PPP Tidak Setuju Usulan Pemerintah Pemilu 2024 Digelar 15 Mei

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan partainya tidak sepenuhnya setuju dengan usulan pemerintah soal pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 15 Mei.

"Kami tidak sepenuhnya setuju dengan usulan pemerintah bahwa Pemilu 2024 digelar 15 Mei. Sebagai sebuah usulan, kami menghargainya dan tentu harus persetujuan DPR dan penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu," kata Baidowi atau Awiek di Jakarta, Selasa, 28 September 2021.

Menurut dia, PPP sebagai partai politik peserta pemilu siap kapanpun jadwal Pemilu 2024. Namun tidak elok jika hanya partainya yang memikirkan dari sudut pandang peserta pemilu.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu menilai hal lain yang juga dipikirkan adalah teknis pelaksanaan pemilu. Sebab pada 2024 ada juga perhelatan Pilkada yang digelar di bulan November.

"Artinya jika Pemilu nasional bulan Mei, maka jarak dengan pilkada hanya enam bulan, sehingga sudah pasti berhimpitan dengan pelaksanaan Pilkada. Lalu kalau Pilpres dilaksanakan dua putaran, maka akan menyita waktu, termasuk juga adanya sengketa di MK," ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan syarat mengusung calon kepala daerah mengacu pada hasil Pemilu terakhir yaitu hasil Pemilu 2024.

Karena itu Baidowi menilai sebenarnya yang lebih rasional adalah memajukan jadwal Pemilu nasional 2024 ke bulan Maret atau setidaknya tetap April, bukan malah memundurkan ke bulan Mei.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan, pemerintah mengusulkan agar Pemilu 2024 dilaksanakan pada 15 Mei 2024.