Top Nasional: Nama Airlangga dan Luhut Ada di Pandora Papers dan Kiprah WP KPK

Reporter

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meninjau PT INKA di Madiun, 18 Januari 2018. FOTO ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang paling banyak dibaca hingga pagi ini di antaranya, Nama dua menteri, Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto serta sejumlah pengusaha Indonesia ditemukan dalam Pandora Papers, dokumen yang mengungkap kepemilikan aset dan perusahaan cangkang di negara bebas pajak. Kemudian, kiprah wadah pegawai KPK. Berikut ringkasannya:

1. Nama Airlangga dan Luhut Ada di Laporan Pandora Papers

Nama dua pejabat dan sejumlah pengusaha Indonesia ditemukan dalam Pandora Papers, dokumen yang mengungkap kepemilikan aset dan perusahaan cangkang di negara bebas pajak. Dua pejabat yang tercantum dalam dokumen tersebut ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Airlangga Hartarto dan Gautama Hartarto, adiknya, tercatat memiliki perusahaan cangkang di British Virgin Islands, yurisdiksi bebas pajak di kawasan Karibia. Airlangga dan Gautama ditengarai menjadi klien dari Trident Trust--perusahaan finansial yang berkantor di sejumlah negara suaka pajak.

Airlangga mempunyai dua perusahaan bernama Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Adapun perusahaan Gautama satu, Ageless Limited.

Dalam dokumen yang dilihat Tempo, Airlangga dan Gautama, anak bekas Menteri Perindustrian Hartarto Sastrosoenarto, disebut mendirikan perusahaan cangkang sebagai kendaraan investasi serta untuk mengurus dana perwalian dan asuransi. Arsip itu menyebutkan perlu dilakukan uji tuntas terhadap aktivitas perusahaan mereka.

Profil Buckley Development bahkan diberi warna merah. Perusahaan ini disebut perlu melengkapi informasi jumlah dan nilai aset yang dimiliki serta tujuan pendirian perusahaan. Dalam lampiran surat elektronik dokumen tertanggal Oktober 2016, anggota staf Trident menyebutkan perusahaan yang berlabel merah dinyatakan sudah tutup lapak.

Airlangga Hartarto mengklaim tak mengetahui pendirian Buckley Development dan Smart Property. Ia pun membantah jika dikatakan berniat mencairkan polis asuransi melalui dua korporasi tersebut. "Tidak ada transaksi itu," kata Airlangga dalam wawancara khusus dengan Tempo, 31 Agustus lalu, dikutip dari Majalah Tempo edisi 4 Oktober 2021.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga tak pernah mencantumkan keberataan Buckley Development dan Smart Property dalam laporan harta kekayaan. Adapun Gautama sempat menjelaskan kepemilikan Ageless melalui pesan Whatsapp yang dikirim pada Rabu, 29 September lalu. Namun ia menghapus sebagian besar jawaban tersebut.

Presiden Direktur PT Polychem Indonesia Tbk ini beralasan, ia bukan pejabat publik. "Ada puluhan ribu orang Indonesia yang memiliki perusahaan cangkang," ujar Gautama.

Pejabat lain yang tercatat dalam Pandora Papers adalah Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut notula rapat yang dibaca Tempo, Luhut menghadiri rapat direksi perusahaan bernama Petrocapital SA, yang terdaftar di Republik Panama. Luhut tercatat hadir langsung dalam beberapa kali rapat yang berlangsung selama 2007-2010.

Luhut pertama kali ditunjuk menjadi Presiden Petrocapital dalam rapat yang digelar 19 Maret 2007. Ia dipilih bersama dua orang lain dan berkantor di Guayaquil--400 kilometer sisi barat daya ibu kota Ekuador, Quito. Pertemuan itu juga mengesahkan perubahan nama perusahaan dari Petrostar International SA menjadi Petrostar-Pertamina International SA.

Dalam dokumen setebal 17 halaman disebutkan perusahaan yang baru berganti nama itu ditugasi memproduksi sekaligus mengangkut produk minyak bumi. Petrostar juga diperintahkan melakukan ekspor-impor. Namun perusahaan itu hanya berumur tiga tahun, dewan direksi membubarkannya pada rapat pemegang saham luar biasa pada Juli 2010.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengkonfirmasi kabar bahwa Petrocapital dibentuk di Republik Panama. Menurut Jodi, Luhut hanya menjabat eksekutif Petrocapital selama tiga tahun sejak 2007. Ketika Luhut memimpin, perusahaan itu gagal memperoleh eksplorasi migas yang layak. Jodi membantah kabar bahwa Luhut berkongsi dengan perusahaan minyak milik pemerintah Indonesia dan mengubah nama perusahaan.

"Ada berbagai kendala terkait dengan kondisi geografis, budaya, dan kepastian investasi sehingga Pak Luhut memutuskan mundur dan berfokus pada bisnis yang ada di Indonesia," kata Jodi, dikutip dari Majalah Tempo edisi 4 Oktober 2021.

2. Gebrakan Eks Ketua Wadah Pegawai KPK: Nanang, Novel Baswedan, Yudi Purnomo

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK, pasal 16 ayat 1 dituliskan, Untuk menjamin hubungan kepegawaian yang serasi dan bertanggung jawab antar pegawai dan antara pegawai dengan Komisi, maka: pegawai dapat membentuk wadah pegawai Komisi dan Komisi membentuk Dewan Pertimbangan Pegawai.

Lebih lanjut, dalam ayat 2 PP tersebut menjelaskan bahwa wadah pegawai komisi tersebut dibentuk untuk menampung dan menyampaikan aspirasi kepada pimpinan komisi. Selanjutnya, komisi tersebut disebut dengan Wadah Pegawai KPK atau WP KPK.

WP KPK sendiri baru dibentuk pada 2006 silam. Untuk kepengurusannya sendiri digantikan selama 2 tahun sekali. Untuk tahap pemilihan ketua WP KPK sendiri dilakukan oleh internal KPK. Sedangkan yang pertama kali menjabat jabatan ini yaitu Johan Budi Sapto Prabowo. Ia menjabat hingga 2010. Setelah itu Johan digantikan M. Adliansyah Nasution. Adliansyah menjabat selama periode 2010-2012. Selain Johan dan Adliansyah, berikut kami sajikan profil tokoh yang pernah menjabat WP KPK.

Nanang Farid Syam
Menjadi anggota antirasuah sudah menjadi cita-cita Nanang sejak lama. Nanang masuk sebagai anggota KPK melalui perekrutan Indonesia Memanggil angkatan pertama pada 2005 silam. meski saat itu dirinya sudah bekerja dengan posisi yang baik, dia tinggalkan demi bergabung dengan KPK.

Mantan ketua Mapala Universitas Andalas 1998-2000 ini ditempatkan di posisi Direktorat Pembinaan Jaringan Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK. Ia resmi mengundurkan diri dari tubuh KPK pada November 2020 lalu. Hal ini dikarenakan UU KPK yang direvisi oleh DPR. Sebelumnya Nanang menjabat sebagai WP KPK pada 2014-2016.

Novel Baswedan
Novel Baswedan merupakan mantan WP KPK tahun 2016-2018. Pria klahiran 22 Juni 1977 ini sebelum menjadi penyidik KPK adalah seorang Komisaris Polisi. Novel pernah bertugas di Bengkulu pada tahun 1999-2004. Setelah itu ia bertugas di Bareskrim Mabes Polri sejak 2005 hingga 2007.

Novel bergabung dengan KPK pada 2007 sebagai penyidik, sementara itu pada 2014 ia menjadi penyidik KPK tetap setelah perintah penarikan seluruh penyidik kepolisian dari KPK oleh Mabes Polri. Hal yang masih diingat dari Novel adalah kasus penyiraman air keras yang terjadi padanya pada 2017 lalu.

Yudi Purnomo Harahap
Setelah pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), nama Yudi Purnomo Harahap selalu menghiasi kanal pemberitaan nasional. Hal ini dikarenkan pengaruhnya yang menjabat sebagai WP KPK periode 2018-2020 menggantikan Novel Baswedan. Ia pun kerap muncul dalam advokasi terhadap penyerangan Novel Baswedan pada 2017 lalu.

Baca: HUT TNI ke-76, Mahfud MD: Tetaplah Profesional, Disiplin, dan Rendah Hati






Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

26 menit lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

1 jam lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.


Luhut Peringatkan Investasi Tak Boleh Ada Hambatan: Buat Saya Ada Satu Titik to Kill or To Be Killed

1 jam lalu

Luhut Peringatkan Investasi Tak Boleh Ada Hambatan: Buat Saya Ada Satu Titik to Kill or To Be Killed

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan mem-buldozer pihak yang mengganggu upaya pemerintah dalam mengejar target investasi domestik.


Koalisi Indonesia Bersatu Bersua Malam Ini, Bahas Capres-Cawapres

4 jam lalu

Koalisi Indonesia Bersatu Bersua Malam Ini, Bahas Capres-Cawapres

Pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu bakal dihadiri ketua umum masing-masing partai, yakni Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Muhamad Mardiono.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

12 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

19 jam lalu

Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

Pemerintah menetapkan target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit bersubsidi sebesar Rp585 triliun pada 2024.


Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

21 jam lalu

Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

Wamenkeu mengatakan penggunaan produk dalam negeri bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.


Luhut: Tahun Depan, Belanja Produk Impor Maksimal 5 Persen

23 jam lalu

Luhut: Tahun Depan, Belanja Produk Impor Maksimal 5 Persen

Luhut yakin pengurangan porsi impor ini dapat meningkatkan belanja produk dalam negeri sehingga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.


Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

1 hari lalu

Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

KPK memeriksa pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam dalam kasus korupsi yang menyeret Abdul Gafur Mas'ud


Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

1 hari lalu

Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

Kuasa hukum Agus Supriatna mengungkap alasan ketidakhadiran kliennya dalam persidangan kasus pengadaan helikopter AW-101 hingga pemeriksaan oleh KPK.