lalu

Mahfud MD Akui Aparat Hukum Perlu Dibenahi Soal Mafia Jelang Pemilu 2024

Mahfud Md mengakui perlu adanya pembenahan terhadap aparat keamanan dan penegak hukum menjelang Pemilu Serentak 2024.


Di Depan Pebisnis Mahfud Md Pastikan Pemilu 2024 Tak Bisa Mundur Lagi

4 jam lalu

Di Depan Pebisnis Mahfud Md Pastikan Pemilu 2024 Tak Bisa Mundur Lagi

Penegasan ini disampaikan Mahfud Md di tengah masih berhembusnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.


Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

8 jam lalu

Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

Jokowi meminta KPU untuk berhati-hati dengan urusan logistik pemilu ini. Sebab perkara kecil bisa memicu keributan.


KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

23 jam lalu

KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

Komisioner KPU mengatakan, putusan MK akan dijadikan rujukan dalam merancang peraturan teknis.


KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

1 hari lalu

KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

KPU menyatakan keputusan pihaknya tak meloloskan Parsindo dalam tahap verifikasi administrasi sudah sesuai prosedur.


Bicara Rekonsiliasi Menjelang 2024, Ganjar Pranowo: 10 Tahun Kemarin Kita Tabrakan Keras Terus

1 hari lalu

Bicara Rekonsiliasi Menjelang 2024, Ganjar Pranowo: 10 Tahun Kemarin Kita Tabrakan Keras Terus

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut perlu adanya rekonsiliasi kebaikan menjelang Pemilu 2024. Dia mengatakan 10 tahun tabrakan terus.


Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

Mafindo bersama AMSI, dan AJI berkomitmen untuk berkolaborasi melawan hoaks jelang Pemilu 2024.


Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

2 hari lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

2 hari lalu

Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

Ada 3 kriteria dana hibah ABD DKI 2023 yang diprioritaskan, salah satunya untuk TNI dan Polri.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

3 hari lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.