HUT TNI ke-76, Berikut Amanah Reformasi TNI yang Belum dan Sudah Dipenuhi

Reporter

Editor

Nurhadi

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kiri) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (ketiga kiri) meninjau alutsista yang dipamerkan usai memimpin upacara peringatan HUT TNI ke-76 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 5 Oktober 2021. Perayaan HUT TNI ke-76 yang mengusung tema 'Bersatu, Berjuang Kita Pasti Menang' itu diisi dengan pameran 112 alutsista di sekitar Istana Merdeka. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperingati HUT ke-76. Kendati demikian, banyak target dan amanah yang hingga kini belum bisa dicapai oleh TNI. Salah satunya adalah reformasi TNI

Dikutip dari Jurnal Sosiologi MASYARAKAT, reformasi TNI dilaksanakan dengan merujuk pada agenda demokratisasi pasca-Reformasi 1998. Artinya, secara garis besar, reformasi TNI merupakan agenda untuk menjauhkan TNI dari urusan politik dan menempatkannya di bawah kendali sipil. Selain itu, reformasi TNI juga meliputi berbagai upaya peningkatan profesionalitas TNI. 

Dave Laksono, Anggota DPR RI Komisi I, mengatakan sudah banyak kemajuan yang dicapai TNI dalam mewujudkan agenda reformasi TNI. Menurut Dave, sebagaimana dilansir dari bisnis.com, TNI sudah melakukan banyak perubahan struktural dan institusional supaya lebih profesional dan berada di bawah kontrol sipil. 

Dave juga menambahkan bahwa agenda penghapusan Dwifungsi ABRI sudah berjalan dengan baik menjelang HUT TNI ke-76. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya purnawirawan TNI yang menanggalkan identitas institusionalnya ketika berlaga di Pemilu.

"Saya menaruh harapan besar kepada para anggota DPR yang berlatar TNI karena selain mereka bertarung di pemilu melalui partai politik secara demokratis, pengetahuan kedinasan mereka sebelum pensiun juga sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di DPR," ujar Dave seperti dikutip dari bisnis.com, 4 Oktober 2021.

Di sisi lain, SETARA Institute justru menemukan fakta yang sebaliknya. Dilansir dari tempo.co, menjelang HUT TNI ke-76, SETARA Institute menemukan bahwa masih banyak mandat reformasi TNI yang belum dihormati oleh TNI.

Peneliti Setara Institute, Ikhsan Yosarie, mengungkapkan bahwa TNI masih belum memenuhi mandat penghormatan supremasi sipil dan HAM. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya kasus kekerasan terhadap masyarakat oleh anggota TNI di berbagai daerah, seperti Merauke, Purwakarta, dan Nusa Tenggara Timur.

Ikhsan juga menyebutkan bahwa TNI masih belum memenuhi mandat kepatuhan terhadap kebijakan negara dan keputusan politik negara. Ikhsan merujuk pada beberapa kasus ketika TNI bertindak bukan berdasarkan kebijakan negara. Misalnya, dalam kasus penurunan baliho FPI November 2020 lalu, TNI bertindak berdasarkan instruksi Pangdam Jaya, bukan kebijakan negara. 

Kemudian, mandat reformasi TNI yang belum dipenuhi adalah mandat larangan menduduki jabatan sipil. Berkebalikan dengan Dave Laksono, SETARA Institute menemukan beberapa anggota TNI masih menduduki jabatan sipil.

SETARA Institute menemukan seorang perwira TNI aktif menjadi Staf Khusus Bidang Pengamanan Destinasi Wisata dan Isu-Isu Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Padahal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan lembaga sipil. 

BANGKIT ADHI WIGUNA

Baca juga: HUT TNI ke-76, Setara Institute Sebut 3 Mandat Reformasi TNI Belum Dipenuhi






Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

1 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

Koalisi Masyarakat Sipil menilai vonis yang dijatuhkan kepada salah satu pelaku mutilasi 4 warga Papua merupakan angin segar bagi keluarga korban.


Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

4 hari lalu

Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

Begini tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang digunakan mobil dinas anggota TNI dan Polri. Apa ciri pelat nomor yang digunakannya?


Prabowo Subianto: Senjata Indonesia adalah Cintanya Rakyat kepada Republik

5 hari lalu

Prabowo Subianto: Senjata Indonesia adalah Cintanya Rakyat kepada Republik

Prabowo mengatakan keberadaan komando cadangan yang terbentuk saat ini merupakan kali pertama dalam sejarah Indonesia.


Ratusan Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Usai Kericuhan di Dogiyai Papua

8 hari lalu

Ratusan Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Usai Kericuhan di Dogiyai Papua

Polda Papua memastikan situasi di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, kondusif setelah kericuhan dan pembakaran kios pada Sabtu, 21 Januari 2023


366 Personel Gabungan TNI - Polri Jaga Imlek 2023 di 38 Vihara Jakarta Barat

8 hari lalu

366 Personel Gabungan TNI - Polri Jaga Imlek 2023 di 38 Vihara Jakarta Barat

Sebanyak 366 personel gabungan jaga vihara di Jakarta Barat pada perayaan Imlek 2023 ini.


Imlek 2023, Begini Persiapan Pengamanan Polda Metro Jaya

9 hari lalu

Imlek 2023, Begini Persiapan Pengamanan Polda Metro Jaya

Selain oleh personel Polri, tempat ibadah dan liburan Imlek 2023 juga dijaga oleh 343 personel TNI dan 1.291 petugas dari pemerintah daerah.


6 Kendaraan Tempur Buatan Pindad yang Memiliki Spesifikasi Khusus

10 hari lalu

6 Kendaraan Tempur Buatan Pindad yang Memiliki Spesifikasi Khusus

Maung merupakan kendaraan militer buatan PT Pindad yang digunakan oleh satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segala medan.


Maung Tangguh, Kendaraan Operasional Satuan TNI Terbaru Produksi Pindad

11 hari lalu

Maung Tangguh, Kendaraan Operasional Satuan TNI Terbaru Produksi Pindad

Presiden Joko Widodo meresmikan nama Maung untuk Kendaraan Operasional Satuan TNI 4x4 WD terbaru produksi PT Pindad.


Panglima TNI Yudo Margono Respons Jokowi Soal Politik Praktis: Sejak Pemilu Pertama, Tentara Netral

13 hari lalu

Panglima TNI Yudo Margono Respons Jokowi Soal Politik Praktis: Sejak Pemilu Pertama, Tentara Netral

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan pihaknya akan tetap netral pada Pemilu 2024 seperti pemilu-pemilu sebelumnya.


Jokowi Akui 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat, SETARA: Hanya Janji Politik, Mustahil Ada Terobosan

18 hari lalu

Jokowi Akui 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat, SETARA: Hanya Janji Politik, Mustahil Ada Terobosan

SETARA Institute menilai pernyataan Presiden Jokowi adanya 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu hanyalah aksesori politik pemerintahannya.