Kapolri Anggap Rekam Jejak 56 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Bisa Perkuat Polri

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Juni 2021. Disela rapat tersebut, Listyo Sigit juga menyetujui usulan pembongkaran jalur sepeda di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Juni 2021. Disela rapat tersebut, Listyo Sigit juga menyetujui usulan pembongkaran jalur sepeda di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasannya ingin menarik 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ke institusinya.

    "Karena kami melihat terkait dengan rekam jejak, kemudian pengalaman di dalam penanganan tindak pidana korupsi yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang kami kembangkan, untuk memperkuat organisasi Polri," ucap Listyo Sigit melalui konferensi pers pada Selasa, 28 September 2021. 

    Sigit pun telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo, menyatakan permintaannya, pada 24 September 2021. Ia mengatakan, permintaan agar 56 pegawai KPK tak lolos TWK itu guna memenuhi kebutuhan instansinya, khususnya di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri

    Jokowi, kata Sigit, setuju. "Kami mendapat surat jawaban melalui Menteri Sekretaris Negara (Pratikno) yang pada prinsipnya beliau setuju 56 pegawai bisa menjadi ASN Polri," ucap dia.

    Polri, kata Sigit, bakal segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    "Proses sedang berlangsung, mekanisme seperti apa sekarang sedang didiskusikan," kata Listyo Sigit


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rapor 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Beda Lembaga Beda Pula Hasilnya

    Pada 20 Oktober 2021, masa kerja Jokowi - Ma'ruf Amin tepat 2 tahun. Ada sejumlah lembaga mencatat ketidaksesuaian realisasi dengan janji kampanye.