Kesedihan Novel Baswedan: Pemerintah Diam, Wibawa Hukum Jatuh

Reporter:
Editor:

S. Dian Andryanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan mengikuti aksi anti korupsi di Jakarta, Selasa, 21 September 2021. Peserta aksi meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK yang selama ini dinilai memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan mengikuti aksi anti korupsi di Jakarta, Selasa, 21 September 2021. Peserta aksi meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK yang selama ini dinilai memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, JakartaAlih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) yang ditengarai Komnas HAM dan Ombudsman RI bermasalah, membuat Novel Baswedan dan 56 pegawai KPK diberhentikan. Pada 30 September 2021, menjad hari terakhir mereka berkantior di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta.

    Novel Baswedan mengatakan, setelah keluar dari KPK, ia tetak konsolidasi dengan eks KPK lain. “Saya tetap konsolidasi dengan kawan-kawan agar bisa solid untuk menjaga semangat perjuangan antikorupsi,” katanya kepada Tempo.co, 1 Oktober 2021.

    Mantan penyidik senior KPK yang berkali-kali memimpin satgas OTT berberapa kasus korupsi ini, mengaku ia sedih. Namun, kesedihannya bukan karena ia diberhentikan sebagai pegawai KPK. “Saya sedih, karena hak untuk berjuang antikorupsi telah dibajak. Dibajak untuk membuat KPK lemah dan pemberantasan korupsi mati. Sedih karena saya tidak bisa apa-apa, dan pemerintah diam yang membuat wibawa hukum jatuh,” kata dia.

    “Padahal Ombudsman dan Komnas HAM telah menemukan bukti yang jelas dan kuat tentang perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum yang dilakukan oleh Pimpinan KPK,” katanya, menandaskan. “Kami tetap berupaya dan mendesak agar pemerintah memulihkan dampak dengan menjalankan rekomendasi Komisi Ombudsman RI dan Komnas HAM,” ujarnya.

    Novel Baswedan menegaskan, mereka berupaya pula memberi hukuman kepada Pimpinan KPK dan pejabat terkait karena telah melakukan serangkaian manipulasi dan perbuatan ilegal lainnya, agar tidak menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi. “Juga atas kerusakan yang ditimbulkan pada tata kelola kepegawaian KPK dan mengangkat kembali pegawai KPK yang disingkirkan,” katanya.

    Kemarin, Novel Baswedan dkk keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.30, seusai mengembalikan barang kantor. Lalu mereka berfoto bersama sembari menaruh kartu identitasnya ke tanah di depan gedung KPK. Beberapa mantan komisioner KPK seperti Saut Situmorang, Bambang Widjojanto, Busyiro Muqoddas dan Abraham Samad serta pegiat antikorupsi lain menyambut mereka.

    Baca: Novel Baswedan Ingat Masa Kanak-kanak di Kampung Sumur Umbul Semarang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 3 selama Nataru Batal, Ini Aturan Baru yang Diterapkan

    Rencana PPKM Level 3 di seluruh tanah air selama Natal dan Tahun baru telah batal ditetapan. Gantinya, ada aturan baru pengganti pada periode Nataru.