Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Partai Buruh Umumkan Susunan Pengurus, Ini Daftar Lengkapnya

Reporter

image-gnews
Presiden Partai Buruh Said Iqbal. TEMPO/Lani Diana
Presiden Partai Buruh Said Iqbal. TEMPO/Lani Diana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal telah mengumumkan susunan kepengurusan partai tingkat nasional untuk periode 2021 sampai 2026 pada hari ini, Jumat, 8 Oktober 2021.

"Ini dia susunan kepengurusan Partai Buruh tingkat nasional. Kami menyebutnya bukan (dengan istilah) dewan pimpinan pusat atau dewan pimpinan nasional, tapi Komite Eksekutif atau Bahasa Inggrisnya Executive Committee disingkat Exco,” ujar Iqbal pada konferensi pers, 8 Oktober 2021.

Selanjutnya, Iqbal menyampaikan bahwa dirinya sebagai presiden partai memimpin 25 bidang yang ada di Komite Eksekutif Partai Buruh. 25 bidang tersebut juga kemudian akan memiliki struktur yang dikepalai oleh ketua bidang dan sekretaris, lalu disusul oleh deputi bidang.

Selain itu, ujar Iqbal, partai juga memiliki Badan Pendiri yang disebut dengan istilah Majelis Rakyat, diketuai oleh politisi Sonny Pudjisasono. Iqbal kemudian menjelaskan bahwa Sonny merupakan ketua terakhir Partai Buruh lama yang sempat ada di tanah air hingga tahun 2012.

Lebih lanjut, Iqbal juga menjelaskan bahwa Partai Buruh mempunyai Majelis Nasional yang terdiri dari Dewan Penasihat serta Dewan Pengawas.

Secara lebih detail, berikut susunan kepengurusan Partai Buruh periode 2021-2026 sesuai dengan pengumuman Said Iqbal:

I. Jajaran Pimpinan:
Presiden : Said Iqbal
Wakil Presiden : Agus Supriyadi
Sekretaris Jenderal : Ferri Nuzarli
Bendahara Umum : Luthano H. Budyanto
Ketua Badan Pendiri/Majelis Rakyat : Sonny Pudjisasono
Sekretaris Badan Pendiri/Majelis Rakyat : Ismail Komarudin Umar

Ketua Majelis Nasional : Agus Ruli Ardiansyah
Sekretaris Majelis Nasional : Damar Panca Mulya

Ketua Mahkamah Partai : Riden Hatam Aziz

Sekretaris Mahkamah Partai : Ali Fahmi

II. Ketua Bidang:

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) : Ilhamsyah
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu : Abdul Bais

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Mirah Sumirat
Sekretaris Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Yasin

Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi : Adityo Fajar
Sekretaris Bidang Ideologi dan Kaderisasi : Didi Suprijadi

Ketua Bidang Program dan Diklat : Mudjahit Widian
Sekretaris Bidang Program dan Diklat : Hasan

Ketua Bidang Litbang, IT dan Database : Andi Harnoko
Sekretaris Bidang Litbang, IT dan Database : Fajar Angga

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri : Prihanani
Sekretaris Bidang Hubungan Luar Negeri : Mimin Ida Nurjanah

Ketua Bidang Buruh, Upah dan Jamsos, Perumahan Rakyat : Nani Kusmaeni
Sekretaris Bidang Buruh, Upah dan Jamsos, Perumahan Rakyat : Sukamto

Ketua Bidang Tani, Nelayan, Agraria, Perikanan dan Desa : Angga Hermanda
Sekretaris Bidang Tani, Nelayan, Agraria, Perikanan dan Desa : Agus Ali Thomas

Ketua Bidang Koperasi, UMKM, Pekerja informal (supir, ojek, pedagang kecil, pedagang kaki lima,pedagang pasar dll), Ekonomi Kreatif, dan MLM : Irwan Hamid

Sekretaris Bidang Koperasi, UMKM, Pekerja informal (supir, ojek, pedagang kecil, pedagang kaki lima, pedagang pasar dll), Ekonomi Kreatif, dan MLM : Henut

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Sosial : Mundiah
Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Sosial : Santa H.C. Tiwouw

Ketua Bidang Pemuda, Mahasiswa, Pelajar : Muhammad Arira Fitra
Sekretaris Bidang Pemuda, Mahasiswa, Pelajar : Tri Agung Setiawan

Ketua Bidang Olahraga, Seni Budaya dan Pariwisata : Sabda Pranawa Djati
Sekretaris Bidang Olahraga, Seni Budaya dan Pariwisata : Roza Febrianti

Ketua Bidang Buruh Migran dan ART (domestic workers) : Lita Anggraeni
Sekretaris Bidang Buruh Migran dan ART (domestic workers) : Ira Laila Budiman

Ketua Bidang Hukum, HAM, Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat : Sucipto
Sekretaris Bidang Hukum, HAM, Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat : Saipul Anwar

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Bidang Kebijakan Industri, BUMN, ESDM dan Air Bersih : Sunandar
Sekretaris Bidang Kebijakan Industri, BUMN, ESDM dan Air Bersih : Bambang Santoso

Ketua Bidang Hubungan antar lembaga dan kebijakan Publik : Diding Sudrajat
Sekretaris Bidang Hubungan antar lembaga dan kebijakan Publik : Idris Idham

Ketua Bidang Infokom dan Propaganda : Kahar S Cahyono
Sekretaris Bidang Infokom dan Propaganda : Purnomo Adhi

Ketua Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Sumatera : Tonny Pangaribuan
Sekretaris Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Sumatera : Siti Auliana

Ketua Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Jawa : Samsuri
Sekretaris Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Jawa : Hanifah

Ketua Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Kalimantan : Syawal Harahap
Sekretaris Bidang Panggalangan dan Konsolidasi Kalimantan : Oktaviani

Ketua Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Sulawesi : Ramli
Sekretaris Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Sulawesi : Henry Hutabarat

Ketua Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Indonesia Timur : Ramses Felle/Agus Pekei
Sekretaris Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Indonesia Timur :

Ketua Bidang Kebijakan Anggaran dan Pajak : Iwan Kusmawan
Sekretaris Bidang Kebijakan Anggaran dan Pajak : I Gede Sandra

Ketua Bidang Relawan, Penggalangan Masa, dan Satgas : Baris Silitonga
Sekretaris Bidang Relawan, Penggalangan Masa, dan Satgas : Makbul Fauzi

Ketua Bidang Guru Honorer, dan Swasta, Tenaga Honorer : Didi Suprijadi
Sekretaris Bidang Guru Honorer, dan Swasta, Tenaga Honorer : Ramidi

III. Wakil Sekretaris Jenderal:
Wakil Sekjen 1 : M Iqbal Lubis
Wakil Sekjen 2 : Marlan Ifantri Lase
Wakil Sekjen 3 : Fredy Sembiring
Wakil Sekjen 4 : Cahyo Wibowo
Wakil Sekjen 5 : M Jamsari
Wakil Sekjen 6 : Mutia Nurmala
Wakil Sekjen 7 : Ronida

IV. Bendahara:
Bendahara 1 : Mustopo
Bendahara 2 : Jajat Sudrajat
Bendahara 3 : Pipin Supinah
Bendahara 4 : Dewi Kusumah
Bendahara 5 : Agus Sarjanto

IV. Anggota Majelis Rakyat (Badan Pendiri):
Said Iqbal (RBI - KSPI)
Muhammad Yunus Nasution (SPI)
Riden Hatam Aziz (RBI – FSPMI)
Hermanto Achmad (ORI - KSPSI)

Ilhamsyah (Komite Politik - KPBI)
Mirah Sumirat (GPI)
Sunandar (RBI - FSPKEP)
Idris Idham (RBI - FSP FARKES-R)
Didi Suprijadi (FPTHSI)

VI. Majelis Nasional:

Dewan Pembina
Ketua : R. Abdullah
Wakil Ketua : Sofyan
Sekretaris : Indra Munaswar
Anggota : Wawan Herfianto, Vincentius Mbete Wangge, Bambang Surjono, Charly P. Samosir

Dewan Penasehat
Ketua : Henry Saragih
Wakil Ketua : Ali Akbar
Sekretaris : Mahadi Manik
Anggota : Jisman Hutapea, Yosefat Kuwai, Reinhard Wowiling

Setelah mengumumkan susunan kepengurusan, Said kemudian menjelaskan bahwa keberadaan susunan pengurus partai berupa Komite Eksekutif serta AD/ART dari hasil kongres Partai Buruh pada tanggal 4-5 Oktober lalu akan dilaporkan dalam bentuk dua akte notaris menuju Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Nanti diperiksa administrasi saja oleh Kemenkumham dan kalau sudah valid sesuai aturan UU Pemilu maka ditandatangani. Dengan demikian sah ketika Kemenkumham sudah menandatangani kepengurusan Partai Buruh yang baru,” ujar Iqbal.

Ia juga berharap bahwa proses pemeriksaan terhadap Partai Buruh oleh Kemenkumham dapat diselesaikan paling lambat dalam waktu dua minggu.

Baca juga: Pengurus Jelaskan Cara Menjadi Kader Partai Buruh

AQSHAL RAIHAN BUDIPUTRA | MAGANG

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dirut LPDB-KUMKM Gelar Halal Bihalal

2 hari lalu

Dirut LPDB-KUMKM Gelar Halal Bihalal

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), Supomo, menggelar Halal Bihalal dan Silahturahmi Idul Fitri.


Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

7 hari lalu

Kepala Rutan Kelas 1 Depok Lamarta Surbakti menyerahkan dokumen remisi Idul Fitri 1445 Hijriah kepada warga binaan, Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?


63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

7 hari lalu

Bank DKI. Instagram/@bank.dki
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

9 hari lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.


159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

9 hari lalu

Menkumham Yasonna H. Laoly  terdiam saat diwawancara wartawan kepresidenan usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 13 Maret 20024. Rapat terbatas membahas terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. TEMPO/Subekti.
159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.


Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

11 hari lalu

Barang bukti sengketa kekayaan intelektual berupa 1.668 kerat gelas yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Surabaya. ANTARA/HO-DJKI Kemenkumham
Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

Perusahaan terlapor menyerahkan alat cetak kerat gelas kepada perusahaan pelapor dan berjanji tidak akan mencetak dan menjual kerat gelas lagi.


KPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham

12 hari lalu

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej saat menjadi saksi ahli dari Prabowo-Gibran pada sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon Anies - Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 4 April 2024. Kasus hukum di KPK dianggap membuat Eddy tak bisa menjadi saksi ahli yang diajukan pihak Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang perselisihan hasil pemilu ini. TEMPO/Subekti.
KPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham

KPK segera terbitkan Sprindik baru Eddy Hiariej. Ini kilas balik dugaan kasus suap eks Wamenkumham dan saksi ahli tim Prabowo-Gibran di MK.


PT Inalum Bagikan Sembako Murah Ramadan

13 hari lalu

Warga Desa Kuala Tanjung, Lalang dan Kuala indah di Kabupaten Batubara, Sumut, membeli paket sembako yang dijual murah PT Inalum, Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Mei Leandha
PT Inalum Bagikan Sembako Murah Ramadan

PT Indonesia Asahan Aluminium atau PT Inalum di Kuala Tanjung membagikan Sembako murah.


Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong

13 hari lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly.
Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik 18 pejabat hasil perombakan di Kemenkumham hari ini


Sudah Gelar Perkara, KPK Segera Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

13 hari lalu

KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej menjadi tersangka gratifikasi. Dia diduga menerima gratifikasi senilai Rp 8 miliar dari Direktur PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan. KPK menduga suap tersebut diberikan agar Eddy membantu Helmut dalam perebutan kepemilikan PT CLM. Selain itu, gratifikasi diduga diberikan agar Eddy membantu Helmut dalam kasus pidana yang menjeratnya di Badan Reserse Kriminal Polri. Namun, hingga kini Eddy masih belum ditahan. TEMPO/Imam Sukamto
Sudah Gelar Perkara, KPK Segera Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK segera menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru terhadap bekas wamenkumham Eddy Hiariej