Supremasi Sipil Disebut-sebut dalam Agenda Reformasi TNI, Apa Maksudnya?

Reporter

Editor

Nurhadi

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-576 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 28 Februari 2019. Dalam aksinya para aktivis menolak agenda restrukturisasi dan reorganisasi TNI dengan rencana penempatan anggota militer aktif dijabatan Sipil yang sejatinya bertentangan dengan reformasi TNI. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Perayaan HUT TNI ke-76 menyisakan beberapa pekerjaan rumah. Salah satu pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh TNI adalah Reformasi TNI. Agenda yang datang bersamaan dengan Reformasi 1998 tersebut menyisakan beberapa mandat yang belum bisa dipenuhi hingga saat ini.

Di antara banyaknya mandat Reformasi TNI, mandat untuk menegakkan supremasi sipil menjadi salah satu yang paling mendesak. Desakan tersebut muncul setelah ditemukannya beberapa personel TNI aktif yang menduduki jabatan sipil.

Dilansir dari elsam.org, beberapa personel TNI ditemukan menempati jabatan sipil nonpertahanan, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga BUMN. Sementara itu Ombudsman RI menemukan 27 anggota TNI aktif yang menjabat di BUMN pada 2020. Lantas, apa sebenarnya supremasi sipil itu?

Dalam jurnal Armed Forces & Society (1992), Kenneth W. Kemp and Charles Hudlin mengungkapkan bahwa supremasi sipil merupakan tradisi demokrasi di Amerika Serikat yang menekankan bahwa angkatan bersenjata suatu negara harus selalu di bawah kontrol masyarakat sipil.

Supremasi sipil sangat berkaitan erat dengan prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Posisi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat terganggu apabila militer, yang mempunyai wewenang monopoly of violence penggunaan kekerasan secara sah, tidak berada di bawah kontrol sipil.

Militer yang tidak berada di bawah kontrol sipil sering kali berujung pada kudeta militer, sebuah upaya untuk menggantikan pemerintahan sipil dengan pemerintahan militer. Dikutip dari jurnal Pacific Affairs, beberapa kasus kudeta militer di dunia sering kali berakhir dengan pergantian pemerintahan sipil yang demokratis dengan pemerintahan militer yang otoriter. Dengan kata lain, tanpa supremasi sipil, demokrasi akan sulit untuk ditegakkan.

Penegakkan supremasi sipil di Indonesia dimulai pasca-Reformasi 1998. Upaya penegakkan supremasi sipil pada waktu itu ditandai dengan dimasukkannya agenda penghapusan Dwifungsi ABRI yang memperbolehkan militer memegang jabatan sipil selama Orde Baru. Penghapusan Dwifungsi ABRI kemudian dirumuskan menjadi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan dianggap sebagai bagian integral dari agenda Reformasi TNI.

Kendati demikian, dengan ditemukannya personel aktif TNI dalam struktur jabatan sipil, upaya untuk menegakkan supremasi sipil sebagai bagian dari agenda Reformasi TNI masih belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut diperparah dengan beberapa mandat Reformasi TNI yang hingga saat ini masih belum dilaksanakan, seperti mandat untuk tunduk terhadap kebijakan negara dan mandat untuk menghormati HAM.

BANGKIT ADHI WIGUNA

Baca juga: HUT TNI ke-76, Berikut Amanah Reformasi TNI yang Belum dan Sudah Dipenuhi






Anggota DPR Desak Pecat Tidak Hormat Perwira Paspampres yang Diduga Perkosa Prajurit Kostrad

1 menit lalu

Anggota DPR Desak Pecat Tidak Hormat Perwira Paspampres yang Diduga Perkosa Prajurit Kostrad

Menurut anggota DPR Bobby Adhityo Rizaldi jika anggota Paspampres ditemukan bersalah, maka mesti dipecat dengan tidak hormat.


Ketahui 2 Fungsi Paspampres, Bukan Sekadar Pengamanan Presiden dan Wapres

1 menit lalu

Ketahui 2 Fungsi Paspampres, Bukan Sekadar Pengamanan Presiden dan Wapres

Paspampres merupakan pasukan khusus yang bertugas untuk pengamanan Presiden dan wapres. Lalu, apa fungsi dari Paspampres?


Sejumlah Pejabat Utama TNI Dampingi Yudo Margono Tes Panglima TNI di DPR

1 hari lalu

Sejumlah Pejabat Utama TNI Dampingi Yudo Margono Tes Panglima TNI di DPR

Dengan banyaknya dukungan dari koleganya, Yudo Margono mengaku tak tegang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan hari ini.


Perwira Paspampres yang Diduga Perkosa Prajurit Kostrad Ditahan

1 hari lalu

Perwira Paspampres yang Diduga Perkosa Prajurit Kostrad Ditahan

Penyidikan dilakukan di Makassar karena korban pemerkosaan anggota Paspampres itu merupakan prajurit yang bertugas di Divisi Infanteri 3/Kostrad.


Yudo Margono Gelar Rapat-rapat Kecil Jelang Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

1 hari lalu

Yudo Margono Gelar Rapat-rapat Kecil Jelang Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

Yudo Margono siang ini akan melaksanakan fit and proper test sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.


3 Panglima Kogabwilhan Dampingi Yudo Margono Jalani Uji Kelayakan

1 hari lalu

3 Panglima Kogabwilhan Dampingi Yudo Margono Jalani Uji Kelayakan

Selain ketiga perwira tinggi TNI bintang tiga, Yudo Margono juga akan didampingi empat stafnya untuk menghadapi tahapan ini.


Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Komandan: Biar Hukum Memutuskan

1 hari lalu

Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Komandan: Biar Hukum Memutuskan

Komandan Paspampres Marsda Wahyu Hidayat Sudjatmiko angkat suara terkait kasus dugaan pemerkosaan yang diduga dilakukan anggotanya.


Begini Rangkaian Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Panglima TNI Yudo Margono

1 hari lalu

Begini Rangkaian Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Panglima TNI Yudo Margono

Yudo Margono mesti bisa menjelaskan secara sistematis ihwal peran aktif TNI dalam mengantisipasi tantangan sebagai dampak ekonomi global.


Uji Kelayakan Yudo Margono di DPR Bakal Dihadiri Seluruh Fraksi

1 hari lalu

Uji Kelayakan Yudo Margono di DPR Bakal Dihadiri Seluruh Fraksi

Dave mengatakan sejumlah perwakilan Komisi Pertahanan akan mengunjungi rumah Yudo Margono pada sore harinya.


KKB Tembak Seorang Polisi Hingga Meninggal di Papua

2 hari lalu

KKB Tembak Seorang Polisi Hingga Meninggal di Papua

Seorang anggota Brimob Polres Yakohimo tertembak di bagian wajahnya saat baku tembak dengan KKB.